17
Tue, Jul
0 New Articles

Top Stories

Grid List

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur jalan dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Dengan adanya penambahan ruas jalan tol dan preservasi pada ruas-ruas jalan nasional, para pemudik memiliki alternatif rute sehingga tidak hanya mengandalkan jalan tol untuk ke kampung halaman.

“Kementerian PUPR tengah melakukan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang berada di Jalur Pantura Jawa yang ditargetkan selesai H-10 bisa selesai dan digunakan. Jalur Pantai Selatan Jawa kondisinya baik. Sementara untuk jalan tol tidak ada lagi jalur darurat,” kata Basuki pada diskusi panel dengan tema “Kesiapan Pengamanan Arus Mudik Dalam Rangka Menghadapi Bulan Ramadhan Dan Lebaran Tahun 2018” di Jakarta, Jumat (4/5).

Basuki sebagaimana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, untuk jalan tol Jakarta hingga Surabaya, jalan tol yang operasional sepanjang 524 km dan fungsional sepanjang 234 km. Jalan tol Jakarta hingga Pemalang (324,55 km) sudah beroperasi, Pemalang-Semarang (108,2 km) bisa dilalui fungsional dimana pada ruas ini terdapat Jembatan Kali Kuto yang ditargetkan selesai H-7.

Selanjutnya ruas Semarang-Salatiga (40,40 km) statusnya sudah operasional, Salatiga-Solo (32,54 km) fungsional, Solo-Sragen (35,2 km) sudah siap diresmikan dan ruas Sragen-Ngawi (55,05 km) fungsional.

Basuki menambahkan, untuk Tol Ngawi Kertosono ruas Ngawi-Wilangan (47,95 km) sudah diresmikan 29 Maret 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Wilangan-Kertosono (38,56 km) bisa digunakan fungsional.

“Di akhir 2018 ruas yang fungsional akan sudah beroperasi seluruhnya. Untuk Tol Bogor Ring Road, karena hanya 2,8 km siap dioperasikan tidak perlu diacarakan secara khusus,” katanya.

Titik kritis mudik tahun 2018 yakni pada lokasi pembangunan Jembatan Kenteng sepanjang 496 meter yang berada pada ruas tol Salatiga-Kartasura. “Kami mohon maaf Jembatan Kenteng masih belum kita selesaikan untuk mudik Lebaran 2018. Kementerian PUPR akan membangun jalan rigid pavement yang akan melintasi di bawah Jembatan Kenteng,” kata Basuki.

Untuk memberikan kenyamanan pemudik pada ruas tol fungsional disediakan 27 tempat istirahat sementara setiap 10-20 km dilengkapi fasilitas parkir kendaraan berkapasitas 250 mobil, mushala, dan tempat makan.

Sementara untuk jalan tol yang sudah operasional di Pulau Jawa, total terdapat 13 tempat istirahat dan 30 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang juga akan dilengkapi dengan fasilitas toilet tambahan. Untuk tol yang sudah operasional ditambah dengan adanya tempat parkir sementara (parking bay), sebagai antisipasi meluapnya jumlah kendaraan yang parkir di rest area.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR pada saat arus mudik juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemhub), dan instansi terkait lainnya untuk penanganan mudik lebaran 2018.

Salah satunya yakni bekerja sama dengan Pertamina di setiap TIP dan parking bay akan menyiapkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan kemasan dan mobile dispenser jika diperlukan untuk kondisi darurat.

Kerja sama dengan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga diperlukan dalam mengantisipasi bencana. Kementerian PUPR menyiagakan tim tanggap bencana pada titik-titik rawan bencana

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa besar secara berturut-turut hingga Agustus 2018, yakni bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Pilkada serentak, serta Asian Games. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap pemerintah menyiapkan stok bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) yang mencukupi.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, kebutuhan pasti akan meningkat di bulan-bulang mendatang. "Maka Kementerian Perdagangan dan Bulog sebaiknya meningkatkan stok persediaan bahan pangan," katanya, di Jakarta, Jumat (4/5).

Di sisi lain, permintaan BBM juga akan meningkat saat mudik Lebaran. Untuk itu dia berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk mempersiapkan stok bahan bakar. "Pertama tujuannya agar masyarakat mudah mendapatkan BBM. Kedua, mengawasi dugaan penimbunan BBM," kata politikus Golkar itu.

Bamsoet juga berharap Komisi III DPR mendorong Polri menyiapkan pengamanan serta Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) mempersiapkan infrastruktur jalan dan transportasi, guna memperlancar arus mudik.

Untuk Pilkada serentak, Bamsoet meminta lembaga penyelenggara pemilu dan Polri meningkatkan pengawasan. "Pengawasan penting agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 berjalan aman," kata Bamsoet.

Terkait Asian Games, diharapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Panitia Penyelenggara lebih banyak mempublikasikan kegiatan itu di berbagai media dan tempat publik yang strategis dan ramai pengunjung.

Â

Sumber: BeritaSatu

Tangerang -Â Banyaknya isu global yang terjadi di banyak negara saat ini, UPH turut berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan cara mengedukasi para siswa sejak dini. Hal ini diwujudkan melalui acara yang diadakan oleh program studi Hubungan Internasional UPH pada tanggal 27 April 2017 di MYC Kampus UPH LIPPO Village.Â

Acara ini sendiri terdiri dari dua bagian, yakni sesi pameran dan workshop. Dalam sesi pameran, sebanyak 40 mahasiswa tingkat akhir Program studi Hubungan Internasional mengenalkan kepada para pengunjung melalui karya-karya tugas akhir berbagai display yang menarik. Para kelompok tugas akhir terbagi menjadi beberapa grup yang masing-masing membawakan topik-topik khusus mengenai isu global yang ada di dunia khususnya di Indonesia, yakni Interfaith Dialogue, Migrant Workers, LGBT, AEC, say no to terrorism, climate change, poverty eradication, money laundering, drug trafficking, dan renewable energy.

Sedangkan pada sesi yang kedua yaitu workshop, para siswa mendapat sebuah permainan interaktif edukatif dimana mereka dilatih untuk mengelola persoalan-persoalan yang biasanya ada agar kelak tidak pecah menjadi konflik yang mengancam perdamaian. Masing-masing grup mendapat sebuah studi kasus kemudian di akhir sesi mereka diminta untuk memberikan solusi pada persoalan yang ada.

Dr. Edwin Tambunan, S.IP., M.Si. menjelaskan bahwa lokakarya ini bertujuan tidak hanya mengajak peserta untuk sekedar tau, namun untuk mengerti bagaimana caranya mengelola persoalan supaya kelak tidak pecah menjadi konflik yang membahayakan perdamaian dunia.

"Para siswa yang masih bersekolah merupakan calon pemimpin baik di tingkat lokal, nasional, regional dan bahkan global. Jadi apabila para siswa sejak dini dibekali wawasan kemajemukan dan perdamaian, mereka akan mampu mengelola perbedaan, mampu mengelola konflik lebih baik, menjadikan konflik itu bukan sebagai masalah, namun menjadi pendorong perubahan. Menjadikan sebuah generasi pemimpin yang tidak hanya sadar akan konflik namun tahu cara bagaimana mengatasi konflik itu dan bisa menggunakan konflik itu sebagai kekuatan untuk mendorong dunia menjadi dunia yang lebih damai," tandas Edwin.

Sebab lanjut Edwin, kedamaian dapat tercapai tidak hanya dari golongan atau kelompok, atau posisi tertentu namun melibatkan keseluruhan berbagai pihak dan harus dimulai dari diri sendiri.

Setelah mendapat wawasan melalui pameran, sebanyak 52 siswa kelas 11 dari berbagai SMA, di antaranya dari SMAN 60, SMAN 82, UPHC, Sekolah Dian Harapan, SMA PSKD Depok, SMA Atisa, dan UPH College dibagi menjadi dua untuk mengikuti workshop. (**)

Â

JAKARTA - Anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan DPR Yayuk Sri Rahayuningsih menyoroti perpanjangan libur Lebaran. Dia menilai, penambahan hari libur dan cuti, akan mengganggu kinerja pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang bekerja di institusi pendidikan, sehingga kebijakan tersebut mengganggu proses belajar mengajar.

“Siswa bisa banyak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan mata pelajarannya sesuai waktu," ujar Yayuk di Jakarta, Jumat (4/5)

Jika pemerintah tetap menambah waktu libur, sekolah sebaiknya tidak ikut diliburkan supaya proses belajar siswa dapat tepat waktu.

Adapun bagi PNS yang bolos usai libur panjang, ia minta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi saksi tegas. Perilaku PNS tersebut, dinilai sangat buruk dan memberi pesan bahwa kinerja PNS memang tidak produktif. "Dikasih sanksi yang berat, tak hanya teguran. Sudah libur panjang, tetap bolos, kapan kerjanya, gak produktif itu,” tegasnya.

Sementara dari kalangan pengusaha Yurie Rusphandy, pendiri sekaligus pemilik Rattu Beverage, perusahaan distributor minuman premium di 7 kota besar mengatakan, penambahan libur mengganggu perencanaan bisnis dan manajemen yang sudah disusun. "Padahal sebagai distributor, ia sudah punya target agar bisnis bisa maksimal," kata Yurie.

Perusahaan memang menerapkan sistem libur atau cuti bagi yang merayakan hari raya tersebut. Bagi karyawan yang muslim, maka ada libur khusus di hari raya Idul Fitri. Hal ini berlaku juga bagi karyawan beragama lain di hari raya mereka masing-masing. Namun perusahaan sudah punya perhitungan sendiri soal berapa lama mereka diizinkan libur. "Kebijakan libur panjang yang dicanangkan pemerintah, menurut kami terlalu lama. Padahal sejak awal tahun kami sudah menetapkan libur hari raya perusahaan. Tentu hal ini akan sangat mengganggu kegiatan operasional dan produksi kami," tegas Yurie, saat dihubungi media.

Dia mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang, agar proses dan rencana produksi pengusaha tidak berubah. Menurut dia, kebijakan libur yang terlalu panjang, akan berdampak pada penurunan produktivitas. Seringkali, karena libur terlalu panjang, semangat atau etos kerja para karyawan tidak langsung tune in. Alhasil, dari sisi kinerja cenderung turun.

Seperti diketahui, tiga menteri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Dalam SKB itu tertuang bahwa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah total jadi sembilan hari terhitung dari 11 hingga 20 Juni 2018, dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI) menggugat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun yang digugat adalah Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemohon perkara ini adalah Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian.

"Kami menggugat uji tafsir tentang penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)," kata kuasa hukum dari KANI, Regginaldo Sultan di Jakarta, Rabu (2/5).

Pasal 169 huruf n UU Pemilu mengatur bahwa calon presiden atau calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.

Di bagian Penjelasan, frasa ‘dua kali dalam masa jabatan yang sama’ dimaknai sebagai jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan kurang dari 5 tahun.

Polemik semakin hangat menjelang masa pendaftaran Pemilu Presiden 2019 tatkala Wakil Presiden Jusuf Kalla didorong kembali mendaftar sebagai calon RI-2.

“Pemohon merasa dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945,” kata Regginaldo.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, pegawai honorer harus mengikuti tes pengangkatan Aparat Sipil Negara (ASN) jika ingin menjadi PNS.

"Undang-undang sekarang tidak membenarkan lagi kita merekrut (PNS) tanpa tes," kata Asman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5).

“Kalau ada pegawai sudah bekerja 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun dan mau jadi PNS silakan ikut tes, ada persyaratan dan prosedurnya,” lanjut dia.

Menurut Asman, tes itu harus dilakukan agar orang-orang yang diangkat menjadi PNS benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan negara.

Ia mengatakan, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dilakukan secara terbuka, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kepala daerah bahkan menteri sekalipun.

"Menteri sekalipun enggak bisa membantu Anda jadi PNS, harus lulus tes," katanya.

"Saya berharap nanti orang yang mau jadi PNS itu betul-betul orang yang mau belajar, mau bekerja secara profesional, dan punya kompetensi" ujar Asman.

Untuk itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara serius mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.

"Saya tidak ingin lagi ada yang gelondongan, setiap permintaan formasi per kabupaten/kota harus ada alasannya," kata dia.

JAKARTA - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi (Jari) 98 Willy Prakarsa merasa yakin bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak akan maju pada Pemilihan Presiden 2019 sebagai calon wakil presiden (cawapres). Apalagi, kata dia, Kapolri sudah menegaskan tak ingin berpolitik.

Hal itu disampaikan Willy terkait beredar gambar soal Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Jenderal Tito Karnavian untuk maju bertarung di Pemilu 2019. "Gambar capres dan cawapres 2019, Jokowi-Tito adalah berita bohong. Tak ada seperti itu," kata Willy di Jakarta, Kamis (3/5).

