25
Wed, Apr
36 New Articles

Top Stories

Grid List

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan tabayun dalam menyikapi informasi yang beredar di ranah media sosial (Medsos) belakangan ini.

"Tidak benar menyimpulkan suatu kegiatan atau program dengan konteks yang tidak utuh dan tanpa data yang lengkap. Kita harus selalu tabayun ketika menerima informasi di medsos," ungkap Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin usai mengunjungi Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, Senin (23/4).

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman bermuamalah atau bersosialisasi dengan menggunakan medsos. Fatwa muamalah melalui medsos ditujukan agar penggunaan media tersebut tidak menimbulkan bahaya.

"Kebencian dan permusuhan itu malah marak melalui medsos ini. Jadi, pengunaan medsos dengan merusak menimbulkan bahaya. Bahaya itu harus dihilangkan maka kami mengeluarkan fatwa bermuamalah medsos. Karena kita tidak mungkin menghindari medsos ini, tapi bagaimana menggunakan medsos dengan bijak," jelas KH Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya selalu mendorong dan memonitor agar bantuan yang dilakukan setiap perusahaan pelat merah bisa membantu semua kalangan tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

"Kegiatan CSR harus menjadi langkah apresiasi atas keberagaman masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati. BUMN juga harus bisa langgeng bersinergi menghasilkan karya terbaik untuk bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo mengatakan, kegiatan CSR yang dilakukan perseroan selama ini sudah proporsional sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Totok Suprayitno mengatakan pihaknya melacak kecurangan individual pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

"Namanya bukan kebocoran soal, tetapi kecurangan yang dilakukan individual siswa. Kami sedang melakukan identifikasi, yang jelas nanti akan ada sanksinya," ujar Totok di Jakarta, Rabu (25/4).

Sejumlah soal matematika tingkat SMP beredar di sejumlah media sosial. Soal tersebut difoto dan kemudian disebarluaskan ke sejumlah grup yang ada di berbagai lini media sosial. Pada foto soal tersebut, di sudut kiri terdapat tulisan "PUSPENDIKCA CBT17". Terdapat sejumlah foto yang beredar yang berisikan soal matematika untuk tingkat SMP.

Meski demikian, Totok belum memastikan bahwa apakah soal-soal yang beredar tersebut merupakan soal UNBK ataukah tidak.

"Insya Allah nanti akan terlacak oleh sistem," tambah Totok.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Heru Purnomo membenarkan bahwa foto soal yang beredar merupakan soal UNBK.

"Namun itu soal UNBK tahun 2017," kata Heru.

Seorang peserta UN tingkat SMP, Keysa, membenarkan bahwa soal yang beredar mirip dengan soal UNBK yang dikerjakannya pada saat ujian.

"Ada yang mirip dengan bocoran soal yang ada, tapi angka-angkanya berbeda," kata Keysa.

Sebanyak 4.296.557 siswa SMP dan MTs mengikuti UN yang diselenggarakan pada 23 April hingga 26 April 2018. Dari jumlah tersebut, peserta yang mengikuti UNBK sebanyak 63 persen atau 2.694.692 siswa dan UNKP diikuti 1.601.865 siswa atau 37 persen.

UN untuk tingkat SMP mengujikan empat mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Pada tahun ini, hanya dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100 persen yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Untuk UN susulan sendiri akan dilangsungkan pada 8 dan 9 Mei 2018, serta pengumuman pada 23 Mei.

 

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Perilaku korup para elit politik atau penyelenggara negara telah merusak tujuan Indonesia berdemokrasi, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perilaku koruptif para elite di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif ini setidaknya tercermin dari hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 stagnan di angka 37 atau sama dengan tahun 2016.

Disebutkan, stagnasi IPK Indonesia ini disebabkan korupsi di sektor politik dan penegakan hukum. Survei itu juga menyebutkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

Peneliti Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan mengatakan, selama korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menggerogoti negeri ini, sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini lantaran setiap kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Karena kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut masih dirasakan sekarang ini. Dan tujuan demokrasi juga dirusak oleh perilaku elitnya yang korup. Jadi selama KKN masih menggergoti negeri ini, akan sangat sulit bagi masyarakat memperoleh kesejahteraan," kata Fariz kepada SP, Rabu (25/4).

Di sisi lain, Fariz menyatakan, politik kepentingan masih mendominasi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diperparah dengan minimnya integritas para penegak hukum.

"Politik kepentingan masih menjadi hal dominan dalam penegakan hukum hukum diperparah dengan penegak hukum yang minim integritas. Sehingga intervensi dalam pengakan hukum menjadi hal lumrah sekarang ini," katanya.

Akibatnya, kata Fariz, sebagus apapun yang dibuat akan menjadi sia-sia. Hal ini lantaran masih kuatnya intervensi politik dalam proses penegakan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga sebagus apapun UU dibuat hal tersebut menjadi sia-sia jika intervensi politik masih menjadi hal dominan," tegasnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap polemik terkait Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, uji materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Penegasan itu disampaikan Moeldoko usai menggelar pertemuan empat mata dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bina Graha Kantor Staf Presiden dalam keterangannya, Selasa (24/4).

Moeldoko mengakui Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing belakangan menjadi komoditas pemberitaan yang menarik dan sangat berkaitan dengan situasi politik saat ini. Namun, ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres itu, dan tak terjebak pada isu yang mencuat sepotong-potong.

“Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua tenaga kerja asing berasal dari China. Ini sungguh berita yang menyesatkan,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, tidak benar bahwa TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia. “Tidak benar, buktinya malah terjadi penurunan jumlah TKA di Indonesia,” kata Panglima TNI 2013-2015 itu.

Moeldoko juga mengingatkan, selain TKA masuk ke Indonesia, perlu diingat bahwa tenaga kerja Indonesia juga membanjiri pasar internasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres No. 20/2018 mengenai TKA lebih mengatur penyederhanaan prosedur perizinan TKA dan mempercepat layanan izin TKA.

“Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia,” kata Hanif.

Ia menekankan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, “Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” papar Hanif Dhakiri.

Hanif menekankan, Perpres ini hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. “Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak,” tegasnya.

Hanya saja ia menekankan, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak digeneralisir. “Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir,” katanya.

Hanif juga memaparkan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta.

“Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” kata Menaker terkait ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia tak ingin masa tugas Jokowi yang tersisa sekitar satu setengah tahun lagi, direcoki hal-hal yang tidak substansial.

"Intinya begini, kasih kesempatan presiden bekerja dengan tenang. Jangan banyak diganggu dengan hal-hal yang tidak substansial. Tapi kalau diganggu saya harus maju," kata Moeldoko, Senin (23/4) malam.

Moeldoko sebelumnya ditanyakan soal berbagai isu yang menerpa pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal sikap polisi yang dianggap berat sebelah dalam menangani kasus ujaran kebencian. 

