17
Sun, Dec
0 New Articles

Top Stories

Jakarta - Situasi politik nasional makin memanas, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai berbagai hal akan coba digunakan oleh lawan politik demi memperburuk kesan masyarakat atas kerja keras pemerintahan saat ini, menurut seorang petinggi partai tersebut, Selasa (1/8).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno menyebutkan salah satu contoh ketika terjadi pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Di pertemuan itu, dua petinggi partai tersebut menyerang Undang-Undang Pemilu terkait syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/Pres-T) oleh partai politik yaitu minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional, dan disahkan berkat keunggulan suara koalisi partai pendukung pemerintah.

Prabowo menyebut UU Pemilu sebagai "lelucon dan penipuan", SBY menggunakan kalimat "abuse of power" atau penyalahgunaan kekuasaan.

Hendrawan mengatakan lawan politik berusaha melakukan "delegitimasi" parpol pendukung Pemerintah hanya karena kekalahan dalam pembuatan UU Pemilu.

"Ketika kami tak bisa buat paket pimpinan DPR, sehingga ada keganjilan di mana tak ada pimpinan DPR dari parpol pemenang pemilu, mereka tertawa. Sekarang ketika Pres-T 20 persen yang sudah disahkan MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai open legal policy, justru mereka permasalahkan. Kan lucu," jelas Hendrawan.

Dia merujuk pada permulaan masa bakti DPR 2014-2019 ketika para parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil mendesakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, yang membuat PDIP tidak memperoleh kursi pimpinan DPR.

Dana Haji

Isu lain yang "digoreng" oleh lawan politik untuk menjatuhkan citra pemerintah dan parpol pendukungnya adalah soal rencana penggunaan dana haji untuk proyek infrastruktur.

Ada kesan isu-isu itu terus “digoreng” untuk menjatuhkan citra Jokowi dalam rangka Pilpres 2019, kata Hendrawan.

"Ini dengan mudah bisa diarahkan ke mana-mana, seakan mudah dipersalahgunakan. Karena memang investasinya jangka panjang," kata Hendrawan.

Hal itulah yang menurut dia telah mendorong Presiden Jokowi muncul dengan pernyataan tegas bahwa pengunaan dana harus sesuai UU.

"Kalau tidak dijelaskan, nanti akan dipelintir terus," kata Hendrawan. (Tim/h)

 

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai Partai Gerinda menjadikan keterlibatan di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat tawar menawar dengan Undang-Undang Pemilu.

Ketika usulan Gerindra tidak diakomodasi di UU Pemilu, mereka keluar dari Pansus Angket KPK, kata Hendrawan.

Saat paripurna DPR terkait RUU Pemilu, Gerindra mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshol (Pres-T) nol persen. Namun, akhirnya RUU Pemilu disahkan menjadi UU dengan Pres-T 20 persen kuris DPR atau 25 persen jumlah suara nasional.

"Gerindra menjadikan keanggotaannya dalam Pansus sebagai alat tawar-menawar. Begitu ia (Gerindra) tahu PT tidak nol, dia keluar," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7).

PDIP tetap berkomitmen untuk berada dan jalan bersama Pansus Angket. Menurut dia, PDIP tetap berkomitmen untuk memperkuat KPK dengan Pansus Angket tersebut.

"Tidak (keluar dari Pansus), karena komitmen kami membenahi, menempatkan KPK secara proporsional dan profesional sesuai dengan harapan pendiriannya," tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini partainya sudah memastikan keluar dari Pansus Angket KPK. Namun demikian, Fadli menyatakan Gerindra tetap menghormati proses yang tengah berjalan di Pansus meski kerja Pansus diakuinya terkesan melemahkan KPK.

"Salah satu alasan utama adalah karena pansus berjalan tapi tidak lengkap, tidak ada satu kelengkapan dari fraksi-fraksi yang lain, setidaknya ada tiga fraksi yang belum menyampaikan nama-nama, sehingga fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif," ujar Fadli di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/7).

Ia mengatakan penarikan mundur Gerindra dari pansus angket bukanlah ketidakkonsistenan sikap terhadap hak angket yang diputuskan dalam Rapat Paripurna. Bergabungnya Gerindra pascamenolak hak angket adalah untuk mengawasi jalannya kerja Pansus Angket KPK.