Apalagi, kata dia, Tito sudah memerintahkan jajarannya untuk bersikap netral selama pemilu dan berjanji bakal menjalankan tugasnya dengan baik di instansi Polri. "Saya yakin Pak Tito akan menjalankan amanat dari agenda reformasi dan supremasi hukum serta melaksanakan UU Polri dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dilakukan Maret 2018, nama Tito masuk dalam daftar nama cawapres potensial untuk Jokowi, meskipun elektabilitas masih kalah dengan beberapa tokoh lain. Dalam simulasi 19 nama cawapres Jokowi, nama Tito berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas 2,9% setelah Agus Harimurti Yudhoyono 16,3%, Anies Baswedan 13%, Gatot Nurmantyo 7%, Sri Mulyani 6,1%, Mahfud MD 5%, dan Ridwan Kamil 3,9%.

Elektabilitas Tito berdasarkan survei Indikator ini mengalahkan tokoh sekelas Muhaimin Iskandar 2,6%, Kepala BIN Budi Gunawan 1,8%, Puan Maharani 1,6%, Chairul Tanjung 1,5%, Ahmad Heryawan 1,3%, Airlangga Hartarto 1,2%, Din Syamsuddin 1%, Moeldoko 0,8%, Zulkifli Hasan 0,6%, Sohibul Iman 0,2%, Romahurmuziy 0,2%, dan Jimly Asshiddiqie 0,1%.

Jika simulasi 11 nama cawapres Jokowi, Tito berada di urutan keempat dengan angka elektabilitas 5,7%. Dia berada setelah AHY yang unggul dengan angka elektabilitas 22,4%, Sri Mulyani 10,5%, dan Mahfud MD 8,4%. Lalu, Tito berada di urutan ketiga jika simulasi 7 nama cawapres Jokowi dengan tingkat elektabilitas 9,4%, kalah dari Sri Mulyani dengan elektabilitas 18,3% dan Mahfud MD 13%.

Â

Sumber: BeritaSatu

SEOUL - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji akan mengundang para ahli dan jurnalis Amerika Serikat (AS) untuk menyaksikan penutupan lokasi uji coba nuklir negara itu bulan depan. Hal itu diungkapkan kantor kepresidenan Korea Selatan, Minggu (29/04).

“Kim mengatakan bahwa dia akan melakukan penutupan tempat uji coba nuklir pada Mei, dan segera mengundang para ahli dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memberi tahu proses tersebut kepada komunitas internasional dengan transparansi,” kata juru bicara kepresidenan Seoul, Yoon Young-chan.

Kim menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi tingkat tinggi bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Jumat.

Â

Sumber: AFP, Antara

SEOUL - Pertemuan dua pemimpin Korea, yakni antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Panmunjeon pada Jumat (27/4) memberi harapan baru bagi perdamaian di Semenanjung Korea. Namun, pascapertemuan yang menghasilkan Deklarasi Panmunjeon paling tidak ada dua skenario yang menonjol.

“Pertama, skenario moderat untuk dunia global, yaitu meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara menyusul pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un beberapa waktu mendatang,” ujar pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Senin (30/4).

Dikatakan, Korea Utara membuka pintu terhadap Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) untuk membuktikan janji denuklirisasi sekaligus membangun kepercayaan. Jika Korea Utara benar-benar menepati Deklarasi Panmunjeon, ujar Nuning, maka kompetisi di Asia Pasifik tinggal fokus menghadapi Tiongkok di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Kedua Korea dan Jepang dapat menjadi sekutu baru bagi Amerika Serikat.

Kedua, ujarnya, adalah skenario ambiguitas, di mana Korea Utara tidak sepenuhnya menepati Deklarasi Panmunjeon akibat pengaruh baru Rusia. Perseteruan Korea Utara dan Amerika Serikat memasuki tahapan yang belum terbayangkan sebelumnya. Korea Utara tetap menjadi boneka Rusia menghadapi hegemoni Amerika Serikat di Pasifik Barat. Justru kekuatan Rusia bergeser ke pangkalan di Vladivostok untuk memberi tekanan baru ke Korea Utara.

“Kedua skenario dapat diuji dalam dua bulan pertama mengingat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat memasuki babakan baru yang lebih serius. Tekanan dolar terhadap yuan, pekan lalu, sedikit banyak memengaruhi stabilitas rupiah. Pemerintah harus mewaspadai kemungkian pengalihan perhatian yang tertuju kepada Deklarasi Panmunjeon ketimbang perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Dalam pandangan Nuning, bila dicermati kawasan, maka ada tiga hal penting yang harus dikawal pasca-Deklarasi Panmunjeon soal perdamaian, kesejahteraan, dan unifikasi di Semenanjung Korea. Tiga hal penting itu adalah yaitu denuklirisasi, membangun kepercayaan (trust building), dan humanitarian supports.

Sementara, Indonesia harus lebih memperkuat basis pertahanan di bawah kerangka ASEAN Political-Security Community sekaligus menjalin kerja sama militer dengan negara yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir dan memiliki hubungan emosional yang erat berlatar belakang sejarah.

“Ini untuk mencegah Indonesia sebagai medan pertempuran hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perspektif perang ekonomi. Indonesia merupakan arena kompetisi kedua negara untuk memperkokoh pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara,” kata Nuning.

Â

Sumber: BeritaSatu

SEOUL - Perang Korea yang berlangsung sejak 1950 telah usai. Dalam Deklarasi Perdamaian, Kesejahteraan dan Persatuan Panmunjom, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk menciptakan perdamaian dan melakukan denuklirisasi.

Pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan semenanjung Korea akan kembali bersatu menjadi satu negara. sementara Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengatakan, "Perang di Semenanjung Korea sudah selesai".

Perjanjian damai ini merupakan kabar gembira, meskipun detail menuju perdamaian belum jelas. Apa yang Korut harapkan jika mereka mereka melucuti program nuklir? Perjanjian damai juga harus melibatkan Tiongkok dan AS yang ikut ambil andil dalam perang Korea.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan lewat Twitter, "Hal-hal baik sedang terjadi, tetapi hanya waktu yang bisa menjawab". Dia juga men-tweet, "Perang Korea Akan Berakhir".

Kedua pemimpin Korea juga melakukan penanaman pohon sebagai simbol perdamaian. Presiden Moon juga sempat melewati perbatasan ke wilayah Korea Utara. Menurut keterangan pihak Korsel, apa yang dilakukan Moon tidak ada dalam protokol.