Polisi dianggap hanya memproses kelompok-kelompok yang merugikan pemerintah seperti Muslim Cyber Army. Namun bergeming terhadap kelompok yang lain.

Terkait itu, Moeldoko menyatakan siapapun yang terbukti melakukan ujaran kebencian harus diproses sama seperti pelaku lain yang lebih dulu ditangani kepolisian.

"Saya pikir kalau ukurannya ke sana harus ada kepastian hukum," ujar dia.

Jokowi dalam beberapa waktu terakhir memang kerap diterpa isu tak sedap. Mulai dari kebijakan soal tenaga kerja asing hingga isu mencuri start kampanye.

Soal tenaga kerja asing, sejumlah pihak menilai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing semakin membuka kesempatan para pekerja dari luar negeri bekerja di Indonesia. 

SBY juga ikut menyoroti kinerja pemerintahan. Dalam kicau di akun Twitter pribadinya, SBY berharap agar penegak hukum tidak 'kesusupan' agen-agen politik dan aparat intelijen tidak jadi alat politik.

Moeldoko merespons pernyataan SBY itu dengan menegaskan bahwa TNI dan Polri bersikap netral.

 

Sumber: CNN

CIKARANG – Memilih hunian yang tepat memang diperlukan perhitungan yang matang. Selain mempertimbangkan faktor lokasi dan fasilitas hunian, faktor harga juga menjadi hal utama. Namun, tak mudah mencari hunian dengan harga terjangkau di Jabodetabek.

Kini, satu-satunya pilihan hadir dari pengembang terkemuka Lippo Group yang memasarkan Meikarta sebagai hunian terlengkap dengan harga termurah.

Di koridor timur Jakarta, Meikarta menawarkan sebuah kota baru yang memasarkan hunian dengan harga terjangkau, mulai Rp 400 jutaan. Impian memiliki hunian nyaman dan lokasinya strategis bisa terwujud dengan hadirnya kota baru Meikarta.

Mengingat harga hunian lainnya dari pengembang properti lain bisa mencapai Rp 1 miliar.

Menurut Chief Marketing Officer Meikarta Ferry Thahir, salah satu faktor Meikarta menjadi incaran masyarakat karena kota ini memiliki fasilitas berskala internasional namun dipasarkan dengan sangat murah.

“Kalo pengembang properti lain di Jabodetabek paling murah 60 m2 mencapai Rp 1,3 miliar. Tapi, unit apartemen Meikarta dipasarkan hanya Rp 400 jutaan”, tegas Ferry.

Untuk memiliki hunian konsumen juga dimudahkan dengan fasilitas KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) perbankan dan diskon besar bagi pembayaran tunai.

Persaingan harga yang semakin kompetitif di industri properti ini salah satunya dipicu karena kurangnya ketersediaan lahan di perkotaan. Akibatnya, harga lahan cenderung naik cepat.

Meski begitu, Meikarta tetap menjual unit hunian vertical dengan harga termurah. Sebab, kota baru di Cikarang ini berupaya membantu pemerintah menyediakan ketersediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

Memilih hunian juga harus mempertimbangkan keuntungan investasi. Pengamat Properti Andreas Siregar menjelaskan meski banyak orang mengatakan pasar property sedang tidak stabil, maka saat inilah ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan investasi.

Apalagi mendapatkan hunian di kawasan Cikarang kini yang telah menjelma sebagai salah satu kawasan ‘sunrise property’ di wilayah penyangga Jakarta.

“Ada dua hal penting yang menjadikan sebuah kawasan sebagai ‘sunrise property’ yaitu peruntukan dan kawasan yang baru berkembang”, kata Andreas.

Daerah yang ditopang oleh basis kawasan industri, lanjut dia, pantas dijadikan pilihan untuk berinvestasi properti. “Cikarang telah ditetapkan sebagai ibukota Bekasi sehingga potensi kawasan ini sangat besar. Minimal capital gain yang diberikan sekitar 15% per tahun,” tukas Andreas.

Pembangunan hunian Meikarta tidak dilakukan hanya satu tower, namun pembangunan dilakukan secara cepat yang mencakup 70 tower. “Saat ini pembangunan apartemen di Meikarta ada yang sudah mencapai lantai empat. Kami buktikan proyek ini bisa diserah-terimakan tepat waktu”, kata Ferry Thahir, CMO Meikarta.

Meikarta merupakan proyek skala besar dengan membangun kota terlengkap, terencana, terpadu dan modern di Cikarang. Kota modern ini akan dilengkapi pusat bisnis dengan gedung setinggi 35 hingga 40 lantai, pusat perbelanjaan, rumah sakit internasinal dan pusat pendidikan kualitas global.

Untuk keluarga muda yang mau membeli hunian berupa rumah tapak sepertinya harus mempertimbangkan kembali karena harganya kian melambung tinggi. Jika ada hunian vertikal termurah seperti Meikarta yang memiliki fasilitas lengkap dan lokasinya strategis, adalah pilihan solusi yang jitu.

“Apartemen menjadi satu-satunya solusi bagi keluarga yang ingin tinggal di kota besar dengan harga terjangkau”, kata Ferry Thahir.

Meikarta dinilai kian potensial menjadi lokasi hunian karena gencar pembangunan infrastruktur dengan kemudahan transportasi jalur laut, darat dan udara. 

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyebutkan, bakal banyak pihak yang "gigit jari" jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Bahkan, kata pria yang biasa disapa Ara itu, banyak pihak yang mendoakan hal tersebut tidak terjadi.

"Iya, banyak yang bakal gigit jari jika Jokowi bersama Prabowo nanti. Banyak juga yang berdoa hal itu tidak terjadi," ujar Ara seusai diskusi bertajuk "Pemilu dan Biaya Politik" di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (20/4). Ara mengatakan, Jokowi itu identik dengan PDIP dan Prabowo identik dengan Partai Gerindra. Menurut dia, jika kedua tokoh ini bersatu maka pasti menang dan PDIP serta Gerindra akan mendapat suara terbanyak.

"Ini baru pertama kali pilpres bersamaan dengan pileg. Saya yakin, kalau terjadi (persatuan) Jokowi dan Prabowo, PDIP dan Gerindra akan mengalami kenaikan suara yang sangat besar," kata dia. Ara juga menyebutkan bahwa realitas politik saat ini, Jokowi dan Prabowo merupakan dua figur yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Jika keduanya bersatu maka kans untuk memang sangat besar.

"Apalagi, keduanya mempunyai hubungan yang sangat baik. Ketika Pilpres 2014, Prabowo-Hatta kalah, saya kemudian datang ke Prabowo mengantar undangan pelantikan. Pak Prabowo datang ke MPR ikut pelantikan. Ini contoh dua tokoh hebat, yang mengerti kapan waktu bertarung dan waktu bersatu. Mereka berjiwa besar," ujar dia.

