21
Tue, Aug
29 New Articles

KPK Minta Fredrich Penuhi Panggilan Penyidik

Nasional
Typography

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengacara Fredrich Yunadi memenuhi panggilan pemeriksaan, pada Jumat (12/1). Fredrich dipanggil penyidik untuk diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Ketua Setya Novanto.

"Tadi saya cek direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan (Fredrich) dapat memenuhi proses hukum, dapat hadir memenuhi panggilan tersebut," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1) malam.

Dikatakan Febri, pemeriksaan ini merupakan kesempatan bagi Fredrich untuk membela diri. Fredrich dapat menanggapi atau membantah sangkaan KPK dengan menyampaikan langsung kepada penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

"Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," katanya.

Sebelumnya, Sapriyanto Refa, kuasa hukum Fredrich mengaku kliennya telah, surat panggilan KPK pada Selasa (9/1) kemarin. Selain itu, pihaknya juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. Namun, Refa belum dapat memastikan kliennya akan memenuhi panggilan tersebut atau tidak. Tim kuasa hukum bakal mendiskusikan terlebih dahulu mengenai pemanggilan pemeriksaan Fredrich tersebut.

Diketahui, KPK menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Â

Â

Sumber: Suara Pembaruan