Kedua pemimpin juga sempat berbincang-bincang santai. Presiden Moon mengatakan ingin mengunjungi Korea Utara tetapi Kim Jong-un, merendah dengan mengatakan bahwa kondisi jalan di negaranya tidak sebagus di Korsel. Kim juga mengatakan bahwa atlet Korut terkesima dengan infrastruktur Korsel saat mengikuti Olimpiade Musim Dingin Februari lalu. Yoon Young-chan, juru bicara Moon, mengatakan bahwa sangat langka, seorang pemimpin Korut mengakui kekurangan negaranya.

Kim juga meminta maaf karena telah mengganggu waktu tidur Moon dengan tes nuklir, sehingga Moon harus rapat dengan Dewan Keamanan Nasional.

"Saya dengar tidur Anda sering terganggu karena kami. Bangun pagi pasti sudah menjadi kebiasaan Anda. Saya berjanji, pagi Anda tidak akan lagi terganggu," kata Kim.

Moon menjawab, "Sekarang saya bisa tidur dengan tenang".

Pascapertemuan ini, Kim dijadwalkan akan bertemu Trump sekitar bulan Mei-Juni. Trump, yang beberapa bulan lalu hampir menyatakan perang dengan Korut, kini bisa dicalonkan sebagai penerima Nobel Perdamaian.

Luke Messer, legislator Partai Republikan dari Indiana, mengatakan bahwa proses perdamaian di Korea adalah hasil yang tidak terduga. "Semua ini berkat kepemimpinan Trump".

Messer saat ini tengah mengadakan kampanye pencalonan Nobel Perdamaian untuk Trump.

Â

Sumber: CNN, NY Times, SBS

JAKARTA - Mabes Polri angkat bicara soal potensi money politics dan mahar politik dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres yang diselenggarakan berbarengan pada 2019 mendatang. Korps baju cokelat itu berharap hadirnya aturan hukum yang lebih bergigi.

”Regulasinya harus dipertegas ya supaya mudah bagi kami untuk menjerat praktik semacam itu bila ada. Itupun kalau hanya Polri yang menangani tidak akan maksimal tapi kami harus bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi Jumat (27/4).

Pilkada berlaku lex speasialis. Parpol dilarang meminta mahar politik yang di dalam UU Pilkada diancam sanksi pidana denda yaitu dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Ini tertera dalam Pasal 47 Ayat 6 UU No 8 Tahun 2015.

Sehingga saat disinggung apakah memungkinkan sebuah parpol didiskualifikasi dalam pilpres dan pileg, karena melakukan kecurangan, Setyo menjawab, ”itu domain dari KPU dan Bawaslu.”

Tapi, meskipun celah untuk menyikat parpol dan politikus yang bermental curang itu sempit, berulang kali Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan jika pihaknya tetap akan menggalakan kinerja satgas money politic dan satgas cyber crime.

Jika menemukan pelanggaran maka polisi akan menyerahkan penanganan awal di sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) Pilkada. Kedua satgas tersebut beroperasi hanya pada saat pilkada.

Satgas ini juga telah menampakan tajinya pada Februari lalu. Saat itu Satgas Anti-Money Politic Bareskrim Polri yang bergabung dengan Satgasda Jabar dan Polres Garut menangkap komisioner KPU Garut Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri. Mereka ditangkap karena dugaan tindak pidana menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon dalam Pemilihan Kabupaten (Pilbup) Garut. Untuk itu pelaku, yang merupakan penyelenggara negara, dijerat melanggar Pasal 11 dan/atau 12 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan/atau Pasal 3 dan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka tidak dikenakan UU Pilkada.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyebutkan, bakal banyak pihak yang "gigit jari" jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Bahkan, kata pria yang biasa disapa Ara itu, banyak pihak yang mendoakan hal tersebut tidak terjadi.

"Iya, banyak yang bakal gigit jari jika Jokowi bersama Prabowo nanti. Banyak juga yang berdoa hal itu tidak terjadi," ujar Ara seusai diskusi bertajuk "Pemilu dan Biaya Politik" di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (20/4). Ara mengatakan, Jokowi itu identik dengan PDIP dan Prabowo identik dengan Partai Gerindra. Menurut dia, jika kedua tokoh ini bersatu maka pasti menang dan PDIP serta Gerindra akan mendapat suara terbanyak.

"Ini baru pertama kali pilpres bersamaan dengan pileg. Saya yakin, kalau terjadi (persatuan) Jokowi dan Prabowo, PDIP dan Gerindra akan mengalami kenaikan suara yang sangat besar," kata dia. Ara juga menyebutkan bahwa realitas politik saat ini, Jokowi dan Prabowo merupakan dua figur yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Jika keduanya bersatu maka kans untuk memang sangat besar.

"Apalagi, keduanya mempunyai hubungan yang sangat baik. Ketika Pilpres 2014, Prabowo-Hatta kalah, saya kemudian datang ke Prabowo mengantar undangan pelantikan. Pak Prabowo datang ke MPR ikut pelantikan. Ini contoh dua tokoh hebat, yang mengerti kapan waktu bertarung dan waktu bersatu. Mereka berjiwa besar," ujar dia.

Meskipun demikian, peluang Jokowi bersama Prabowo masih sama. Pasalnya, politik sangat dinamis dan cair. Namun, Ara yakin bahwa jika keduanya bersatu pasti menang. "Keduanya ini figur, kemudian didukung dua partai besar. Jaringannya juga sangat kuat, mulai dari jaringan tokoh, kaum muda, termasuk para tokoh agama. Yang jelas, bandul politiknya, terletak pada Jokowi dan Prabowo," ujar dia.

Sekarang, lanjut Ara, tergantung Jokowi dan Prabowo, apakah keduanya mau atau tidak untuk bersatu. Kemudian, kata dia, juga sangat bergantung kepada kerelaan parpol untuk mengawinkan kedua tokoh ini.

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, memang ada peluang Jokowi dan Prabowo bersatu. Namun, dia memandang peluang tersebut sangat kecil. "Peluang itu ada, tetapi sangat kecil. Karena, dua tokoh ini merupakan figur sentral yang bisa bertarung lagi di Pemilu 2019. Kalau keduanya bertarung lagi, maka bisa kelihatan rekam jejaknya. Selama lima tahun Prabowo di oposisi dan Jokowi di pemerintahan dengan revolusi mental dan Nawacita, apakah ini masih diterima oleh rakyat atau sudah tidak diterima oleh rakyat," ujar Willy.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Termasuk menjerat Wakil Presiden ke-11, Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

"Nggaklah, ragu bagaimana?" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam berkas putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI. Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law principle.

"Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," katanya.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Namun, setelah lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Lambannya penanganan perkara ini membuat Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus?. ?

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mmempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam megakorupsi ini.

"Yang (kasus) Century, masih jalan, timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itukan harus dipelajari pelan-pelan," katanya.

Setelah PN Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI, KPK sebelumnya berjanji akan segera memutuskan tindak lanjut perkara ini dalam waktu dua pekan. Namun, janji tersebut belum ditepati KPK. Saut mengaku, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah hal, sehingga belum dapat memutuskan kelanjutan penanganan kasus ini.

"Ya itu kan harapan kami (selesai mempelajari dalam dua minggu) tapi itukan diperlukan melengkapi yang lain-lain lagi," katanya.

Â

 Sumber: Suara Pembaruan

YOGYAKARTA - Kepolisian DI Yogyakarta (Polda DIY) telah menetapkan 12 tersangka dari 69 pelaku aksi anarkistis saat demo Hari Buruh Selasa (1/5). Dari 12 tersangka, delapan orang ditahan, sedangkan empat tersangka hanya menjadi tahanan kota.

Delapan tersangka yang ditahan adalah AM asal Bandung, MC asal NTT, MI asal Kalimantan Barat, BV asal Sulawesi Utara, WAP asal Wonogiri, ZW asal Sumatra Barat, EA asal Karanganyar, dan AMH asal Jombang. Empat tersangka yang menjalani tahanan kota adalah MS, RAP, HSB, dan MA.

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto di Yogyakarta, Kamis (3/5), mengatakan tidak ada satu pun dari 12 tersangka yang berasal dari Yogyakarta.

"Tersangka dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, tetapi asal tersangka bukan dari Yogyakarta," katanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan jumlah tersangka demo anarkistis bertambah menjadi 12 orang. Sebelumnya, Polda DIY menetapkan tiga tersangka kasus kericuhan dan satu tersangka dari massa yang beraksi karena positif menggunakan narkoba dan belakangan diketahui terlibat kericuhan.

Hadi Utomo memerinci peran delapan tersangka yang ditahan. Pihaknya menahan MC (25), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, sebagai koordinator aksi; AM (24), mahasiswa Sanata Dharma yang melempar bom molotov ke pos polisi;Â MI (22), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang memukul seng pos polisi dengan tongkat besi; BV (24) bekerja sebagai tukang sablon yang melempar bom molotov ke pos polisi dan sepeda motor polisi; WAP (24), mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menendang water barrier dalam pos polisi yang terbakar; ZW (22) mahasiswa UII yang mematahkan rambu lalu lintas; EA (22), mahasiswa Mercubuana yang menyeret payung pos lalu lintas ke tengah jalan dan memukul pos polisi; serta AMH (20) mahasiswa UII yang memukul pos polisi dengan kayu, melempar petasan, dan mematahkan rambu lalu lintas.

Para tersangka ditahan atas tuduhan pelanggaran pasal yang berbeda-beda dan lebih dari satu pasal, di antaranya adalah pasal 187, 170, dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Pekan depan berkas sudah kami serahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian," kata Hadi Utomo.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyono mengatakan demonstrasi di simpang tiga Kampus UIN Sunan Kalijaga ditunggangi pihak-pihak yang ingin melakukan upaya disintegrasi bangsa. DIY dipilih karena menjadi barometer nasional, dan jika berhasil dilaksanakan di Bumi Mataram, gerakan serupa dinilai akan sukses di daerah lain.

Agung menduga demonstrasi yang disertai aksi anarkistis juga memiliki tujuan politik. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah ada partai politik yang mendalangi aksi tersebut.

"Aksi itu memang sengaja didesain untuk rusuh. Kesbangpol DIY mendapat informasi, salah satu peserta aksi bukan mahasiswa, sehingga bisa dikatakan ada penyusupan. Usaha dari pihak yang menginginkan ketidakstabilan di DIY tak akan mempan, sebab DIY punya persatuan, kesatuan, jiwa besar, dan berpredikat sebagai city of tolerance," tegasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bakal digelar pada 27 Juni 2018. Setiap pasangan calon yang berlaga di 171 daerah telah berkampanye mengenalkan diri dan memaparkan program-programnya. Dari ratusan kandidat kepala daerah, terdapat sejumlah calon yang dibayangi perkara hukum, terutama kasus korupsi lantaran namanya disebut turut terlibat.

Untuk itu, KPK kembali mengimbau masyarakat untuk jeli menelisik rekam jejak atau track record para calon termasuk yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Rekam jejak ini menjadi penting untuk mencegah kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi kembali melakukan tindak pidana serupa.

‎"Track record para calon sebaiknya jadi pertimbangan bagi masyarakat, karena hal ini penting agar misalnya untuk pelaku kasus korupsi agar di kemudian hari tidak terulang kembali, dan itu kan yang dirugikan masyarakat sendiri‎," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Tak hanya itu, KPK pun mengingatkan para calon terutama yang berasal dari penyelenggara negara untuk menjauhi tindakan-tindakan yang koruptif dalam proses pilkada. KPK juga mengingatkan para calon yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam mengelola anggaran negara.

"Para calon kami ingatkan, proses pilkada itu dijalankan secara demokratis tentu saja, tidak ada politik uang, dan juga kalau terpilih nanti harus jauh lebih dapat hati-hati (serta menghindari) praktek-praktek korupsi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, KPK juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memantau jalannya pesta demokrasi di daerah. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada penyelenggara Pemilu atau aparat penegak hukum jika menemukan adanya politik uang atau tindak pidana lainnya.

"Kalau masyarakat menemui misalnya ada poltiik uang, ingin membeli suara masyarakat, maka kami imbau agar melapor (ke penyelenggara dan pengawas pemilu), dan untuk calon-calon jangan gunakan APBD untuk membeli suara," kata ‎Febri.‎

Salah satu calon yang tersangkut dan dibayangi kasus korupsi yakni calon Gubernur Bali, I Wayan Koster. Nama Wayan Koster kerap muncul dalam sejumlah kasus, seperti perkara Kemendiknas, Hambalang, Wisma Atlet, dan suap pembangunan Universitas Udayana.

Meski demikian, Wayan Koster hingga saat ini masih berstatus saksi. Bahkan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengaku heran dengan KPK yang belum juga menjerat Wayan Koster dan mantan Pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

Padahal, kata Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Wayan Koster dan Mirwan yang kini menjadi politikus Partai Hanura. Hal ini diungkapkan Nazar usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2).

