21
Tue, Aug
29 New Articles

Perilaku Koruptif Elite, Tujuan Demokrasi Dirusak

Nasional
Typography

JAKARTA - Perilaku korup para elit politik atau penyelenggara negara telah merusak tujuan Indonesia berdemokrasi, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perilaku koruptif para elite di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif ini setidaknya tercermin dari hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 stagnan di angka 37 atau sama dengan tahun 2016.

Disebutkan, stagnasi IPK Indonesia ini disebabkan korupsi di sektor politik dan penegakan hukum. Survei itu juga menyebutkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

Peneliti Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan mengatakan, selama korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menggerogoti negeri ini, sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini lantaran setiap kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Karena kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut masih dirasakan sekarang ini. Dan tujuan demokrasi juga dirusak oleh perilaku elitnya yang korup. Jadi selama KKN masih menggergoti negeri ini, akan sangat sulit bagi masyarakat memperoleh kesejahteraan," kata Fariz kepada SP, Rabu (25/4).

Di sisi lain, Fariz menyatakan, politik kepentingan masih mendominasi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diperparah dengan minimnya integritas para penegak hukum.

"Politik kepentingan masih menjadi hal dominan dalam penegakan hukum hukum diperparah dengan penegak hukum yang minim integritas. Sehingga intervensi dalam pengakan hukum menjadi hal lumrah sekarang ini," katanya.

Akibatnya, kata Fariz, sebagus apapun yang dibuat akan menjadi sia-sia. Hal ini lantaran masih kuatnya intervensi politik dalam proses penegakan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga sebagus apapun UU dibuat hal tersebut menjadi sia-sia jika intervensi politik masih menjadi hal dominan," tegasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan