25
Wed, Apr
36 New Articles

Top Stories

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyebutkan, bakal banyak pihak yang "gigit jari" jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Bahkan, kata pria yang biasa disapa Ara itu, banyak pihak yang mendoakan hal tersebut tidak terjadi.

"Iya, banyak yang bakal gigit jari jika Jokowi bersama Prabowo nanti. Banyak juga yang berdoa hal itu tidak terjadi," ujar Ara seusai diskusi bertajuk "Pemilu dan Biaya Politik" di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (20/4). Ara mengatakan, Jokowi itu identik dengan PDIP dan Prabowo identik dengan Partai Gerindra. Menurut dia, jika kedua tokoh ini bersatu maka pasti menang dan PDIP serta Gerindra akan mendapat suara terbanyak.

"Ini baru pertama kali pilpres bersamaan dengan pileg. Saya yakin, kalau terjadi (persatuan) Jokowi dan Prabowo, PDIP dan Gerindra akan mengalami kenaikan suara yang sangat besar," kata dia. Ara juga menyebutkan bahwa realitas politik saat ini, Jokowi dan Prabowo merupakan dua figur yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Jika keduanya bersatu maka kans untuk memang sangat besar.

"Apalagi, keduanya mempunyai hubungan yang sangat baik. Ketika Pilpres 2014, Prabowo-Hatta kalah, saya kemudian datang ke Prabowo mengantar undangan pelantikan. Pak Prabowo datang ke MPR ikut pelantikan. Ini contoh dua tokoh hebat, yang mengerti kapan waktu bertarung dan waktu bersatu. Mereka berjiwa besar," ujar dia.

Meskipun demikian, peluang Jokowi bersama Prabowo masih sama. Pasalnya, politik sangat dinamis dan cair. Namun, Ara yakin bahwa jika keduanya bersatu pasti menang. "Keduanya ini figur, kemudian didukung dua partai besar. Jaringannya juga sangat kuat, mulai dari jaringan tokoh, kaum muda, termasuk para tokoh agama. Yang jelas, bandul politiknya, terletak pada Jokowi dan Prabowo," ujar dia.

Sekarang, lanjut Ara, tergantung Jokowi dan Prabowo, apakah keduanya mau atau tidak untuk bersatu. Kemudian, kata dia, juga sangat bergantung kepada kerelaan parpol untuk mengawinkan kedua tokoh ini.

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, memang ada peluang Jokowi dan Prabowo bersatu. Namun, dia memandang peluang tersebut sangat kecil. "Peluang itu ada, tetapi sangat kecil. Karena, dua tokoh ini merupakan figur sentral yang bisa bertarung lagi di Pemilu 2019. Kalau keduanya bertarung lagi, maka bisa kelihatan rekam jejaknya. Selama lima tahun Prabowo di oposisi dan Jokowi di pemerintahan dengan revolusi mental dan Nawacita, apakah ini masih diterima oleh rakyat atau sudah tidak diterima oleh rakyat," ujar Willy.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Ketua Bawaslu Abhan menilai wacana mengubah pilkada langsung menjadi dipilih DPRD bukan langkah tepat. Wacana itu sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi yang sudah dibangun di negeri ini.

"Kalau ada gagasan itu, bukan solusi yang tepat atas persoalan pilkada langsung selama ini," kata Abhan di Jakarta, Kamis (19/4).

Ia menjelaskan pilkada langsung sangat banyak sisi positif yang terbangun selama ini. Dengan pilkada langsung, legitimasi kepala daerah terpilih sangat kuat. Beda jika dipilih DPRD maka jalanya pemerintahan akan selalu diganggu. Kedua, probabilitas pemilih lebih tinggi karena dipilih oleh banyak pemilih. Beda jika dipilih DPRD yang hanya dipilih oleh beberapa orang saja. Ketiga, stabilitas kepala daerah lebih kuat karena dipilih langsung. Artinya, kepala daerah terpilih tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan.

Keempat, kepala daerah terpilih lebih dekat kepada rakyat. Beda jika dipilih lewat DPRD yang hanya selalu menyembah kepada anggota DPRD dan partai politik.