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Korupsi merupakan tindak pidana yang masih masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Akibat dari praktik korupsi menyebabkan efek yang luar biasa bagi pembangunan nasional dan membuat sebagian besar masyarakat tidak dapat hidup layak.

Kendati demikian, upaya negara dalam mencegah meluasnya praktik korupsi tidak selaras dengan upaya penegakan hukum di bidang korupsi. Buktinya, rata-rata koruptor di Indonesia masih divonis ringan.

Hasil Pemantauan dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sepanjang tahun 2017, rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Belum lagi ditambah dengan remisi atau potongan bebas bersyarat menyebabkan koruptor tidak membutuhkan waktu lama untuk menebus perbuatannya.

"Temuan ICW, dari 2017, rata-rata vonis hanya dua tahun dua bulan. Kategorinya ringan. Salah satu masalah adalah apa yang menjadi standar hakim maupun jaksa. Rata-rata tuntutan jaksa hanya tiga tahun dua bulan untuk semester dua. Baik tuntutan maupun vonis tipikor masih tergolong ringan," kata peneliti ICW, Lalola Easter di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

ICW melakukan pemantauan terhadap perkara yang telah divonis yaitu sebanyak 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa,1 dengan total pidana denda sebesar Rp 110.688.750.000 dan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 1.446.836.885.499.

Dalam pemantauan diketahui, terdapat peningkatan jumlah perkara dan terdakwa dari waktu-waktu sebelumnya, karena pada tahun 2017, sumber data diperoleh bukan saja dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, tapi juga dari SIPP masing-masing Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tiap tingkat pengadilan hanya dua tahun dua bulan penjara.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau, Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri memiliki jumlah perkara dan terdakwa terbanyak dari antara pengadilan-pengadilan lainnya yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%).

Di Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memutus perkara korupsi terhadap 255 terdakwa (18,46%), dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Adapun jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 29.419.317.602.972, dengan jumlah suap sebesar, Rp 715.077.754.582; SGD 814.887; USD 1.363.000; MYR 63,500; EUR 30.000, dan jumlah pungli sebesar Rp 155.874.000.

Rata-rata vonis pada seluruh pengadilan adalah dua tahun dua bulan, jika dijabarkan secara lebih rinci, masing-masing tingkat pengadilan memiliki rata-rata yang relatif sama.

"Sepanjang rentang waktu 2017 juga muncul tren baru penjatuhan pidana dengan pidana penjara di bawah satu tahun, atau dalam hitungan bulan," ucap Lila.

Berdasarkan pemantauan ICW, perkara-perkara yang diputus di bawah 1 (satu) tahun penjara adalah perkara pungli yang jumlahnya berkisar antara Rp 250.000 sampai Rp 47.000.000, dengan pidana antara 3 sampai 8 bulan penjara.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas putusan masih berada di level Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%); Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi sebanyak, 255 terdakwa (18,46%); dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Dari keseluruhan sebaran tersebut, sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan; 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang; 2 (dua) orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat; 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas/ lepas; 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya; dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

Sedangkan vonis Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, ada 255 terdakwa tipikor yang diputus pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Dari 255 terdakwa tersebut, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan; 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang; 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat; 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas/ lepas; 21 terdakwa (8,24%) tidak dapat diidentifikasi vonisnya; dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.

Â

Vonis Tipikor Mahkamah Agung

Pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, tercatat 34 terdakwa korupsi yang dijatuhi vonis. Berbeda dengan 2 (dua) tingkat pengadilan di bawahnya, mayoritas vonis di tingkat Mahkamah Agung justru berada pada kategori sedang. Rinciannya adalah sebagai berikut, 13 terdakwa divonis ringan (38,24%); 20 terdakwa divonis sedang (58,82%); 1 (satu) orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas/lepas.

Menyingkapi kondisi ini, ICW merekomendasikan agar seluruh jajaran pengadilan (mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi) harus memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman koruptor harus luar biasa (jera, malu, cabut hak-haknya) karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

"Harus diwujudkan secara konkrit agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku. Begitu pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan tuntutan maksimal terhadap pelaku korupsi," ujar Lola.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM juga memiliki peran besar dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang napi korupsi menerima remisi maupun pembebasan bersyarat. PP 99/ 2012 tentang remisi harus diterapkan dengan maksimal dan ketat. Remisi dan pembebasan bersyarat sebaiknya hanya diberikan sebagai hak bagi napi-napi yang memang kooperatif sejak awal proses hukum (Justice collaborator).

Selain itu, Kejaksaan dan KPK juga harus memaksimalisasi bentuk pidana tambahan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Jika memang tidak seluruh kerugian keuangan negara dinikmati oleh terdakwa, harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut.

Dengan demikian penggunaan TPPU semakin relevan digunakan, agar tidak ada sepeserpun uang negara yang dirugikan, tidak berhasil dikembalikan, baik melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti, maupun UU TPPU.

"Kejaksaan juga perlu melakukan penuntutan untuk pencabutan hak politik dari terdakwa. Terutama yang berlatar belakang politisi, agar penjeraan dapat dicapai," kata Lola.

Kemudian, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal yang itu-itu saja untuk penuntutan. Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dapat dipandang sebagai pasal sapu jagat yang paling sering digunakan dalam penuntutan.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JOGJA - Sebanyak 12 orang dijadikan tersangka, buntut aksi demo hari buruh yang berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (1/5) lalu. Mereka adalah sebagian dari orang yang telah ditangkap.

“Polda Yogyakarta sudah sempat melakukan penangkapan 69 orang, 59 laki-laki dan 10 perempuan. Sebanyak 12 dari mereka sudah ditetapkan jadi tersangka,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di PTIK, Kamis (3/5).

Polisi sedang melakukan pendalaman dan melihat identitas mereka apakah mereka betul-betul mahasiswa atau bukan.

“Kalau mahasiswa kita akan koordinasikan dengan pihak universitasnya,” lanjutnya.

Seperti diberitakan demo rusuh pecah di depan kampus UIN Yogyakarta. Mereka berdemo bukan terkait isu buruh melainkan masalah bandara Kulon Progo, Sultan Yogyakarta, dan lainnya.

Polisi menduga para demonstran hanya mendompleng hari buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Satu pos polisi dirusak dan dibakar saat itu.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin mengimbau agar masyarakat yang berbeda pendapat, khususnya di Pemilu 2019 mendatang, tidak melakukan reaksi fisik dari pendapat yang dipandang berbeda tersebut.