Meskipun demikian, peluang Jokowi bersama Prabowo masih sama. Pasalnya, politik sangat dinamis dan cair. Namun, Ara yakin bahwa jika keduanya bersatu pasti menang. "Keduanya ini figur, kemudian didukung dua partai besar. Jaringannya juga sangat kuat, mulai dari jaringan tokoh, kaum muda, termasuk para tokoh agama. Yang jelas, bandul politiknya, terletak pada Jokowi dan Prabowo," ujar dia.

Sekarang, lanjut Ara, tergantung Jokowi dan Prabowo, apakah keduanya mau atau tidak untuk bersatu. Kemudian, kata dia, juga sangat bergantung kepada kerelaan parpol untuk mengawinkan kedua tokoh ini.

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, memang ada peluang Jokowi dan Prabowo bersatu. Namun, dia memandang peluang tersebut sangat kecil. "Peluang itu ada, tetapi sangat kecil. Karena, dua tokoh ini merupakan figur sentral yang bisa bertarung lagi di Pemilu 2019. Kalau keduanya bertarung lagi, maka bisa kelihatan rekam jejaknya. Selama lima tahun Prabowo di oposisi dan Jokowi di pemerintahan dengan revolusi mental dan Nawacita, apakah ini masih diterima oleh rakyat atau sudah tidak diterima oleh rakyat," ujar Willy.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Ketua Bawaslu Abhan menilai wacana mengubah pilkada langsung menjadi dipilih DPRD bukan langkah tepat. Wacana itu sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi yang sudah dibangun di negeri ini.

"Kalau ada gagasan itu, bukan solusi yang tepat atas persoalan pilkada langsung selama ini," kata Abhan di Jakarta, Kamis (19/4).

Ia menjelaskan pilkada langsung sangat banyak sisi positif yang terbangun selama ini. Dengan pilkada langsung, legitimasi kepala daerah terpilih sangat kuat. Beda jika dipilih DPRD maka jalanya pemerintahan akan selalu diganggu. Kedua, probabilitas pemilih lebih tinggi karena dipilih oleh banyak pemilih. Beda jika dipilih DPRD yang hanya dipilih oleh beberapa orang saja. Ketiga, stabilitas kepala daerah lebih kuat karena dipilih langsung. Artinya, kepala daerah terpilih tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan.

Keempat, kepala daerah terpilih lebih dekat kepada rakyat. Beda jika dipilih lewat DPRD yang hanya selalu menyembah kepada anggota DPRD dan partai politik.

"Pemilihan lewat DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang. Malah bisa lebih besar," ujar Abhan.

Dia juga melihat wacana kembali lewat DPRD akan memperparah praktik transaksional yang terjadi selama ini. Selain itu, kepala daerah akan terus menyebah parpol selama lima tahun. Untuk terpilih lagi, kepala daerah tinggal mendekat dengan pimpinan parpol.

"Masalah sebenarnya tinggal perbaiki proses rekrutmen di internal parpol. Tren terus naiknya calon perseorangan belakangan ini menunjukkan proses rekrutmen dalam parpol kurang jalan," tutup Abhan.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membatalkan aturan melarang mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2019.‎ KPU akan tetap memperjuangkan adanya aturan tersebut hingga ada keputusan bersama antara KPU, Komisi II DPR dan pemerintah.

"Kami menunggu jadwal konsultasi dengan Komisi II dan pemerintah. Di draf kami masih ada," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Jakarta, Kamis (19/4).

Ia menjelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur larangan para mantan napi. Yang tidak boleh menjadi Caleg adalah mantan napi narkoba dan tindak pidana pelecehan seksual.

"Kami ingin menambahkan mantan napi koruptor. Jadi bukan semua mantan napi," jelas Arief.

Dia juga menegaskan bahwa putusan MK memang menyebut bahwa jika para mantan napi ingin caleg maka harus memberitahu atau deklarasi ke publik. Bagi KPU, aturan itu belum cukup terutama bagi mantan koruptor.

"Nanti lihat pembahasannya gimana. Kita sepakat harus tampil calon-calon yang baik," tutup Arief.

 

Cegah Korupsi

Ditempat terpisah, Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati menegaskan, pihaknya mendukung penuh KPU yang telah mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Alasannya, larangan KPU tersebut untuk mencegat terjadinya korupsi di DPR.

"Problem besar bangsa hari Ini salah satunya adalah korupsi dan karena itu kami sangat mendukung ketentuan pelarangan caleg bagi para mantan napi koruptor. Indonesia harus mulai masuk suatu budaya baru, yaitu mantan narapidana korupsi, termasuk juga mantan penjahat lainnya, untuk tidak duduk dalam jabatan publik terhormat di masyarakat, termasuk tentunya anggota DPR," kata Handoyo di sela-sela diskusi bertajuk "Mantan Terpidana Korupsi dan Pencalonan Legislatif 2019" di Jakarta, Kamis (19/4).

Dikatakan, persoalan melarang mantan narapidana korupsi harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik. Pasalnya, menduduki jabatan tersebut disertai sumpah jabatan untuk memeluk politik berintegritas termasuk tidak melakukan korupsi. "Memang hukum kita menentukan bahwa setelah menjalani hukuman maka hak yang bersangkutan dikembalikan lagi termasuk hak politik. Tetapi, ada standar moral yang mau kita bangun melampaui ketentuan hukum agar bangsa ini bisa berjalan lebih maju lagi," ungkap dia.

Direktur Kajian Vox Point Indonesia Moses Morin menambahkan, selain KPU memberikan ketentuan tersebut dalam PKPU, partai politik juga harus menegakkan aturan yang sama dalam proses perekrutan caleg. "Kuncinya ada di partai politik. Kalau partai mendukung upaya pemberantasan korupsi maka langkah itu harus diambil partai agar mereka tidak menerima caleg-caleg mantan napi koruptor tersebut," tegas Moses.

Politik yang bersih, menurut dia, harus dimulai dari komitmen partai politik yang tidak mau berkompromi dengan tindak kejahatan, seperti korupsi. Dia menilai, tanpa diatur oleh KPU, sebenarnya pelarangan ini menjadi tanggung jawab partai politik. "Sekarang pertanyaannya, apakah ada partai politik yang hari ini dalam perekrutan caleg memasukkan syarat tersebut? Kita minta juga komitmen parpol," kata dia.

Karena itu, lanjut Moses, Vox Point Indonesia mengambil langkah progresif mendukung KPU memasukan syarat tersebut sekaligus menantang partai politik untuk mengambil langkah yang sama. "Sudah terlalu lama bangsa ini terjebak dalam korupsi yang seakan tak pernah tuntas. Apakah memang tidak ada orang baik di Indonesia sehingga mereka yang akan duduk di lembaga-lembaga publik kita adalah para mantan narapidana korupsi? Mari kita perhatikan bersama," kata dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan dua opsi terkait pengaturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Meskipun terdapat dua opsi, KPU memandang substansi dua opsi tersebut sama.