"Pemilihan lewat DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang. Malah bisa lebih besar," ujar Abhan.

Dia juga melihat wacana kembali lewat DPRD akan memperparah praktik transaksional yang terjadi selama ini. Selain itu, kepala daerah akan terus menyebah parpol selama lima tahun. Untuk terpilih lagi, kepala daerah tinggal mendekat dengan pimpinan parpol.

"Masalah sebenarnya tinggal perbaiki proses rekrutmen di internal parpol. Tren terus naiknya calon perseorangan belakangan ini menunjukkan proses rekrutmen dalam parpol kurang jalan," tutup Abhan.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membatalkan aturan melarang mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2019.‎ KPU akan tetap memperjuangkan adanya aturan tersebut hingga ada keputusan bersama antara KPU, Komisi II DPR dan pemerintah.

"Kami menunggu jadwal konsultasi dengan Komisi II dan pemerintah. Di draf kami masih ada," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Jakarta, Kamis (19/4).

Ia menjelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur larangan para mantan napi. Yang tidak boleh menjadi Caleg adalah mantan napi narkoba dan tindak pidana pelecehan seksual.

"Kami ingin menambahkan mantan napi koruptor. Jadi bukan semua mantan napi," jelas Arief.

Dia juga menegaskan bahwa putusan MK memang menyebut bahwa jika para mantan napi ingin caleg maka harus memberitahu atau deklarasi ke publik. Bagi KPU, aturan itu belum cukup terutama bagi mantan koruptor.

"Nanti lihat pembahasannya gimana. Kita sepakat harus tampil calon-calon yang baik," tutup Arief.

 

Cegah Korupsi

Ditempat terpisah, Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati menegaskan, pihaknya mendukung penuh KPU yang telah mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Alasannya, larangan KPU tersebut untuk mencegat terjadinya korupsi di DPR.

"Problem besar bangsa hari Ini salah satunya adalah korupsi dan karena itu kami sangat mendukung ketentuan pelarangan caleg bagi para mantan napi koruptor. Indonesia harus mulai masuk suatu budaya baru, yaitu mantan narapidana korupsi, termasuk juga mantan penjahat lainnya, untuk tidak duduk dalam jabatan publik terhormat di masyarakat, termasuk tentunya anggota DPR," kata Handoyo di sela-sela diskusi bertajuk "Mantan Terpidana Korupsi dan Pencalonan Legislatif 2019" di Jakarta, Kamis (19/4).

Dikatakan, persoalan melarang mantan narapidana korupsi harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik. Pasalnya, menduduki jabatan tersebut disertai sumpah jabatan untuk memeluk politik berintegritas termasuk tidak melakukan korupsi. "Memang hukum kita menentukan bahwa setelah menjalani hukuman maka hak yang bersangkutan dikembalikan lagi termasuk hak politik. Tetapi, ada standar moral yang mau kita bangun melampaui ketentuan hukum agar bangsa ini bisa berjalan lebih maju lagi," ungkap dia.

Direktur Kajian Vox Point Indonesia Moses Morin menambahkan, selain KPU memberikan ketentuan tersebut dalam PKPU, partai politik juga harus menegakkan aturan yang sama dalam proses perekrutan caleg. "Kuncinya ada di partai politik. Kalau partai mendukung upaya pemberantasan korupsi maka langkah itu harus diambil partai agar mereka tidak menerima caleg-caleg mantan napi koruptor tersebut," tegas Moses.

Politik yang bersih, menurut dia, harus dimulai dari komitmen partai politik yang tidak mau berkompromi dengan tindak kejahatan, seperti korupsi. Dia menilai, tanpa diatur oleh KPU, sebenarnya pelarangan ini menjadi tanggung jawab partai politik. "Sekarang pertanyaannya, apakah ada partai politik yang hari ini dalam perekrutan caleg memasukkan syarat tersebut? Kita minta juga komitmen parpol," kata dia.