Hal itu terkait dengan adanya tindakan intimidasi atau persekusi yang terjadi di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Minggu (30/4), terkait dengan perbedaan dukungan antara pendukung Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan berbeda pendapat terus ada reaksi fisik. Oleh karena itu, kalau ada dua kelompok yang berbeda, jangan bertemu," kata Syafruddin di Gedung DPR, Rabu (2/5).

Kemudian, katanya, aparat keamanan juga tidak boleh mengatur sedemikian rupa yang tujuannya agar tidak terjadi pertemuan di lokasi yang sama sebab di alam demokrasi, katanya, perbedaan pendapat diperbolehkan tetapi jika ada dua kelompok masa yang berbeda pendapat agar diusahakan jangan bertemu di satu titik.

"Ini saya tujukan pada orang yang berbeda pendapat dua kelompok. Saya meminta pada aparat keamanan polri supaya menjaga dua kelompok yang berbeda itu tidak bertemu," katanya.

Ia menilai, dalam kejadian persekusi yang terjadi di kawasan CFD beberapa hari lalu, juga ada kekeliruan dari kepolisian yang membiarkan dua massa berbeda pendapat itu bisa bertemu.

Adapun di kawasan CFD, disebutkannya, sedianya tidak digunakan sebagai ajang politik. Sebab, CFD ditujukan untuk masyarakat berolahraga, serta kegiatan masyarakat untuk bersosialisasi satu sama lain.

"Ya kalau persekusi itu pelanggaran hukum. Seharusnya (laporan di Polda) diterima saja. Semua laporan itu mau benar atau salah itu diterima," pungkasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

Weather

Paris France Mostly Cloud (night), 74 °F
Current Conditions
Sunrise: 6:6 am   |   Sunset: 9:47 pm
41%     11.0 mph     34.203 bar
Forecast
Tue Low: 66 °F High: 80 °F
Wed Low: 65 °F High: 85 °F
Thu Low: 64 °F High: 85 °F
Fri Low: 68 °F High: 84 °F
Sat Low: 65 °F High: 80 °F
Sun Low: 64 °F High: 81 °F
Mon Low: 64 °F High: 83 °F
Tue Low: 67 °F High: 84 °F
Wed Low: 66 °F High: 82 °F
Thu Low: 65 °F High: 83 °F
Advertisement

Top Stories

Grid List

CIREBON - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit II Expansion ditargetkan beroperasi pada April 2022. Pembangkit berkapasitas 1.000 megawatt (MW) itu merupakan bagian dari proyek ketenagalistrikan 35.000 MW. Proyek ini menelan investasi hingga US$ 2,2 miliar.

Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan proyek pembangunan sudah masuk dalam tahapan konstruksi. Saat ini proses pemadatan lahan sedang berlangsung yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Progres pembangunan sudah mencapai 12,7 persen.

"COD (beroperasi secara komersial) April 2022 atau 51 bulan. Mudah-mudahan masa konstruksi bisa lancar dan selesai tepat waktu dengan kualitas yang diharapkan," kata Heru dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (04/05).

Heru menjelaskan target beroperasi proyek pembangkit ini mengalami perubahan. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan beroperasi pada 2021.

Dia menerangkan penyebab revisi target tersebut lantaran ada gugatan hukum pada Desember 2017 terkait izin lingkungan. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan pada 2 Mei lalu dengan amar putusan menolak gugatan tersebut.

Dikatakannya Majelis Hakim PTUN Bandung menolak gugatan itu antara lain ada dua pertimbangan. Pertama, gugatan tentang izin lingkungan itu sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputuskan. Sehingga pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara gugatan tersebut.

Pertimbangan kedua, terbitnya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan beleid tersebut maka proyek strategis nasional.

Majelis hakim menilai izin lingkungan dari PLTU Cirebon II ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam PP 13/2017. Beleid itu menyatakan sepanjang proyek masuk dalam strategis nasional, maka rencana tata ruang wilayah di tingkat kabupaten harus mengikuti rencana tata ruang wilayah nasional.

"Putusan ini memberikan angin segar buat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Karena kalau PP 13/2017 ini enggak bisa dipakai banyak infrastruktur yang enggak selesai," jelasnya.

MADRID - Gol semata wayang striker Diego Costa ke gawang Arsenal mengantarkan Atletico Madrid ke partai puncak Liga Europa. Atletico mengemas kemenangan tipis 1-0 atas Arsenal di leg kedua semifinal di Wanda Metropolitano, Jumat (4/5) dini hari WIB. Hasil ini membuat Los Rojiblancos lolos ke final Liga Europa berkat keunggulan agregat 2-1.

Sukses ini tidak lepas dari strategi permainan menyerang yang diterapkan Pelatih Diego Simeone. Tampil dengan skuat terbaiknya, Simeone melakukan sedikit perubahan pada tim intinya dengan memainkan Costa, Vitolo, dan Gabi sebagai starter.Â

Jual beli serangan terjadi di menit-menit awal. Percobaan pertama Arsenal dilakukan Alexandre Lacazette lewat umpan silang. Sedangkan Atletico lewat tendangan keras Costa yang masih belum menemui sasaran. Menit 11 Arsenal kehilangan Laurent Koscielny yang mengalami cedera achilles serius. Bek tengah Prancis itu terpaksa ditandu keluar dan tak bisa melanjutkan permainan, digantikan oleh Calum Chambers.Â

Meski tanpa sang kapten, Arsenal nyaris unggul lewat Lacazette di menit ke-30. Striker internasional Prancis itu menguasai bola di kotak penalti dan mendapat cukup ruang tembak. Sayang, eksekusinya masih melebar.

Costa justru tampil lebih efisien ketika mendapat peluang emas jelang jeda. Tepatnya, dua menit tambahan paruh pertama, mantan striker Chelsea itu menguasai bola, berduel dengan Hector Bellerin, lalu menghantam bola melewati David Ospina. Skor 1-0 untuk Atletico.

Laskar Emirates berusaha untuk bangkit di babak kedua. Dikomando oleh Ozil, ancaman demi ancaman mengalir ke kotak penalti Atletico. Beruntung, Jan Oblak tampil impresif dan menjaga gawangnya tetap perawan.

Keunggulan satu gol tuan rumah bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.Â

Â

Sumber: Sportsmole

NEW YORK - Takjub, adalah satu kata yang mungkin bisa mengungkapkan kesuksesan besar yang telah diraih Avenger: Infinity War. Bagaimana tidak? Hingga akhir pekan ini, film besutan Marvel Studio tersebut berhasil mencetak sejarah baru, dengan mengantongi penjualan tiket di Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 250 juta atau sekitar (Rp 3,47 triliun).