Namun Fadli menampik tudingan Gerindra keluar karena tidak diajak berdiskusi dalam setiap agenda kerja Pansus Angket KPK, salah satunya saat mengunjungi Lapas Sukamiskin.

"Itu kan pendapat masing-masing. Di surat fraksi tidak menyampaikan alasan utama. Tapi tentu kami beri keleluasaan pada Pansus tetap bekerja," ujar Fadli.(Tim/h).

Jakarta - Partai Demokrat menyambut baik rencana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo yang dikabarkan ingin kembali maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019 memang seharusnya bertemu SBY yang sudah dua kali menjadi presiden RI.

"Kalau Pak Prabowo sebagai warga negara yang ingin menjadi presiden, rasanya bagus bertemu dengan senior dan negarawan yang sudah menjadi presiden dua kali berturut-turut," ujar politisi Demokrat, Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).

SBY, lanjutnya, adalah negarawan yang berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan dan tugasnya sebagai presiden dengan baik. Buktinya, semua progam pembangunan semasa SBY menjabat presiden dirasakan masyarakat sampai sekarang.

"Pak Prabowo bisa mendapat hal terbaik (dari SBY), kan tentu juga menjadi hal yang bagus," katanya. 

Namun, Agus menampik kalau pertemuan tersebut merupakan sinyal dari Partai Demokrat untuk merapat atau mengusung Prabowo pada Pilpres 2019.

"Di sini tidak ada merapat atau tidak. Di sini adanya koordinasi. Tidak ada parpol yang (perolehan kursi di DPR) sampai 20 persen. Tentu parpol harus berkoordinasi dan berkoalisi bersama untuk usung presiden atau wakil presiden," tegasnya.(tim/h)

PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan keputusan perdana dengan memilih Edouard Philippe – walikota Le Havre dari kubu sayap kanan – sebagai perdana menteri (PM) pada Senin (15/5).

 

Philippe (46 tahun), adalah seorang anggota parlemen dan walikota dari kota pelabuhan di wilayah utara, Le Havre. Dia berasal dari partai Republik yang berhaluan sayap kanan dan dipandang sebagai seorang pragmatis.

 

Selain itu, menurut Macron (39 tahun), penunjukkan Philippe sebagai PM juga dipandang sebagai langkah strategis. Pasalnya, mantan menteri di pemerintahan sosialis itu sedang berusaha membujuk kaum modern dari semua garis untuk masuk ke par tai sentrisnya yang baru, La Republique en Marche (Gerakan Republik atau REM).

 

Adapun tugas pertamanya sebagai PM adalah membantu Macron untuk menyelesaikan pemilihan anggota kabinetnya untuk diumumkan pada Selasa (16/5).

 

Presiden baru Prancis itu menyampaikan menginginkan ada perpaduan antara anggota yang berpengalaman dan anggota baru untuk mencapai keseimbangan dalam daftar kandidat dalam pemilihan parlemen, pada 11- 18 Juni 2017.

 

Di sisi lain, presiden termuda Prancis itu sudah menarik perhatian puluhan anggota parlemen Sosialis untuk berada di sisinya, dan memicu penataan kembali politik Prancis besar-besaran yang membuat partaipartai tradisional harus berusaha lebih keras.

 

Saat mulai bekerja di kantor kepresidenan, pada Minggu (14/5), Macron mengaku memiliki tujuan memulihkan kepercayaan diri Prancis yang hancur. Sebagai sosok yang sangat pro-Eropa, dia juga mengatakan akan membantu membangun kembali Uni Eropa yang lesu.

 

Dia mengatakan ingin meyakinkan orang-orang bahwa Prancis berada pada awal kebangkitan yang luar biasa. Dunia dan Eropa akan membutuhkan Prancis lebih besar dari sebelumnya.

 

Macron sendiri sangat membutuhkan suara mayoritas parlemen untuk mendorong rencana ambisiusnya melonggarkan undang-undang ketenagakerjaan Prancis yang ketat, meningkatkan kewiraswastaan dan mengurangi kelas di lingkungan yang sulit.

 

Akan tetapi, partainya yang baru berusia satu tahun menghadapi tantangan kuat akibat kekalahan partai lain dalam pemilihan presiden, di mana Partai Republik, Front Nasional Le Pen, France Insoumise (France Unbowed) kiri keras dan kaum Sosialis kiri merencanakan balas dendam.