Karena itu, lanjut Moses, Vox Point Indonesia mengambil langkah progresif mendukung KPU memasukan syarat tersebut sekaligus menantang partai politik untuk mengambil langkah yang sama. "Sudah terlalu lama bangsa ini terjebak dalam korupsi yang seakan tak pernah tuntas. Apakah memang tidak ada orang baik di Indonesia sehingga mereka yang akan duduk di lembaga-lembaga publik kita adalah para mantan narapidana korupsi? Mari kita perhatikan bersama," kata dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan dua opsi terkait pengaturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Meskipun terdapat dua opsi, KPU memandang substansi dua opsi tersebut sama.

"Ada dua opsi dengan substansi yang sama, yakni sama-sama melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Hanya saja, implementasi teknis dari dua opsi ini yang berbeda," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).

Opsi pertama, kata Wahyu, seperti yang diatur dalam Pasal 8 huruf (j) draf Peraturan KPU tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 8 huruf (j) ini mengatur tentang "syarat bakal calon" yang menyebutkan "bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi".

"Jadi, misalnya opsi pertama sesuai dengan aturan saat ini (draf PKPU Pencalonan Pasal 8 huruf j)," kata dia.

Opsi kedua, lanjut Wahyu adalah larangan mantan napi korupsi nyaleg menjadi kewenangan partai politik. Melalui opsi ini, parpol diwajibkan menerapkan aturan yang melarang mantan napi korupsi dalam proses penjaringan caleg.

"Opsi kedua ini, nanti misalnya (redaksionalnya) kurang lebih menegaskan agar parpol punya kewajiban agar dalam memilih caleg yang tidak boleh (dari) mantan koruptor," tutur dia.

Meski KPU menyiapkan dua opsi, Wahyu tetap menegaskan bahwa tidak ada perbedaan tingkat atas kedua opsi ini, Kedua opsi menurutnya sama-sama melarang mantan koruptor menjadi caleg dan bersifat mengikat.

"Opsi pertama dan opsi kedua tidak menggambarkan derajat yang berbeda, sebab substansinya tetap sama," pungkas dia.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz, menyarankan aturan yang melarang narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sebaiknya dimasukkan dalam syarat pengajuan bakal caleg oleh partai politik (parpol). Menurut Donal, larangan tersebut tidak perlu menjadi "syarat bakal calon" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (j) draf PKPU Pencalonan.

Donal menilai larangang tersebut diatur saja dalam Pasal 7 draf PKPU Pencalonan yang memuat aturan "persyaratan pengajuan bakal calon" oleh parpol. Dengan demikian, larangan ini tidak langsung tertuju pada personal atau pribadi masing-masing individu (bakal caleg).

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya bisa saja memangkas anggaran Pilkada agar tidak terlalu memakan biaya besar. Menurut Arief, beberapa pos pengeluaran bisa dihapuskan.

Arief mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai anggaran pilkada terlalu besar.

"(Anggaran pilkada) Itu pasti dibahas dengan DPRD setempat. Kalau memang anggaran itu terlalu besar, bisa saja (dipangkas)," ujar Arief di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Senin (9/4).

Arief menilai pos-pos pengeluaran yang dibebankan kepada KPU atau penyelenggara bisa dihapus sehingga anggarannya tidak terlalu besar. Dia mencontohkan kampanye yang dibiayai oleh KPU, seperti pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye dihapus.

"Kedua, bisa juga kegiatan yang dilakukan KPU dalam jumlah banyak, dan besar itu dikurangi. Misalnya KPU dituntut supaya partisipasi masyarakat tinggi maka KPU memperbanyak sosialisasi. Tapi kalau agak murah, ya sosialisasinya dikurangi," terang dia.

Dalam menentukan anggaran pilkada, kata Arief, KPU tidak bisa melakukan sendirian, tetapi banyak stakeholder yang terlibat. KPU juga menyusun anggaran tersebut dengan memperhatikan jumlah calon yang bakal berkontestasi di suatu daerah.