"Ada dua opsi dengan substansi yang sama, yakni sama-sama melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Hanya saja, implementasi teknis dari dua opsi ini yang berbeda," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).

Opsi pertama, kata Wahyu, seperti yang diatur dalam Pasal 8 huruf (j) draf Peraturan KPU tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 8 huruf (j) ini mengatur tentang "syarat bakal calon" yang menyebutkan "bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi".

"Jadi, misalnya opsi pertama sesuai dengan aturan saat ini (draf PKPU Pencalonan Pasal 8 huruf j)," kata dia.

Opsi kedua, lanjut Wahyu adalah larangan mantan napi korupsi nyaleg menjadi kewenangan partai politik. Melalui opsi ini, parpol diwajibkan menerapkan aturan yang melarang mantan napi korupsi dalam proses penjaringan caleg.

"Opsi kedua ini, nanti misalnya (redaksionalnya) kurang lebih menegaskan agar parpol punya kewajiban agar dalam memilih caleg yang tidak boleh (dari) mantan koruptor," tutur dia.

Meski KPU menyiapkan dua opsi, Wahyu tetap menegaskan bahwa tidak ada perbedaan tingkat atas kedua opsi ini, Kedua opsi menurutnya sama-sama melarang mantan koruptor menjadi caleg dan bersifat mengikat.

"Opsi pertama dan opsi kedua tidak menggambarkan derajat yang berbeda, sebab substansinya tetap sama," pungkas dia.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz, menyarankan aturan yang melarang narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sebaiknya dimasukkan dalam syarat pengajuan bakal caleg oleh partai politik (parpol). Menurut Donal, larangan tersebut tidak perlu menjadi "syarat bakal calon" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (j) draf PKPU Pencalonan.

Donal menilai larangang tersebut diatur saja dalam Pasal 7 draf PKPU Pencalonan yang memuat aturan "persyaratan pengajuan bakal calon" oleh parpol. Dengan demikian, larangan ini tidak langsung tertuju pada personal atau pribadi masing-masing individu (bakal caleg).

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya bisa saja memangkas anggaran Pilkada agar tidak terlalu memakan biaya besar. Menurut Arief, beberapa pos pengeluaran bisa dihapuskan.

Arief mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai anggaran pilkada terlalu besar.

"(Anggaran pilkada) Itu pasti dibahas dengan DPRD setempat. Kalau memang anggaran itu terlalu besar, bisa saja (dipangkas)," ujar Arief di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Senin (9/4).

Arief menilai pos-pos pengeluaran yang dibebankan kepada KPU atau penyelenggara bisa dihapus sehingga anggarannya tidak terlalu besar. Dia mencontohkan kampanye yang dibiayai oleh KPU, seperti pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye dihapus.

"Kedua, bisa juga kegiatan yang dilakukan KPU dalam jumlah banyak, dan besar itu dikurangi. Misalnya KPU dituntut supaya partisipasi masyarakat tinggi maka KPU memperbanyak sosialisasi. Tapi kalau agak murah, ya sosialisasinya dikurangi," terang dia.

Dalam menentukan anggaran pilkada, kata Arief, KPU tidak bisa melakukan sendirian, tetapi banyak stakeholder yang terlibat. KPU juga menyusun anggaran tersebut dengan memperhatikan jumlah calon yang bakal berkontestasi di suatu daerah.

"Maka KPU kemudian menghitung perkiraan pasangan calon yang mungkin muncul di daerah tersebut. Misalnya 5 paslon, bahwa nanti calonnya ada dua paslon, ya sudah dikurangi (anggaran). Jadi angka itu tidak disusun KPU sendirian, tetapi oleh banyak stakeholders di sana," pungkas dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam rangka membantu partai politik untuk selektif dalam memilih caleg. Pasalnya, ada situasi politik di mana parpol dianggap sebagai salah satu pihak yang bertangggung jawab dalam kasus-kasus korupsi.

"Nah dalam situasi ini kan, kami mengingatkan agar kehormatan parpol tetap terjaga. Sebab sejak awal, agar mencalonkan orang-orang yang baik, bersih maka kehormatan akan terjaga," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4).

Parpol, kata Hasyim adalah pintu pertama bagi pencalonan anggota DPR, DPR dan DPRD. Menurut dia, pengaturan pelarangan mantan napi kasus korupsi agar ke depannya parpol tidak memilih caleg yang tersangkut korupsi.

"Selain itu juga dalam rangka agar pemilu mendatang mendapatkan calon-calon yang bebas korupsi," tandas dia.

Hasyim mengatakan sebenarnya banyak rujukan UU yang dijadikan dasar pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Dia menyebutkan Pasal 169 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat capres dan cawapres.

Pasal 169 tersebut menyatakan bahwa syarat capres dan cawapres adalah tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Selain itu, Hasyim menyebutkan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kan rujukan itu kan tidak hanya satu UU. Bisa lebih dari satu UU soal Penyelenggara Negara. Ada yang soal UU syarat calon presiden misalnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan KPU mempunyai dua tugas, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat sehingga calon-calon yang disuguhkan kepada masyarakat harus calon-calon yang bersih.

"KPU kan tugas ada dua, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat atau pemilih. Padahal salah satu layanan kan hadirnya calon-calon yang bersih dan agar pemilih punya pilihan atau calon pemimpin bersih," pungkas dia. 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak berhenti dengan putusan 15 tahun pidana penjara terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Lembaga antikorupsi bakal menjerat pihak-pihak lain yang terlibat atau menerima aliran dana dari proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan pihaknya bakal segera mencermati setiap fakta yang muncul dalam proses persidangan Novanto maupun tiga terdakwa lain yang telah divonis bersalah, yakni dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan mempelajari dan menganalisis fakta persidangan dan putusan Novanto untuk dilaporkan kepada Pimpinan yang nantinya akan memutuskan langkah hukum selanjutnya.

"Untuk pengembangan pada pelaku lain, segera kami cermati fakta-fakta sidang. Tentu seperti yang pernah disampaikan, kasus ini tidak akan berhenti kepada SN (Setya Novanto) saja," kata Agus saat dikonfirmasi, Selasa (24/4).

Tak hanya pihak yang terlibat, KPK juga membuka kemungkinan untuk menjerat Novanto dalam kasus dugaan pencucian uang. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Novanto disebut menerima USD 7,3 juta dari proyek e-KTP dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. Uang itu diterima Novanto melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung. Berdasarkan fakta persidangan, uang kepada Novanto dialirkan melalui sistem barter antar money changer.

"Sejak tuntutan diajukan kami sudah sampaikan, jika ada bukti yang kuat adanya upaya penyamaran uang hasil korupsi tentu akan diproses," tegas Agus.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terhadap Setya Novanto. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Hakim juga menolak permohonan Novanto untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus ini.

