25
Wed, Apr
35 New Articles

KPK Tak Sepakat Mendagri dan DPR Wacanakan Pilkada Kembali ke DPRD

Nasional
Typography

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sepakat mengkambinghitamkan sistem Pilkada langsung sebagai sumber maraknya korupsi di daerah. KPK menilai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD tetap rentan terjerumus praktik korupsi.

"Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung. Saya kira terlalu jauh mengkambinghitamkan sistem pilkada langsung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada SP, Selasa (10/2).

Diketahui, Pemerintah dalam hal ini Mendagri, Tjahjo Kumolo dan DPR membuka wacana mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Evaluasi menurut rencana akan dilakukan bersamaan dengan revisi UU Pilkada yang akan dilakukan seusai pilkada serentak. Salah satu wacana yang mengkristal yaitu mengembalikan pilkada ke DPRD dengan sejumlah perbaikan.

Langkah itu setelah melihat kenyataan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi yang ditengarai akibat mahalnya biaya pilkada, terutama yang harus ditanggung oleh kandidat. Berdasar catatan, hingga kini terdapat sekitar 90 kepala daerah yang dijerat KPK lantaran terlibat korupsi.

Sepanjang 2018 ini, terdapat sejumlah kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka baik dari proses operasi tangkap tangan (OTT) maupun pengembangan kasus sebelumnya. Dari sejumlah kepala daerah itu, terdapat lima kepala daerah yang diketahui bertarung dalam Pilkada serentak 2018.

Keempatnya yakni, Bupati Ngada, Marianus Sae yang merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli, calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang maju dalam Pemilihan Gubernur Lampung serta petahana Wali Kota Malang, M Anton.

Meski demikian, mengembalikan Pilkada di tangan DPRD pun bukanlah tanpa resiko. Febri mengungkapkan, jumlah anggota DPRD yang menjadi tersangka pun lebih banyak ketimbang kepala daerah. Hingga kini, KPK tercatat sudah memproses hukum 122 anggota DPRD baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.

Untuk itu, Febri menegaskan, tidak tepat mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD jika menggunakan alasan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi. Menurut Febri, hal paling penting dalam mencegah korupsi di daerah adalah dengan menyelesaikan persoalan politik berbiaya tinggi bukan dengan mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD yang juga rawan praktik korupsi.

"Jika biaya kontestasi politik yang tinggi yang jadi masalah, maka tentu hal itu yang harus diselesaikan, bukan justru kembali ke masa lalu yang juga belum tentu lebih baik dan dapat mengurangi korupsi," katanya.

 

Sumber: Suara Pembaruan