 

Kemudian dia bertolak ke Berlin, pada Senin, untuk melakukan pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel tentang bagaimana kedua negara kuat di Eropa dapat mendorong reformasi blok tersebut.

 

Lawatannya menemui Merkel tersebut sesuai dengan tradisi kepresidenan Prancis untuk menjadikan Berlin sebagai negara asing pertama yang menjadi persingahannya. Pada bulam ini, Macron juga akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump – yang diyakini lebih memilih Le Pen ketimbang Macron – yang mengunjungi Brussels untuk pertemuan puncak NATO.

 

Seperti Macron, Philippe adalah lulusan perguruan tinggi elite Prancis, untuk pegawai negeri senior, ENA dan bekerja di sektor swasta dalam waktu singkat. Selain itu, dia relatif tidak terlalu dikenal di luar wilayah Le Havre dan pernah membelot dari Sosialis ke Republik saat menjadi politisi muda.

 

Meski demikian, menurut salah satu pembantu Macron penunjukkan Philippe merupakan langkah yang bagus, karena dapat membantu kinerjanya. Demikian laporan Investor Daily. (Tim/h)

PARIS - Sejumlah pemimpin dunia mengucapkan selamat atas kemenangan Macron Emmanuel yang terpilih menjadi Presiden Prancis.

Dengan kemenangan ini, Macron yang berusia 39 tahun akan menjadi presiden Prancis termuda. Mantan menteri ekonomi ini mengatakan bahwa satu halaman baru sedang berubah dalam sejarah Prancis. Macron menghadapi tantangan berat untuk menyatukan negara yang telah mengalami keretakan dan kehilangan semangat.

“Saya ingin menjadi sebuah halaman harapan dan kepercayaan baru. Dengan segenap kekuatan, saya memerangi pihak-pihak yang merusak kita,” katanya.

Macron mengaku telah mendengar kemarahan, kecemasan, dan keraguan rakyat Prancis. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk menghabiskan lima tahunnya sebagai presiden untuk memerangi berbagai kekuatan yang melemahkan Prancis.

“Saya juga akan menjamin kesatuan bangsa serta mempertahankan dan melindungi Eropa,” katanya seraya mengutarakan keinginan untuk merajut kembali hubungan antara Eropa dan warganya.

Di sisi lain, kemenangan Macron diduga hasil merangkul para pendukung Le Pen. Dia pernah memohon agar rakyat Prancis bersatu dalam kampanye pemilu yang telah terdampak oleh perpecahan dan kesenjangan ekonomi yang mendalam. Saat ini, Prancis juga dalam ketegangan yang dipicu oleh identitas dan imigrasi.

"Mereka memberikan suara kemarahan, kesesakan dan kadang-kadang keyakinan. Saya menghormati mereka. Saya akan melakukan apa pun dalam lima tahun untuk memastikan bahwa orang-orang tidak lagi memiliki alasan untuk memilih menjadi ekstrem,” katanya.

Meskipun kalah, Le Pen telah mengukir rekor terbaik untuk Partai Front Nasional, satu partai yang mengusung kebijakan anti-imigran. Le Pen telah memberikan ucapan selamat kepada Macron segera setelah kabar kekalahannya. Dia memberitahu para pendukungnya dan wartawan bahwa dia berharap presiden baru berhasil walaupun menghadapi "tantangan besar" (Tim/h)

Jakarta-B7, 15/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Salah satu petinggi PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan, pihaknya kini justru bertanya-tanya dengan sikap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang (terus) menyerang Presiden Jokowi.

 

Seperti diketahui, ada 'serangan' dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Jokowi lewat konferensi persnya, Selasa (14/2/17) tadi malam. Awalnya mengkritisi pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang membuka dugaan SBY dibalik kriminalisasi atas dirinya, oleh SBY justru dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi.

 

Sekjen DPP PDI-Perjuangan (PDI-P) itu lalu mengatakan, pihaknya sama sekali tak mau terlibat dengan polemik antara SBY dengan Antasari. Namun, pihaknya heran SBY justru mengaitkan dan bahkan menyerang Presiden Jokowi.

 

"Apa persoalan besar dari Pak SBY sehingga setiap ada persoalan dia selalu menyerang Bapak Jokowi? Ini yang membuat kami agak prihatin," kata Hasto, Rabu (15/2).

 

Kata Hasto, apabila SBY merasa dirinya seorang pemimpin, seharusnya bisa mengedepankan hal-hal menyejukkan.

 

Hasto juga mempertanyakan SBY yang menuduh grasi kepada Jokowi punya motif politik oleh Presiden Jokowi. Sementara pemberian grasi oleh presiden justru setelah mempertimbangkan pendapat hukum dari Mahkamah Agung.

 

"Sehingga menurut saya ini tanggapan yang tidak tepat. Karena sekiranya logika bapak SBY itu dipakai, tentu saja pemberian grasi terhadap Corby juga bisa dimaknakan berbeda," kata Hasto.

 

Dia mengimbau SBY agar mengikuti seluruh proses jalannya pemerintahan yang baik. Diyakinkannya, Presiden Jokowi sudah memperhatikan aspek keadilan hukum ketika memberi grasi kepada Antasari.

 

"‎Saya pikir tuduh-menuduh kurang begitu pas dalam situasi-situasi seperti ini. Bahwa apa yang dilakukan Antasari mencoba untuk mencari keadilan, kami tidak campur tangan di situ," kata Hasto.

 

"Semua terga‎ntung penegakan hukum, di mana negara menjamin prinsip keadilan dan kesejukan." Demikian Hasto Kristiyanto, sebagaimana dioleh Tim 'SOLUSSInews' dan 'BENDERRAnews' berdasar 'BeritaSatu.com', didukung dokumentasi foto 'JR Pro Jakarta' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Jakarta. Berita7 - Menkopolhukam Wiranto menerima sejumlah pengurus GNPF, MUI dan FPI di rumah dinas Menkopolhukam, Jl. Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Pertemuan tersebut membahas soal rencana aksi damai 112 yang akan dilangsungkan pada Sabtu (11/2/2017).

Hadir dalam pertemuan antara lain Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan  Zaitun Rasmin yang juga merupakan petinggi GNPF-MUI.

Wiranto dalam konferensi pers usai menerima para petinggi GNPF-MUI, menyebut pemerintah mendukung penyampaian aspirasi oleh masyarakat asal aksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak merugikan masyarakat banyak. Kata Wiranto, antara pemerintah dan GNPF-MUI dan FPI sudah menyepakati aksi akan berjalan damai dan tertib.

Namun Netizen menanggapi pertemuan Wiranto dan Habib Rizieq Cs dengan 'sinis' mengingat mereka kelompok anti Pancasila dan Kebhinekaan. Netizen menilai pertemuan itu akan berdampak pada beberapa proses hukum Habib Rizieq yang sedang di tangani Polisi. Berapa bulan sebelumnya Wiranto melontarkan janji akan bubarkan ormas anarkis, namun kini seperti memberi angin segar. (dsl)

Jambi, Berita7.com  -  Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan, masing-masing daerah harus mewaspadai titik rawan money politic atau politik uang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Tetap harus diwaspadai beberapa titik rawan politik uang di sejumlah daerah. Ada 269 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada, titik rawan di daerah itu harus diinvertarisir," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Jambi, Minggu (6/12).

Menurutnya, masing-masing daerah mempunyai kerawanan yang berbeda, diantaranya ada daerah dalam kesejarahan Pilkada selalu mengalami permasalahan. "Menjelang beberapa hari pemilihan ini, Panwas harus memetakan titik rawan dan menyiapkan antisipasi serta mengajak publik telibat aktif mengawasi masa tenang," kata Titi.

Selain itu, potensi politik uang harus diwaspadai karena dalam Pilkada serentak ini tidak ada kesempatan putaran kedua, dan jika calon tidak maksimal maka siapapun suara terbanyak akan menang meskipun selisih suaranya sangat kecil. "Nah oleh karena itu potensi terjadinya politik uang akan meningkat dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya," katanya menjelaskan.

Untuk itu, kata Titi, diharapkan peran dari sesama pasangan calon untuk saling mengontrol dan mengawasi karena praktik politik uang tidak akan terjadi jika sesama pasangan calon saling mengawasi. "Yang terjadi selama ini lebih pada politik uang itu dilakukan salah satu calon sehingga menjadi pemicu pembenaran bagi calon lain melakukan praktik yang sama," ujarnya.