Agus mengatakan, KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terutama terkait uang pengganti dan pencabutan hak politik. Meskipun, 15 tahun pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim berselisih satu tahun dari tuntutan Jaksa, yakni 16 tahun pidana penjara.

"Apresiasi terhadap putusan hakim karena tuntutan KPK tentang uang pengganti dan pencabutan hak politik dikabulkan, meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun," katanya.

Agus menyatakan, dalam mengusut perkara Novanto, KPK menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat kerja keras tim penyelidik, penyidik dan penuntut serta unit terkait lainnya, berbagai tantangan dan hambatan itu dapat diatasi hingga kasus ini dapat dituntaskan dan diadili pengadilan. Tak ketinggalan, KPK juga mengapresiasi dukungan masyarakat dalam penuntasan kasus ini.

"Dukungan dan pengawalan dari publik sangat di appresiasi oleh kami di KPK. KPK menyampaikan terimakasih juga pd masyarakat. Karena kami sadar, kasus ini merugikan masyarakat luas," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya bakal mempelajari dan menganalisis putusan Novanto untuk menentukan pengembangan kasus ini. Dari analisis tersebut, KPK akan menjerat pihak-pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait korupsi e-KTP.

"Karena kita tahu masih ada pihak lain baik yang diduga bersama-sama maupun pihak yang diduga mendapatkan keuntungan atau aliran dana dari proyek e-KTP. Peran mereka tentu harus dilihat lebih rinci sampai akhirnya perlu dilakukan pengembangan perkara ini. Kasus e-KTP seperti yang beberapa kali kami sampaikan tidak akan berhenti pada Setya Novanto. Apalagi sekarang kita sedang proses tiga orang tersangka yakni satu anggota DPR dan dua pengusaha dan kami akan tetap melihat peran pihak-pihak lain. Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK," katanya.

Febri masih enggan menyebut pihak lain yang bakal menyusul Novanto sebagai pesakitan di kasus korupsi ini. Febri hanya memastikan terdapat sejumlah nama yang bakal ditelusuri keterlibatannya oleh KPK.

"Tentu saya tidak bisa sebut nama ya, tapi yang pasti peran pihak-pihak lain akan kita telusuri. Masih ada cukup banyak ya pihak-pihak di kasus e-KTP ini. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat, pertama, pihak yang diduga bersama-sama, kemudian pihak yang diduga mendapatkan aliran dana atau diperkaya. Tentu akan kita lihat lebih lanjut. Apakah mereka dari klaster politik, birokrasi Kemdagri misalnya atau yang lain yang terkait ataupun pihak lain dari swasta. Itu nanti kita harus lihat secara lebih hati-hati," katanya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Peneliti Formappi Lucius Karus menilai hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjadi panglima yang bisa memberikan keadilan dan ketertiban. Salah satu penyebabnya, kata Lucius, karena pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum tuntas.

"Misalnya kekuasaan yudikatif masih membuka ruang keterlibatan legislatif dan eksekutif dalam proses pemilihan atau penentuan jabatan. Ini yang kemudian menggerogoti independensi penegak hukum," ujar Lucius, di Jakarta, Rabu (25/4).

Hukum yang akhirnya ditegakkan oleh yudikatif, kata dia merupakan hasil kerja legislatif dan eksekutif. Menurut dia, pembahasan legislasi menjadi sarat kepentingan baik politik maupun kepentingan lain yang dibawa oleh legislator dan pemerintah.

"Dalam hal ini, hukum yang dihasilkan tak pernah cukup untuk menjamin kepastian hukum sehingga pelaksanaannya sulit menjamin prinsip hukum di atas segala-galanya. Selalu ada ruang negosiasi dalam menafsirkan hukum yang memberi ruang bagi penguasa atau pihak yang menpunyai sumber daya untuk mengintervensi hukum," jelas dia.

Apalagi, kata dia, politisi atau elit sendiri sejak awal proses di partai politik sudah dihadapkan pada situasi minus hukum. Yang lebih berkuasa, kata dia justru elit daripada hukum itu sendiri.

"Ini yang membuat wibawa hukum yang seharusnya menjadi panglima akhirnya hanya menjadi abdi penguasa saja. Hukum dijadikan sebagai alat pemuas kepentingan elite," pungkas dia.

 

Sumber: BeritaSatu

BATAM - Sebuah kapal kasus pembajakan MT Matahari Laut, yang hilang dari pelabuhan Tanjung Priok, akhirnya ditemukan di Batam. Kapal itu ternyata berada di sebuah galangan kapal di Batam, PT Bandar Victory Shipyard, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

Kapal MT Matahari Laut sempat hilang selama dua tahun. Keberadaan kapal ini tercium intelijen Kejaksaan Negeri Batam. Penelusuran pun dilakukan.

Menurut laporan batamnews.co.id, kapal itu diketahui terlibat pembajakan MT Jacquim pada tahun 2015 lalu di Selat Malaka. Akhirnya kapal itu didatangi pihak Kejaksaan Negeri Batam di PT Bandar Victory Shipyard di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (24/4/2018) sekitar pukul 15.40 WIB.

Kapal itu dapat diketahui lokasinya setelah tim intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Batam mendapat informasi bahwa kapal itu berada di Batam.

“Setelah dipastikan bahwa kapal itu adalah kapal yang kita cari, maka hari ini bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Batam bisa kita laksanakan eksekusi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kuntadi setelah selesai mengeksekusi kapal MT Matahari Laut di PT Bandar Victory Shipyard.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, R Adi Wibowo, yang dihubungi BeritaSatu.com melalui telepon membenarkan soal eksekusi kapal itu. "Iya barusan saja selesai," katanya. 

 

Tak Tahu Hilang

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kuntadi setelah selesai mengeksekusi kapal MT Matahari Laut menyebutkan tidak mengetahui bahwa kapal MT Matahari Laut ini hilang setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 lalu.

Kasus ini dulunya ditangani Kejari Jakarta Pusat dan diputus oleh PN Jakarta Pusat pada peradilan tingkat pertama.

Dalam putusan PN Jakarta Pusat tanggal 15 November 2016 disebutkan, kapal MT Matahari Laut bersama dengan dua kapal lainnya yakni MT Patria Jaya I dan MT Hartadika 2 yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara.

“Saya tidak tahu, yang jelas pada saat akan dieksekusi kapal ini sudah tidak ada di tempat,” kata dia.

Kuntadi juga menyebutkan, bahwa pihak manajemen PT Bandar Victory Shipyard tidak mengetahui bahwa kapal ini adalah kapal sitaan negara dan siapa yang membawa kapal ini ke sana.

“Ini sedang kita tindaklanjuti untuk kita cari tahu. Untuk pihak manajemen sangat kooperatif ya, karena dia hanya ketitipan barang,” ujar dia.