"Maka KPU kemudian menghitung perkiraan pasangan calon yang mungkin muncul di daerah tersebut. Misalnya 5 paslon, bahwa nanti calonnya ada dua paslon, ya sudah dikurangi (anggaran). Jadi angka itu tidak disusun KPU sendirian, tetapi oleh banyak stakeholders di sana," pungkas dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam rangka membantu partai politik untuk selektif dalam memilih caleg. Pasalnya, ada situasi politik di mana parpol dianggap sebagai salah satu pihak yang bertangggung jawab dalam kasus-kasus korupsi.

"Nah dalam situasi ini kan, kami mengingatkan agar kehormatan parpol tetap terjaga. Sebab sejak awal, agar mencalonkan orang-orang yang baik, bersih maka kehormatan akan terjaga," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4).

Parpol, kata Hasyim adalah pintu pertama bagi pencalonan anggota DPR, DPR dan DPRD. Menurut dia, pengaturan pelarangan mantan napi kasus korupsi agar ke depannya parpol tidak memilih caleg yang tersangkut korupsi.

"Selain itu juga dalam rangka agar pemilu mendatang mendapatkan calon-calon yang bebas korupsi," tandas dia.

Hasyim mengatakan sebenarnya banyak rujukan UU yang dijadikan dasar pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Dia menyebutkan Pasal 169 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat capres dan cawapres.

Pasal 169 tersebut menyatakan bahwa syarat capres dan cawapres adalah tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Selain itu, Hasyim menyebutkan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kan rujukan itu kan tidak hanya satu UU. Bisa lebih dari satu UU soal Penyelenggara Negara. Ada yang soal UU syarat calon presiden misalnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan KPU mempunyai dua tugas, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat sehingga calon-calon yang disuguhkan kepada masyarakat harus calon-calon yang bersih.

"KPU kan tugas ada dua, yakni melayani peserta pemilu dan melayani masyarakat atau pemilih. Padahal salah satu layanan kan hadirnya calon-calon yang bersih dan agar pemilih punya pilihan atau calon pemimpin bersih," pungkas dia. 

MOSCOW - Rusia akan mengusir enam puluh diplomat Amerika Serikat (AS) dan menutup konsulat AS di St. Petersburg. Menurut Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, pada Kamis (29/3), tindakan itu merupakan balasan pengusiran massal para diplomat Rusia yang diprakarsai oleh AS dan Inggris.

Duta besar AS untuk Moskwa, Jon Huntsman, telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia. Dia mengatakan berita itu oleh Wakil Menlu Sergey Ryabkov, Lavrov mengatakan pada konferensi pers setelah pertemuan dengan utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan De Mistura.

AS lebih dulu mengusir 60 diplomat Rusia sebagai tanggapan bersama dengan beberapa negara menyusul upaya pembunuhan mantan mata-mata Rusia di Inggris yang diduga kuat melibatkan negara Rusia. Selain itu, AS juga menutup konsulat jenderal Rusia di Seattle.

Pemerintah Inggris yang pertama kali mengusir 23 diplomat Rusia sebagai pembalasan atas serangan gas saraf terhadap Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Salisbury, Inggris barat daya, pada 4 Maret lalu. Mereka dilaporkan masih berada dalam kondisi kritis.

Setelah Inggris, negara-negara Uni Eopa dan Amerika Serikat juga melakukan pengusiran diplomat Rusia dan belakangan Australia mengikuti kebijakan serupa.

Dalam aksi balasan atas Amerika Serikat, Menlu Lavrov menyatakan akan menutup pula konsulat jenderal AS di St Petersburg.

"Untuk negara-negara lain, semuanya langkah yang simetris terkait jumlah yang akan meninggalkan Rusia dari misi diplomatiknya, dan begitulah sejauh ini," jelasnya kepada para wartawan di Moskow.

Lavrov menambahkan Rusia bereaksi atas 'tindakan yang sepenuhnya tidak bisa diterima yang diambil terhadap negara mereka di bawah tekanan yang amat kuat dari Amerika Serikat dan Inggris dengan menggunakan alasan yang disebut kasus Skripal'.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislative (caleg). Meskipun larangan ini tidak diatur dengan jelas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berencana mengaturnya dalam Peraturan KPU terkait Pencalonan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PPP Achmad Baidowi mengingatkan KPU untuk tidak membuat norma yang bertentangan dan melampaui UU Pemilu.

