21
Tue, Aug
29 New Articles

KANI Daftarkan Gugatan Masa Jabatan Presiden dan Wapres ke MK

Nasional
Typography

JAKARTA - Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI) menggugat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun yang digugat adalah Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemohon perkara ini adalah Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian.

"Kami menggugat uji tafsir tentang penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)," kata kuasa hukum dari KANI, Regginaldo Sultan di Jakarta, Rabu (2/5).

Pasal 169 huruf n UU Pemilu mengatur bahwa calon presiden atau calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.

Di bagian Penjelasan, frasa ‘dua kali dalam masa jabatan yang sama’ dimaknai sebagai jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan kurang dari 5 tahun.

Polemik semakin hangat menjelang masa pendaftaran Pemilu Presiden 2019 tatkala Wakil Presiden Jusuf Kalla didorong kembali mendaftar sebagai calon RI-2.

“Pemohon merasa dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945,” kata Regginaldo.