 

Tersangka divonis bersalah

Tersangka dalam kasus pembajakan kapal ini, Awaluddin dkk dinyatakan sudah bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembajakan laut sesuai pasal 438 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan kesatu.

“Mereka membajak kapal MT Jacquim di Selat Malaka dengan menggunakan kapal MT Kharisma 9 dan mengambil muatan minyak hitam kapal ini. Muatan ini dipindahkan ke beberapa kapal dan kapal yang disegel ini digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen kapal Joaquim sebagai upaya menghilangkan jejak," katanya.

Lanjut dia, saat ini kapal sudah dilakukan penyegelan dan akan digeser ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pelelangan. Penyegelan ini juga nantinya akan dikawal oleh Lanal Batam hingga proses pelelangan.

Kapal yang terlibat kasus pembajakan pada awalnya ada empat. Dua sudah dilelang jaksa di Jakarta. Satu lagi dikembalikan ke Bank BJB Syariah karena masih terkait kredit.

 

Sumber: baritasatu

JAKARTA - Sidang perkara kasus pencabulan dan tindakan asusila yang menyeret mantan Ketua Umum Parfi, Gatot Brajamusti akhirnya diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (24/4). Dalam sidang putusan yang digelar sore tadi, Majelis Hakim yang diketua Irwan memutuskan Gatot Brajamusti bersalah dan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Gatot Brajamusti alias Aa Gatot Brajamusti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dan lain-lainnya. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama sembilan tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," tutur Hakim Ketua Irwan saat membacakan vonis kepada mantan guru spiritual penyanyi Reza Artamevia itu.

Vonis yang diterima Gatot sendiri lebih ringan ketimbang tuntutan JPU yang menuntut Gatot dengan hukuman 15 tahun penjara karena telah terbukti melakukan pencabulan dan tindakan asusila terhadap seorang gadis dberusia 16 tahun berinisial CT saat dirinya menjadi guru spiritual.

Menurut JPU tindakan asusila yang dilakukan Gatot Brajamusti terjadi diantara tahun 2007 hingga 2011 itu menyebabkan CT mengandung dan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki. Gatot dianggap melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait vonis yang dijatuhkannya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan waktu selama satu minggu kepada Gatot untuk mengajukan tindakan hukum lain melalui Pengadilan Tinggi Jakarta.

Gatot sendiri mengaku masih pikir-pikir dengan vonis yang diterimanya itu dan masih ingin berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dahulu terkait vonis sembilan tahun yang diterimanya itu.

"Masih pikir-pikir dulu, nanti saya akan konsultasikan dahulu dengan kuasa hukum saya bagaimana tindak lanjutnya ke depan," ungkap Gatot seusai sidang vonis itu.

Sebelumnya, Gatot sendiri telah divonis 10 tahun atas kasus narkoba ynag disidangkan di Pengadilan Negeri Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini tinggal dua kasus lagi yang masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni kasus kepemilikan senjata ilegal dan kasus kepemilikan satwa langka yang membuatnya kini harus rela dipenjara.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Mengadili menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu maka terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan," kata ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan terdakwa kepada penyidik KPK dgn ketentuan subsider 2 tahun kurungan penjara. 

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan. 

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.Sebelumnya, Setnov dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. 

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 3 tahun.

Tuntutan lain, jaksa KPK meminta agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut Setnov dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

KPK juga menolak permohonan Setnov menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Mantan Bendahara Umum Golkar itu dianggap tak membantu membongkar pihak lain dalam kasus e-KTP. 

Jaksa KPK meyakini Setnov bersalah melakukan korupsi dalam proyek e-KTP lantaran telah mengintervensi mulai pembahasan anggaran sampai dengan pengadaan kartu identitas berbasis elektronik itu. 

Setnov pun dinilai terbukti menerima uang sebesar US$7,3 juta dari proyek e-KTP. Uang itu diterima lewat koleganya yang juga pemilik PT Delta Energy Made Oka Masagung sebesar US$3,8 juta dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sejumlah US$3,5 juta.

JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto menghadapi sidang vonis perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang menyeretnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4) ini. Vonis terhadap Novanto dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.

Ketua KPK, Agus Rahardjo berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dapat memberikan hukuman yang proporsional terhadap Novanto. Setidaknya, Novanto dihukum 16 tahun sesuai tuntutan Jaksa. Hal ini lantaran KPK sudah menolak menyematkan status Justice Collaborator kepada mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

"Ya didukung yang proporsional karena beliau ada salahnya kareba mencoba menjadj JC tapi kami tidak sepakat kalau mendapat itu (JC). Jadi kan terungkap di pengadilan. Insya Allah (tuntutan 16 tahun dipenuhi hakim)," kata Agus di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/4).

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Novanto dihukum 16 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga menuntut Novanto membayar uang pengganti sebesar USD7,4 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 3 tahun. Tuntutan lain, Jaksa KPK meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. KPK juga menolak permohonan Setnov menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Agus memastikan pengusutan megakorupsi ini tidak berhenti dengan vonis terhadap Novanto. Lembaga antikorupsi bakal terus mengembangkan kasus ini dengan menjerat pihak-pihak yang terlibat lainnya, termasuk sejumlah mantan anggota dan pimpinan Komisi II dan Banggar DPR yang namanya telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dalam kasus ini.

"Kami kan selalu mengikuti proses itu dari fakta yang terungkap di pengadilan, lalu kerja dari penyidikan dan penuntutan. Kalau memang ada yang harus ditindaklanjuti ya ditindaklanjuti. Bukan hanya DPR ya karena ada clusternya pengusaha, DPR sehingga kami dalami dan lihat apakah ada perkembangan," katanya.

Dikatakan putusan terhadap Novanto yang dibacakan Majelis Hakim hari ini bakal menjadi dasar bagi KPK untuk mengembangkan kasus e-KTP. Untuk itu, Agus belum dapat berandai-andai pihak yang bakal dijerat KPK berikutnya.

"Belum tahu (cluster yang bakal dijerat) ya ketemu dulu tentang perkembangan penyidikan dan laporan pengembangan penuntutan jadi dasar kami bertindak," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK menolak permohonan JC yang diajukan Novanto karena mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu masih setengah hati untuk membuka secara utuh, termasuk membeberkan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Keterangan yang disampaikan Novanto pun tidak signifikan terhadap pengembangan kasus ini.

"Kalau alasan dari JPU kemarin tidak mengabulkan JC SN (Setya Novanto) itu lebih karena SN tidak mau membuka peran pihak lain secara signifikan. Jadi apa yang SN sampaikan sebelumnya kita melihat masih setengah-setengah sebab SN tidak membuka secara utuh. Dimana tidak ada keterangan signifikan selama perjalanan sidang SN saat itu. Dan karena itulah JC SN ditolak," katanya.

Tak hanya itu, KPK menilai peran Novanto lebih signifikan ketimbang tiga terdakwa lain yang telah divonis dalam kasus ini, yakni dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Irman dan Sugiharto masing-masing 15 tahun pidana penjara.

