17
Sun, Dec
0 New Articles

Suharso Manoarfa: Hampir Seluruh Kota di Dunia Bukan dibangun Oleh Pemerintah, Tetapi Inisiatif Swasta

Nasional
Typography

Cikarang - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Suharso Manoarfa mengatakan hampir seluruh kota di dunia bukan dibangun oleh pemerintah, tetapi merupakan inisiatif dari swasta.

Dalam hal ini, pemerintah hanya memberikan dukungan penuh kepada swasta untuk mengembangkan sebuah kota.

“Saya pernah lihat sebuah kota di Australia itu langsung memberikan kisi-kisi mengenai infrastruktur, kemudahan. Tetapi kemudian kota itu dibangun selamanya inisiatif dan dilakukan oleh swasta,” kata Suharso di sela kunjungannya ke proyek kota baru Meikarta di Cikarang, Kamis (12/10).

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut menjelaskan pemerintah memang tidak secara langsung dapat membangun sebuah kota karena itu bagian dari wilayah hak privat penduduk. Artinya, di mana orang ingin tinggal tergantung dari kemauan orang itu sendiri.

“Misalnya seseorang mau tinggal di mana, di Jakarta, atau di Bogor, itu haknya Anda. Di mana negara tidak berhak masuk ke sana,” katanya.

Bantu Jaring Wajib Pajak

Hadirnya kota-kota baru seperti Meikarta, kata dia, semakin memudahkan pemerintah dalam mengawasi setiap penduduk dalam hal pembayaran pajak.

Dia bercerita, ketika masih menduduki jabatan sebagai menpera ada 10 orang yang mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari jumlah 10 yang mengajukan tersebut, delapan di antaranya tidak memiliki NPWP sehingga perbankan tidak dapat membiayai pengajuan rumah tersebut.

Dalam aturannya, masyarakat yang ingin mengajukan hunian harus memiliki NPWP sebagai syarat mutlak. Dengan demikian, adanya penjualan properti seperti di Meikarta akan mendorong seseorang yang belum memiliki NPWP untuk punya.

“Dengan bertambah NPWP, pertama sudah menjadi keuntungan sendiri untuk sektor negara. Kedua karena dia pembayar pajak tentu ada harapan sebagai penghasilan PPH yang pasti,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan tanah yang menjadi land banking tidak dapat menghasilkan secara maksimal untuk pemerintah. Tanah baru bisa memberi pemasukan bagi negara jika dimanfaatkan dan menjadi objek pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kalau tanah itu menjadi daerah hunian maka bisa semakin meningkatkan penerimaan PBB. Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah setempat akan naik secara otomatis.

“Dari PAD yang meningkat, tentunya dapat meringankan pemerintah pusat di dalam hal transfer daerah untuk fiskalnya, memperkuat fiskal daerah. Ini kalau saya lihat dari keutungan pemerintah,” terangnya. (sumber beritasatu)