25
Wed, Apr
35 New Articles

Tolak Revisi PKPU, KPU: Kami Mengacu Pada UU Pemilu

Politik
Typography

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan bahwa KPU tidak mungkin mengubah Peraturan KPU tentang Pencalonan untuk mengakomodir ketentuan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK. KPU, kata dia, tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Nggak ada (revisi PKPU tentang Pencalonan). Kita masih tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Selama undang-undang mengatakan seperti itu, maka acuan kita adalah undang-undang," ujar Ilham di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (27/3).

Ilham mengatakan selama UU Pilkada masih berlaku maka norma-norma yang ada di dalamnya tetap berlaku. Menurut dia, jika ingin menggantikan calon kepala daerah tersangka KPK, maka silakan pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada, melakukan uji materi UU Pilkada atau merevisi UU Pilkada secara terbatas khusus terkait penggantian calon kepala daerah.

"Sampai saat ini, kami posisinya masih mengacu pada UU yang berlaku. Kalau ada Perppu, kami bisa saja merevisi PKPU," tandas dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Viryan. Menurut dia, KPU belum mengakomodasi dan membahas usulan pemerintah untuk merevisi PKPU Pencalonan.

"Tidak ada perubahan. Kami belum melakukan pembahasan soal itu. Maka silakan saja calon kepala daerah tersangka (KPK) tetap melakukan kampanye, tidak ada norma penggantian," tutur Viryan.

Dia mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang mendasari sikap KPU. Salah satunya, karena proses dan tahapan Pilkada sudah berjalan, seperti pencalonan dan kampanye. Menurut Viryan, tidak elok jika pada saat proses sedang berlangsung kemudian ada perubahan aturan.

"Mengapa tidak direvisi, karena aturannya sudah ada, kegiatan kampanye sedang berjalan, tidak elok kalau kemudian di tengah jalan ada perubahan aturan, itu kurang fair," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa lebih rasional jika KPU menerbitkan PKPU baru tentang pergantian calon kepala daerah bermasalah hukum dibandingkan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Pilkada.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Kedelapan calon kepala daerah itu yakni, Nyono Suharli Wihandoko yang merupakan calon bupati (Cabup) Jombang, Marianus Sae yang merupakan Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT), Imas Aryumningsih yang sudah resmi ditetapkan sebagai Cabup Subang, Mustafa yang merupakan Cagub Lampung, Asrun yang merupakan Cagub Sulawesi Tenggara, Ahmad Hidayat Mus yang sudah resmi menjadi Cagub Maluku Utara serta dua calon wali kota Malang, M. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban.

 

Sumber: BeritaSatu