17
Sun, Dec
0 New Articles

PDIP: Gerindra Jadikan Hak Angket Alat Tawar

Politik
Typography

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai Partai Gerinda menjadikan keterlibatan di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat tawar menawar dengan Undang-Undang Pemilu.

Ketika usulan Gerindra tidak diakomodasi di UU Pemilu, mereka keluar dari Pansus Angket KPK, kata Hendrawan.

Saat paripurna DPR terkait RUU Pemilu, Gerindra mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshol (Pres-T) nol persen. Namun, akhirnya RUU Pemilu disahkan menjadi UU dengan Pres-T 20 persen kuris DPR atau 25 persen jumlah suara nasional.

"Gerindra menjadikan keanggotaannya dalam Pansus sebagai alat tawar-menawar. Begitu ia (Gerindra) tahu PT tidak nol, dia keluar," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7).

PDIP tetap berkomitmen untuk berada dan jalan bersama Pansus Angket. Menurut dia, PDIP tetap berkomitmen untuk memperkuat KPK dengan Pansus Angket tersebut.

"Tidak (keluar dari Pansus), karena komitmen kami membenahi, menempatkan KPK secara proporsional dan profesional sesuai dengan harapan pendiriannya," tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini partainya sudah memastikan keluar dari Pansus Angket KPK. Namun demikian, Fadli menyatakan Gerindra tetap menghormati proses yang tengah berjalan di Pansus meski kerja Pansus diakuinya terkesan melemahkan KPK.

"Salah satu alasan utama adalah karena pansus berjalan tapi tidak lengkap, tidak ada satu kelengkapan dari fraksi-fraksi yang lain, setidaknya ada tiga fraksi yang belum menyampaikan nama-nama, sehingga fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif," ujar Fadli di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/7).

Ia mengatakan penarikan mundur Gerindra dari pansus angket bukanlah ketidakkonsistenan sikap terhadap hak angket yang diputuskan dalam Rapat Paripurna. Bergabungnya Gerindra pascamenolak hak angket adalah untuk mengawasi jalannya kerja Pansus Angket KPK.

Namun Fadli menampik tudingan Gerindra keluar karena tidak diajak berdiskusi dalam setiap agenda kerja Pansus Angket KPK, salah satunya saat mengunjungi Lapas Sukamiskin.

"Itu kan pendapat masing-masing. Di surat fraksi tidak menyampaikan alasan utama. Tapi tentu kami beri keleluasaan pada Pansus tetap bekerja," ujar Fadli.(Tim/h).