17
Tue, Jul
0 New Articles

KPU Inginkan Pemilu Mendatang Mendapatkan Calon Bebas Korupsi

Politik
Typography

JAKARTA - Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam rangka membantu partai politik untuk selektif dalam memilih caleg. Pasalnya, ada situasi politik di mana parpol dianggap sebagai salah satu pihak yang bertangggung jawab dalam kasus-kasus korupsi.

"Nah dalam situasi ini kan, kami mengingatkan agar kehormatan parpol tetap terjaga. Sebab sejak awal, agar mencalonkan orang-orang yang baik, bersih maka kehormatan akan terjaga," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4).

Parpol, kata Hasyim adalah pintu pertama bagi pencalonan anggota DPR, DPR dan DPRD. Menurut dia, pengaturan pelarangan mantan napi kasus korupsi agar ke depannya parpol tidak memilih caleg yang tersangkut korupsi.

"Selain itu juga dalam rangka agar pemilu mendatang mendapatkan calon-calon yang bebas korupsi," tandas dia.

Hasyim mengatakan sebenarnya banyak rujukan UU yang dijadikan dasar pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Dia menyebutkan Pasal 169 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat capres dan cawapres.

Pasal 169 tersebut menyatakan bahwa syarat capres dan cawapres adalah tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Selain itu, Hasyim menyebutkan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kan rujukan itu kan tidak hanya satu UU. Bisa lebih dari satu UU soal Penyelenggara Negara. Ada yang soal UU syarat calon presiden misalnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan KPU mempunyai dua tugas, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat sehingga calon-calon yang disuguhkan kepada masyarakat harus calon-calon yang bersih.

"KPU kan tugas ada dua, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat atau pemilih. Padahal salah satu layanan kan hadirnya calon-calon yang bersih dan agar pemilih punya pilihan atau calon pemimpin bersih," pungkas dia.Â