Menurut data Box Office Mojo yang dikutip Senin (30/4), film garapan Disney dan Marvel itu hampir menumbangkan Star Wars: The Force Awakens, sebagai film dengan penjualan tiket tertinggi sepanjang masa pada pemutaran pekan perdana. Saat itu, Star Wars berhasil meraih US$ 260 juta dalam satu pekan pertama.

Film ke-19 Marvel Cinematic Universe (MCU) tersebut bukan hanya berjaya di pasar domestik Amerika Utara dengan pendapatan pembukaannya, tetapi juga global. Avengers: Infinity War tercatat berhasil membukukan pembukaan debut akhir pekan sebesar US$ 650 juta, atau sekitar (Rp 8,9 triliun) dari pasar global, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh The Fate of the Furious dengan US$ 541,9 juta, atau sekitar (Rp 7,4 triliun).

Angka fantastis tersebut masih belum termasuk dari pasar terbesar Hollywood, Tiongkok, yang baru akan menikmati Infinity War pada awal Mei nanti. Dari angka fantastis tersebut, berdasarkan data Box Office Mojo, sumber terbesar pendapatan Infinity War datang dari pasar internasional sebesar US$ 380 juta, atau sekitar (Rp 5,2 triliun).

Khusus untuk Indonesia, film tersebut nyatanya juga mendapatkan sambutan yang meriah. Memperoleh pundi sebesar US$9,6 juta, atau sekitar (Rp133,17 miliar), angka ini sekaligus menjadikan Infinity War sebagai film paling laris pada akhir pekan perdana di Indonesia, sama seperti di AS.

Pendapatan Infinity War diperkirakan bakal terus meningkat karena film ini belum dirilis di Tiongkok, sebuah pasar yang menjadi incaran produsen film internasional karena skalanya sangat besar. Lalu apa yang membuat film ini begitu mengesankan? Bahkan bagi beberapa orang, tak cukup hanya sekali menyaksikan film keluarga Marvel ini.

Efek super canggih, dan alur cerita yang baik memberikan kepuasan tersendiri. Tak lupa, film ini menarik banyak penggemar sebab pahlawan super termasuk Captain America, Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Black Panther, dan The Guardians of the Galaxy muncul dalam cerita ini. Proses pembuatan film ini benar-benar dijaga kerahasiaannya.

“Ini adalah hasil dari 10 tahun kerja keras dalam mengembangkan dunia superhero, membangun karakternya dan mengumpulkan cerita yang akhirnya dicintai oleh masyarakat dunia,” ujar Dave Hills, Presiden Distribusi Disney.

Jadi, jangan kaget bila film yang satu ini akan terus merajai box office beberapa minggu mendatang. Tak hanya itu, Avengers: Infinity War pun akan diprediksi menjadi film yang paling cepat meraih US$ 1 triliun, dan juga film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Sementara Avengers: Infinity War tak terkalahkan di puncak pasar box office domestik Amerika Utara bahkan beberapa negara seperti Inggris, Korea Selatan, Meksiko, Australia, Brasil, India, Prancis, Jerman, Filipina, Italia, Thailand, Taiwan, Jepang, Malaysia, dan Spanyol, film A Quiet Place masih bertahan di posisi dua dengan pendapatan US$ 10,6 juta, atau sekitar (Rp 146,3 miliar) pada pekan ini.

Kemampuan bertahan film minim dialog A Quiet Place tersebut membantunya mengumpulkan pendapatan domestik sebesar US$ 148 juta (Rp 2 triliun) dan US$ 87,2 juta (Rp 1,2 triliun) dari pasar internasional.

Sedangkan film I Feel Preety menempati posisi tiga di jajaran box office Amerika Utara dengan US$ 8,1 juta atau sekitar (Rp 111,8 miliar, kemudian, Rampage dan Black Panther harus legawa berada di posisi empat dan lima, dengan US$ 7,1 juta (Rp 96,6 miliar) dan US$ 4 juta (Rp 55 miliar).

Â

Berikut adalah daftar pendapatan box office minggu ini:

1. Avenger: Infinity War – US$ 250 juta

2. A Quite Place – US$ 10,6 juta

3. I Feel Pretty – US$ 8 juta

4. Rampage (2018) – US$ 7 juta

5. Black Panther – US$ 4 juta

6. Super Troopers 2 – US$ 3,6 juta

7. Truth or Dare – US$ 3 juta

8. Blockers –US$ 2,9 juta

9. Ready Player One – US$ 2 juta

10. Traffik US$ 1,6 juta

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber mengatakan pertemuan dengan perwakilan Facebook di Indonesia guna meminta keterangan atas bocornya data tidak menghasilkan hal apapun.

Menurut Dir Siber Brigjen Rachmad Wibowo, FB yang ada di sini tidak tahu apa-apa. Mereka hampir tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Di pemanggilan pertama kemarin mereka datang, mereka kooperatif tetapi tidak bisa menjawab.

“Mereka banyak yang tidak tahu karena yang di sini hanya advertising saja. (Soal FB pusat) akan kita pertimbangkan apa perlu dipanggil. Akan kita pertimbangkan,” lanjut Rachmad di STIK/PTIK, Jumat (4/5).

Jenderal bintang satu ini menjelaskan bila ciri khas dunia siber ada tiga. Pertama, borderless yakni bisa dijangkau tanpa batasan teritori.

“Kedua, orang yang masuk medsos bisa dengan mudah memalsukan identitasnya, anonimous, yang tahu semua (identitas anonim) itu FB karena dia yang pegang servernya,” lanjutnya.

Ketiga, orang gampang diorganisir dengan medsos. Walau tidak kenal tetapi bisa termotivasi. Jadi bisa digunakan untuk digunakan radikalisasi untuk pengerahan massa.

“Hal yang merugikan ini, tiga kendala ini, kita minta FB tolong bantu kita kalau mereka mau tetap eksis di Indonesia,” sambung Rachmad.

Jika dalam pemeriksaan kedua FB tetap tidak memberi data yang signifikan untuk penyelidikan, Rachmad akan lapor ke regulator.

“Saya akan lapor ke Pak menteri kominfo apa kebijakan beliau dan saya kira Pak menteri sudah punya rencana kalau itu terjadi,” urainya.

Â

Sumber: BeritaSatu

Upcoming Events

Advertisement