Putusan ini lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan vonis masing-masing 7 tahun pidana penjara terhadap Irman dan 5 tahun terhadap Sugiharto. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara terhadap Andi Narogong atau lebih berat tiga tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum kolega Setya Novanto itu dengan 8 tahun pidana penjara.

Tak hanya itu, baik putusan MA terhadap Irman dan Sugiharto maupun putusan Pengadilan Tinggi DKI terhadap Andi Narogong sama-sama membatalkan status JC ketiga terdakwa yang telah diberikan sebelumnya.

"Kalau dilihat peran dari SN, jika dibandingkan dengan peran Irman, Sugiharto bahkan Andi Narogong, kami menilai bahwa perbuatan SN jauh lebih signifikan dibanding tiga terdakwa yang telah divonis bersalah tersebut," katanya.

Sementara itu, Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dapat memutuskan secara adil dengan mempertimbangkan semua pembelaan yang diajukan pihaknya. Termasuk mengenai bantahan Novanto terhadap dakwaan KPK yang menyebutnya sebagai pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

"Kami harapkan Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan pembelaan, karena menurut hemat kami dakwaan tentang intervensi pak Novanto tidak terbukti," katanya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menilai Novanto terbukti menerima uang hasil korupsi e-KTP senilai USD 7,4 juta. Novanto disebut telah mengintervensi atau mengatur proyek e-KTP dari mulai pembahasan hingga pelaksanaan dan menyalahgunakan wewenangannya ketika itu di DPR RI untuk menggiring anggaran proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

Meski mengajukan JC, Novanto bersikukuh ‎membantah telah mengintervensi proyek e-KTP. Novanto juga mengklaim tak pernah menerima hasil korupsi e-KTP. Ketua Fraksi Golkar saat proyek e-KTP bergulir itu juga mengaku dijebak oleh Direktur Biomorf Lone LLC (alm) Johannes Marliem, yang selalu merekam setiap pertemuan dengannya. Hal itu dituangkan Novanto dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya dalam persidangan sebelumnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Weather

Paris France Cloudy, 57 °F
Current Conditions
Sunrise: 6:40 am   |   Sunset: 8:58 pm
74%     14.0 mph     34.135 bar
Forecast
Wed Low: 54 °F High: 63 °F
Thu Low: 47 °F High: 59 °F
Fri Low: 46 °F High: 63 °F
Sat Low: 49 °F High: 63 °F
Sun Low: 50 °F High: 61 °F
Mon Low: 48 °F High: 58 °F
Tue Low: 45 °F High: 59 °F
Wed Low: 45 °F High: 63 °F
Thu Low: 49 °F High: 64 °F
Fri Low: 49 °F High: 68 °F
Advertisement

Top Stories

Grid List

JAKARTA - PT PLN (persero) mengungkapkan kerugian mencapai Rp 10 triliun setiap tahunnya akibat terjadinya pencurian listrik. Perusahaan listrik pelat merah itu kini tengah memburu pelaku pencurian tersebut sebagai salah satu langkah efisiensi agar tarif listrik tetap stabil hingga 2019.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pelaku pencurian itu berasal dari berbagai kalangan mulai dari sektor industri hingga perumahan. Pihaknya sedang menerjunkan auditor listrik untuk memeriksa terjadinya pencurian tersebut.

"Bagi para pengusaha, industri, perumahan, janganlah melakukan pencurian (listrik) karena tahu angkanya sekitar berapa? Bisa di atas Rp 10 triliun itu per tahun," kata Sofyan di Jakarta, Selasa (24/4).

Sofyan membeberkan sejumlah lokasi yang rawan aksi pencurian yakni kawasan industri Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Dia mendapati dua industri yang melakukan pencurian dengan nilai kerugian hingga Rp 300 miliar. Hanya saja Sofyan tidak menjelaskan lokasi serta industri yang dimaksud. "Mereka pakai (daya) besar ya 15.000 watt, 10.000 watt," ujarnya.

Dikatakannya aksi pencurian juga terjadi di kawasan perumahan mewah maupun kumuh. Bahkan dia menyebut ada instansi yang melakukan pencurian. Pihaknya berencana memakai smart meter untuk menekan aksi pencurian tersebut. "Tolong sampaikan ke masyarakat kami turunkan ribuan auditor untuk meriksa ke rumah-rumah. Mencuri itu pidana," tegasnya.

 

Sumber: BeritaSatu

LIVERPOOL - Liverpool sukses membekap AS Roma dengan skor telak 5-2 pada leg pertama semifinal Liga Champions, Selasa (24/4) atau Rabu (25/4) dini hari WIB. Hasil ini menurut pelatih Jurgen Klopp adalah berkat penampilan yang fantastis dari para pemainnya.

"Tentu saja kami akan lebih senang dengan kemenangan 5-0 atau 5-1 tapi skor 5-2 adalah hasil yang fantastis. Kami akan bermain ke sana dan kembali mencoba (meraih kemenangan). Kami melancarkan serangan cepat ke lini pertahanan mereka, dan itu mengubah keseluruhan pertandingan. Mereka tidak mampu mengantisipasinya," kata Klopp kepada BT Sport usai pertandingan.

"Kami mencetak gol-gol itu dan semestinya bisa mencetak lebih banyak gol. Ini adalah hasil yang positif, pada saat ini tidak semua terasa positif karena mereka berhasil mencetak dua gol, tapi besok saya akan mengevaluasi apa yang bagus pada pertandingan ini. Pertandingan ini jauh lebih baik dari yang saya prediksi sebelumnya, tapi kami memang membuat sedikit kesalahan."

Mohammed Salah mencetak dua gol serta dua assist dan memperbesar peluang The Reds lolos ke final Liga Champions. Bermain melawan mantan klubnya, Salah mencetak dua gol di babak pertama serta memberikan umpan matang bagi dua gol Liverpool yang dicetak Sadio Mane serta Roberto Firmino di babak kedua. Saat ditarik keluar, Salah mendapatkan standing ovation dari para penonton yang memadati Stadion Anfield malam itu, 15 menit sebelum bubaran.

Sayangnya Salah kemungkinan harus kembali mencetak gol di Roma, karena saat penyerang asal Mesir itu ditarik keluar, I Giallorossi mencetak dua gol lewat aksi Edin Dzeko dan Diego Perotti.

Dua gol yang dicetak Roma membuat mereka memelihara peluang lolos saat menjamu Liverpool pada leg kedua, Rabu (5/5) mendatang.

 

Sumber: Daily Star

JAKARTA - Dominasi pria di dunia kerja perlahan mulai luntur dengan tingginya angkatan kerja perempuan di semua jenjang. Bahkan, kini banyak posisi manajemen senior diduduki oleh perempuan di perusahaan-perusahaan dari berbagai lintas industri.