"Kami mengingatkan KPU tidak boleh membuat norma yang bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (30/3).

Achmad mengatakan syarat caleg sudah diatur dengan jelas pada Pasal 240 ayat (1). Khusus terkait mantan terpidana, diatur dalam Pasal Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu yang menyebutkan bahwa caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Nah dalam klausul tersebut tidak ada pembedaan perlakuan mantan narapidana apapun," tandas dia.

Dia menilai mantan terpidana seharusnya masih bisa menjadi caleg karena yang bersangkutan sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman. Apalagi, kata dia terpidana dalam yang disebutkan Pasal 240 UU Pemilu tidak ada pengecualian.

"Jika KPU mau memasukkan draftnya kami siap berargumentasi dalam forum rapat dengar pendapat atau RDP. Jadi sebaiknya nanti dibahas secara mendalam dalam RDP agar tidak bias informasi di publik," pungkas dia.

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan bahwa KPU tidak mungkin mengubah Peraturan KPU tentang Pencalonan untuk mengakomodir ketentuan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK. KPU, kata dia, tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Nggak ada (revisi PKPU tentang Pencalonan). Kita masih tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Selama undang-undang mengatakan seperti itu, maka acuan kita adalah undang-undang," ujar Ilham di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (27/3).

Ilham mengatakan selama UU Pilkada masih berlaku maka norma-norma yang ada di dalamnya tetap berlaku. Menurut dia, jika ingin menggantikan calon kepala daerah tersangka KPK, maka silakan pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada, melakukan uji materi UU Pilkada atau merevisi UU Pilkada secara terbatas khusus terkait penggantian calon kepala daerah.

"Sampai saat ini, kami posisinya masih mengacu pada UU yang berlaku. Kalau ada Perppu, kami bisa saja merevisi PKPU," tandas dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Viryan. Menurut dia, KPU belum mengakomodasi dan membahas usulan pemerintah untuk merevisi PKPU Pencalonan.

"Tidak ada perubahan. Kami belum melakukan pembahasan soal itu. Maka silakan saja calon kepala daerah tersangka (KPK) tetap melakukan kampanye, tidak ada norma penggantian," tutur Viryan.

Dia mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang mendasari sikap KPU. Salah satunya, karena proses dan tahapan Pilkada sudah berjalan, seperti pencalonan dan kampanye. Menurut Viryan, tidak elok jika pada saat proses sedang berlangsung kemudian ada perubahan aturan.

"Mengapa tidak direvisi, karena aturannya sudah ada, kegiatan kampanye sedang berjalan, tidak elok kalau kemudian di tengah jalan ada perubahan aturan, itu kurang fair," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa lebih rasional jika KPU menerbitkan PKPU baru tentang pergantian calon kepala daerah bermasalah hukum dibandingkan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Pilkada.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Kedelapan calon kepala daerah itu yakni, Nyono Suharli Wihandoko yang merupakan calon bupati (Cabup) Jombang, Marianus Sae yang merupakan Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT), Imas Aryumningsih yang sudah resmi ditetapkan sebagai Cabup Subang, Mustafa yang merupakan Cagub Lampung, Asrun yang merupakan Cagub Sulawesi Tenggara, Ahmad Hidayat Mus yang sudah resmi menjadi Cagub Maluku Utara serta dua calon wali kota Malang, M. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/3) sore. Hasto diterima oleh Ketua Umum DPP PPP M Romihurmuziy.

Romi, sapaan akrabnya, mengatakan, pertemuan dengan Hasto merupakan bagian dari konsolidasi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu agenda yang dibahas adalah calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Agenda ke depan adalah soal calon wakil presiden yang juga menjadi pembahasan dan akan diputuskan bersama antara Pak Jokowi dengan koalisi partai-partai pengusung," ujar Romi sebelum pertemuan tersebut. Sebagai pemimpin koalisi, katanya, PDIP melakukan silahturahmi ke partai-partai yang menjadi anggota koalisi.