Menurutnya, ada dua persoalan krusial di masa tenang ini, yaitu praktik politik uang dan kampanye hitam, untuk itu pengawas pemilu tidak boleh mentolerirnya. "Apalagi Panwas punya pengawas TPS yang bekerja 23 hari sebelum pemungutan suara, dan ini bisa dioptimalkan untuk mengawasi dilingkungannya jika terjadi pelanggaran di masa tenang," katanya menambahkan.

Sumber : Antara

Bekasi, Berita7.com  -  Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Zainal Mustakim mengatakan lembaganya akan melakukan investigasi atas kasus dugaan pelanggaran etik anggota Komisi IV, Nurdin Muhidin. "Kami akan kumpulkan dulu semua anggota BK," kata Zainal, Kamis, 26 November 2015.

Nurdin sempat digelandang polisi ke Markas Kepolisian Resor Kota Bekasi dari lokasi unjuk rasa di Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Rabu, 25 November 2015. Polisi menyebut, Nurdin melakukan provokasi karena berunjuk rasa di titik obyek vital, sehingga mengakibatkan gangguan ketertiban umum.

Zainal mengatakan lembaganya akan memeriksa anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional tersebut. Sejauh mana kesalahan yang dilakukan. Soalnya, dalam orasi Nurdin menggunakan pin sebagai anggota DPRD. "Kapasitasnya sebagai anggota DPRD apa aktivis buruh, belum jelas," kata dia. "Ini yang akan diklarifikasi."

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan pimpinan DPRD telah memberikan surat tugas kepada Nurdin untuk memantau aksi buruh dalam mogok nasional di wilayah setempat. Namun, ia tak mengetahui pasti yang dilakukan Nurdin sampai dibawa ke kantor polisi. "Kami minta diklarifikasi di BK," kata Mustakim.

Sebelumnya, Kepala Polresta Bekasi Komisaris Besar Awal Chairudin menyebutkan, Nurdin bersama empat buruh, yaitu Adi Kahyadi, Ruhyat, Udin Wahyudin, dan Amo Sutarmo dibawa petugas setelah berunjuk rasa bersama ribuan buruh di jalan raya. Aksi para buruh tersebut sampai menutup jalan. Padahal, lokasi unjuk rasa merupakan obyek vital nasional. "Sesuai dengan peraturan, unjuk rasa dapat dibubarkan, karena mengganggu ketertiban umum," katanya.

Awal menjelaskan bahwa kepolisian hanya menerima surat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Bekasi. Dalam surat permohonan itu, kegiatan dilakukan di lingkungan pabrik, ruang publik, kantor bupati. "Surat tidak mencantumkan jumlah peserta," katanya.

Namun, pada pelaksanaannya, orasi dilakukan di jalanan, persisnya di Jalan Cisokan Raya, Kawasan Industri Ejip, Cikarang Selatan. Di mana titik itu merupakan obyek vital nasional. Hal ini kata dia, bertentangan dengan peraturan, apalagi aksi menutup jalan sehingga mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.

Awal merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, di mana kegiatan tersebut dapat dibubarkan. Petugas mengamankan alat peraga berupa satu unit mobil Suzuki carry T-8555-H yang dilengkapi dengan pengeras suara, dan orang yang melakukan orasi. Satu di antaranya ternyata anggota DPRD Kabupaten Bekasi. 

"Hanya dimintai keterangan, setelah membuat surat pernyataan dipulangkan," kata Awal.

sumber : Tempo

Jakarta, Berita7.com - Setelah bungkam beberapa hari paska pengrebekan Arzetti Bilbina, Anggota DPR dari Fraksi PKB, kini Arzetti tampil dalam jumpa pers. Arzetta memberi keterangan terkait penggerebekan yang dilakukan personel Detasemen Polisi Militer (Denpom). Dia mengklarifikasi soal informasi bahwa dia digerebek saat berduaan dengan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya di Hotel Arjuna. 

Arzetti mengenakan baju merah jambu dengan kerudung corak serasi, menghadapi sorot kamera di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015). 

