17
Tue, Jul
0 New Articles

Perpres TKA, Komisi IX: Tidak Fair Dianggap mengancam Buruh

Nasional
Typography

JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi isu yang mencuat secara politik beberapa waktu terakhir. Pada perayaan Hari Buruh 1 Mei, isu itu menjadi salah satu bagian dari aksi unjuk rasa buruh dengan alasan khawatir kedatangan TKA akan mengancam.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa isi Perpres TKA sebenarnya tak mengancam keberadaan buruh dalam negeri. Sebab perpres terbaru hanya memudahkan proses administrasi tanpa berusaha mempersulit tenaga kerja lokal dibanding TKA. "Perpres hanya memudahkan administrasi saja," kata Alex, Kamis (3/5).

Di Perpres, kualifikasi pekerja asing yang boleh masuk ke Indonesia masih tetap sama. Yakni hanya pekerja dengan skill tertentu dan tingkatannya hanya untuk posisi manajer ke atas. Kualifikasi itu sudah dibuat sejak Perpres yang sebelumnya.

Kata dia, sebenarnya tak adil juga bila isu TKA diangkat secara politik untuk menyudutkan Pemerintah. Sebab jumlah TKA di Indonesia sebenarnya tak terlalu besar. Datanya, kata Alex, bisa dilihat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan bila dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, jumlahnya juga tak sebanding. "Bukan hendak membanding-bandingkan ya. Tapi tak fair bila Perpres TKA dianggap ancaman, sementara TKI kita banyak bekerja di luar negeri," imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah TKA pada 2017 meningkat ke angka 126 ribu pekerja, dari 74,2 ribu pekerja tahun 2016. Hal ini sebenarnya membuktikan Indonesia menjadi target tempat kerja menarik bagi TKA yang kebanyakan datang dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura itu.

Di sisi lain, sepanjang Januari sampai Agustus 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan telah berhasil menempatkan sebanyak 148.285 orang TKI ke sejumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa. Sementara dari database Dit. Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2011 saja, ada sekitar 3.091.284 WNI di luar negeri, dimana 1.820.077 diantaranya adalah TKI. Dari angka 1,8 jutaan orang itu, 1.650.774 diantaranya adalah TKI informal.

Karena itulah, menurut Alex, yang perlu dilakukan semua pihak adalah memastikan isi Perpres bisa berjalan dan pengawasan yang kuat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap calon TKA yang hendak masuk ke Indonesia. Berdasarkan kesimpulan rapat Komisi IX dengan kementerian, katanya, salah satunya adalah memaksimalkan Satuan Petugas (Satgas) TKA di masing-masing daerah. Kemudian mendorong Kepolisian dan Ditjen Keimigrasian agar benar-benar memantau dugaan penyalahgunaan visa oleh TKA.

"Kita harus berpikir jernih. Sebab yang kita butuh ke depan adalah menangkal yang ilegal dan yang menyalahi aturan harus ditindak tegas," katanya.

Bagi Bendahara Fraksi PDI Perjuangan itu, pihaknya tak ingin menuduh wacana Panita Khusus (Pansus) TKA yang diwacanakan sejumlah fraksi oposisi sebagai sebuah kepentingan politik demi mendelegitimasi pemerintahan. Hanya saja, dia ingin mengingatkan bahwa usulan Pansus TKA itu sama saja menihilkan hasil kerja Komisi IX DPR yang sudah lebih dahulu mendalami isu TKA dan menghasilkan sejumlah kesepakatan perbaikan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Kita rapat perpres TKA dan ada kesimpulan. Ini harus dihargai. Jangan kemudian membentuk pansus seakan menihilkan kerja komisi. Toh masing-masing fraksi punya wakil di Komisi IX," tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, pembatasan sangat jelas di aturan baru itu mengenai jabatan penting di perusahaan yang boleh dipegang TKA. Memang dipermudah bagi TKA untuk posisi pemegang saham atau setara direksi, namun tidak boleh di posisi personalia atau HRD. "Tetap dibatasi," imbuhnya.

Selain itu, TKA juga hanya dibolehkan untuk posisi yang keterampilannya tak dimiliki oleh pekerja lokal. Perpres juga mengatur sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Pada titik itu, yang penting dilaksanakan adalah menguatkan kontrol masing-masing pihak terkait demi memastikan masuknya TKA sesuai dengan bunyi aturan. "Jadi Perpres ini jangan dikaitkan dengan TKA yang ilegal. Justru aturan ini mewajibkan kontrol yang lebih kuat," katanya.

Irma meminta Bupati/Wali Kota dan Gubernur tegas menolak TKA yang bekerja di berbagai proyek BUMN yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan posisi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Usir saja, jangan mau disogok. Petugas harus tegak ke aturan. Dan jika melanggar, harusnya Pemda dan Imigrasi mendeportasi atau mengusir mereka. Jangan main mata dengan investor dan TKA,” ujarnya.

Â

Sumber: BeritaSatu