Sebelumnya, PDIP bertemu dengan Partai Golkar untuk memastikan soliditas koalisi. "Tentu, tujuan pertama adalah untuk membangun soliditas partai koalisi. Karena kita sama-sama tahu bahwa masih ada agenda pilpres yang akan datang dan masih harus kita putuskan bersama," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sampai saat ini partai koalisi belum menentukan nama-nama cawapres Jokowi. Jokowi, ujar Romi,  secara maraton akan mengajak satu per satu parpol koalisi berbicara intensif. "Ini adalah bagian pertemuan bilateral antara Pak Jokowi dengan partai-partai politik pengusung," kata dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati mengimbau orang tua untuk tidak mengajak anaknya yang belum memiliki hak pilih untuk mendatangi kampanye Pilkada 2018.

"Sebenarnya orang tua harus melihat yang terbaik bagi anak," kata Komisioner KPAI bidang Pengasuhan, Rita, di kantornya Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut dia, waktu kampanye umumnya digelar pada saat anak sedang tidak tidur atau ketika beraktivitas. Terkadang terjadi dilema orang tua yang ingin berpartisipasi dalam kampanye sementara anaknya masih terjaga.

Jika sudah demikian, Rita berharap orang tua tidak memaksakan anaknya harus mendatangi kampanye, demi menjaga anak dari terpapar konten kampanye yang tidak sesuai bagi buah hati seperti materi orasi yang mengintimidasi dan atau menjelekkan pihak tertentu.

Selain itu, kata dia, kampanye bagi anak lantaran dapat menjadi rentan karena dapat terjebak dalam kerusuhan saat ada kegiatan politik secara terbuka.

Rita mengatakan masa anak adalah periode emas yang tidak dapat tergantikan. Maka dari itu, sebaiknya orang tua bijak untuk tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik.

"Lebih baik mengalah untuk mereka. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada kampanye apalagi pada kampanye terbuka. Kalau kampanye terbuka kemungkinan terjadi kerusuhan juga besar. Ini yang sebenarnya pernah terjadi di Aceh sampai ada yang tertembak. Itu penting untuk kepentingan anak agar jadi prioritas," kata dia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria menyampaikan ada beberapa perubahan yang terjadi untuk pelaksanakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Perubahan tersebut terkait dengan penghitungan suara. Ia mengatakan, rekapitulasi hasil pemungutan suara yang sebelumnya dilaksanakan langsung di tingkat kelurahan atau desa (Panitia Pemungutan Suara, PPS) akan langsung dilaksanakan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Jadi ada perubahan dari pemilu sebelumnya itu, bahwa pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi langsung di kecamatan, kabupaten, provinsi baru di nasional," ujar Riza usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Selasa (13/3).

Tidak hanya itu, di Pilkada 2018 perubahan yang terjadi adalah soal peraturan kampanye. Contohnya, saat ini atribut kampanye yang disiapkan KPU harus sesuai dengan kesiapan APBD daerah yang bersangkutan. Namun setiap peserta pilkada juga dapat mempersiapkannya sendiri walau jumlahnya dibatasi.

Letak atribut saat kampanye tersebut akan dibatasi dan diatur, asalkan tidak menganggu ketertiban, keindahan, dan sebagainya. Pihaknya ingin agar lebih tertib dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu yang lebih bersih.

"Semua sedapat mungkin dibiayai APBN dan APBD sesuai kemampuannya," katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan agar di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 seluruhnya harus sudah memiliki KTP elektronik atau minimal sudah melakukan perekaman data.

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri sudah ada sebanyak 97,4 persen yang melakukan perekaman data.

"Kami minta tahun ini sudah 100 persen yang melakukan perekaman data dan memiliki KTP elektronik, termasuk harus antisipasi pemilih pemula yang jumlahnya besar lebih dari 10 juta yang pada hari pemungutan suara itu sudah berumur 17 tahun memiliki hak pilih yang sekarang masih umur 16 tahun, itu kami minta antisipasi," pungkasnya.

Perubahan tersebut dilakukan karena dari evaluasi sebelumnya terhadap penggunaan atribut dan lainnya. Dengan demikian di pemilu kali ini disepakati dengan pengaturan sedemikian rupa.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Advertisement