Tak lama kemudian, suami Arzetti, yakni Didit, datang saat acara tengah berlangsung. Cium tangan, kening, hingga pipi didaratkan Didit. Lalu jumpa pers dilanjutkan.

 Arzetti nampak bermimik serius saat berbicara. Namun demikian sesekali dia tersenyum santai. Didit terlihat lebih santai dengan mengumbar banyak senyuman. 

Mereka berdua menepis penggerebekan itu dengan mengatakan tak ada personel TNI yang datang ke Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur, Minggu (25/10) lalu. Didit mengaku datang dengan kawan-kawan kerjanya.

"Nggak ada. Mana ada (penggerebekan oleh TNI)," kata Didit.

"Jangan dong (soal penggerebekan). Yang datang menjemput itu suamiku," tepis Arzetti soal penggerebekan.

 Meski Didit dan Arzetti menepis, namun faktanya Letkol Rizeki diperiksa Denpom Kodam Brawijaya karena pertemuan dengan Arzetti. Sejumlah media ramai memuat berita pengrebekan Arezetti dan Dandim di Hotel Ajuna. (hnr/edr)

JAKARTA, BERITA7.com - Polemik tentang status pembantu Presiden atau Menteri yang rangkap jabatan sebagai anggota DPR RI.  Puan Maharani, Tjahjo Kumulo dan Pramono Anung diduga masih mendapatkan gaji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca diangkat Presiden Joko Widodo menjadi menteri terus berpolemik.

Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin mengatakan, untuk memastikan Puan, Tjahjo, dan Pram rangkap jabatan sebagai Menteri sekaligus Anggota DPR, caranya sangat mudah.

"Minta mereka tunjukkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian diri mereka sebagai anggota DPR. Kalau Kepres itu tidak ada, maka positif mereka rangkap jabatan," kata Said, Jumat (11/9/2015).

Dia menjelaskan, cara lainnya adalah menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya pernah meneken Kepres tentang pemberhentian mereka.

"Atau bisa juga ditanyakan kepada Pimpinan DPR apakah mereka pernah menerima surat usulan pemberhentian ketiganya sebagai anggota DPR dari PDI-P. Kalau Pimpinan DPR bilang tidak pernah menerima surat itu, maka saya pastikan tidak ada Kepres pemberhentian ketiganya sebagai anggota DPR dari Presiden," katanya. (dsl/edr)

JAKARTA, BERITA7.com - Ibarat nepuk air di dulang terpercik muka sendiri, mungkin itulah pribahasa yang coco untuk Ketua dan Wakil DPR RI Setya Novanto dan Fadli Zon. Mereka sering menyebut-nyebut konsep Parlemen Modern sebagai alasan untuk mengajukan pembangunan Gedung Baru DPR RI. Kini, dengan alasan yang sama, dua orang pimpinan DPR RI, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon, diharap legawa mempertanggungjawabkan tindakannya hadir di kampanye capres AS, Donald Trump.

Seperti diungkapkan Rieke Diah Pitaloka, salah satu Anggota DPR RI yang melaporkan Setya dan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pelaporan ke MKD itu adalah ujian buat mereka sendiri. Novanto, disebut Diah, sering mengatakan bahwa dirinya bakall melakukan perubahan melalui pembangunan parlemen modern.

"Parlemen moderen yang selalu dikatakan kredibel, transparan, akuntabel. Pemanggilan MKD dan penjelasan saat menghadiri kampanye Donald Trump adalah ujian untuk Novanto terkait Parlemen Modern yang selau disampaikannya. Jadi Novanto harus transparan menjelaskan," kata Diah Pitaloka, Rabu (9/9).

"Saatnya, dia berhadapan dengan publik dengan konsep parlemen modern. Dimana dia harus menjelaskan dengan transparan."

Sebagai pimpinan, kata Rieke, Setya dan Fadli harus benar-benar memberi contoh, merubah wajah parlemen sesuai yang dicita-citakannya. "Jadi ini ujian bagi mereka, apakah benar sanggup transparan," tegas Politikus PDIP ini.

"Menjelaskan kepada MKD artinya menjelaskan pada publik. Karena pertanyaan publik, kenapa mereka ada di kampanye Trump? Ini yang harus dijawab. Sesiuai apa yang dicita-citakan dengan parlemen modern."  (hnr/jef)

Advertisement