Memperingati Hari Kartini, firma global Grant Thorton merilis laporan bertajuk Women in Business 2018, berdasarkan hasil survei terhadap 5.000 responden level CEO/Managing Director/Eksekutif Senior pada 35 negara, termasuk Indonesia.

Menariknya, 43 persen perempuan Indonesia mampu mencapai jenjang manajemen senior di perusahaan. Ini angka kedua tertinggi di dunia, bahkan jauh lebih tinggi daripada rata-rata perempuan di kawasan Asia Pasifik yang berada di level 23 persen.

Kiprah Kartini zaman now juga cukup mengesankan, karena hanya 15 persen perusahaan Indonesia yang tidak memiliki perempuan di posisi manajemen senior. Angka ini lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang 22 persen dan 21 persen perusahaan di sana tidak memiliki perempuan di jenjang manajemen senior.

Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani menjelaskan, iklim dunia kerja di Indonesia cukup kondusif untuk mendukung tingginya keberagaman di posisi senior manajemen. Ini kesempatan besar bagi perempuan Indonesia, untuk terus memberikan potensi terbaik. Tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk dampak lebih luas bagi perusahaan serta komunitas.

"Kondisi kondusif itu merupakan imbas dari kebijakan-kebijakan strategis perusahaan dalam mendukung keberagaman gender di organisasi mereka. Kebijakan terpopuler yang diterapkan di Indonesia adalah terkait kesetaraan upah. Tercatat 58 persen perusahaan-perusahaan Indonesia yang disurvei menerapkan hal tersebut. Disusul kebijakan lain, seperti tidak ada diskriminasi pria-perempuan dalam hal perekrutan karyawan baru," ujar Johanna dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/4).

Menurut Johanna, laporan ini juga menyebutkan, 40 persen responden menyatakan tidak menemui rintangan berarti dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, terkait kesetaraan gender di perusahaan masing-masing. "Menurut 74 persen responden, strategi perusahaan untuk menerapkan kesetaraan gender didasari keyakinan tinggi bahwa hal tersebut mampu mendorong kinerja perusahaan," jelasnya.

Johanna menambahkan, sebanyak 74 persen responden juga setuju bahwa penerapan kebijakan kesetaraan gender menjadi strategi mutlak perusahaan di Indonesia demi menarik talenta baru dan menjaga SDM untuk bertahan di organisasi mereka. Hal ini menandakan paket remunerasi kompetitif pun tidak bisa menjadi amunisi satu-satunya untuk memenangi perang perebutan talenta yang semakin intensif.

"Peningkatan kesetaraan gender di dunia kerja juga sebaiknya disikapi profesional perempuan Indonesia dengan menjaga keunggulan kompetitif masing-masing, dengan cara terus mengembangkan karir dan yang terpenting mampu berkontribusi positif di industri yang digeluti. Ini sejalan dengan semangat perjuangan Kartini," pungkas Johanna.

 

Sumber: BeritaSatu

TIONGKOK - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memfokuskan pada riset reaktor nuklir dan pengembangan kereta cepat dalam menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok.

"HTGR (reaktor nuklir multifungsi bersuhu tinggi dengan pendingin gas) ini yang sedang kami dalami untuk riset," kata Menristekdikti Nasir kepada Antara di Beijing, Jumat (13/4) malam.

HTGR yang dikembangkan oleh Tiongkok itu mampu menghasilkan energi listrik berkapasitas 200 megawatt sehingga dia tertarik untuk mengembangkan risetnya di Indonesia.

"Laboratorium (reaktor nuklir) kita sudah ada di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Tapi semua tidak menghasilkan energi, hanya menghasilkan isotop untuk bidang kesehatan dan pangan," katanya.

Menurut Nasir, nota kesepahaman kerja sama di bidang pengembangan laboratorium reaktor nuklir dengan Tiongkok itu sudah ditandatangani sejak dua tahun yang lalu.

"Kemarin saat konferensi bidang inovasi dan teknologi, kerja sama itu juga kami tegaskan lagi," ujar Nasir yang melakukan kunjungan kerja di Tiongkok pada 12-15 April 2018.

Selain mengembangkan HTGR, jelas dia, sampai saat ini Tiongkok juga telah mengoperasikan 38 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang masing-masing mampu menghasilkan energi listrik sebanyak 1.000 megawatt.

Saat ini Tiongkok juga sedang membangun 20 unit PLTN lagi yang diproyeksikan selesai pada 2020.

"Jadi pada 2020 Tiongkok sudah punya 58 unit PLTN. Kalau setiap unit pembangkit mampu memproduksi 1.000 MW, maka Tiongkok sudah punya 58.000 MW yang dihasilkan dari nuklir. Kita membangun 35.000 MW saja sampai sekarang tidak selesai-selesai," ujarnya.

Oleh sebab itu, Menristekdikti mendorong para mahasiswa Indonesia untuk mendalami bidang energi di Tiongkok.

"Di sini pembangkit sudah tidak lagi menggunakan air. Mereka sudah mulai menggunakan HTGR yang merupakan hasil pengembangan Tsingghua University," katanya.

Mengenai transportasi massal, Menristekdikti menyatakan Tiongkok juga fokus pada pengembangan kereta api cepat yang jaringannya tersebar di sebagian besar wilayah daratan Tiongkok.

"Khusus kereta api cepat, mulai dari manajemen transportasi hingga komponen, Indonesia belum banyak pengalaman. Saya selalu sampaikan kepada Menko Maritim (Luhut Pandjaitan) yang mengoordinasikan kereta api cepat," ujarnya.

Ia berharap Indonesia memiliki tenaga teknis di bidang perkeretaapian berkecepatan di atas 300 kilometer per jam yang sekarang sedang digarap Tiongkok di jalur Jakarta-Bandung.

Oleh sebab itu pula pihaknya mendorong sejumlah perguruan tinggi di Indonesia agar membuka program studi kereta cepat.

"Sekarang di Indonesia tidak ada nomenkelatur prodi. Saya bebaskan rektor membentuk prodi apa pun karena dunia pendidikan tidak bisa lagi menutup diri. Perguruan tinggi akan menjadi museum bukan sebagai pemikir perubahan kalau berpikiran sempit," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke Tiongkok, Menristekdikti dan rombongan sempat bertemu pelajar asal Indonesia dengan didampingi Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Beijing Listyowati, Atase Pendidikan KBRI Beijing Priyanto Wibowo, dan Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Beijing Rukmini Setiati.

Di Beijing, Menristekdikti juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Iptek Tiongkok Wang Zhigang dan mengunjungi Tsinghua University setelah menghadiri pencanangan Tahun Inovasi ASEAN-China.

Setelah itu, Menristekdikti menuju Chengdu, Provinsi Sichuan, untuk mengungjungi Laboratorium Litbang Kereta Cepat di Xinan Jiaotong University.

 

Sumber Beritasatu

Upcoming Events

Advertisement