25
Wed, Apr
35 New Articles

Cara Pemerintah Melindungi Calon TKI, 1.833 PAspor Calon TKI Nonprosedural Ditunda Ditjen Imigrasi

Nasional
Typography

JAKARTA - Hingga April 2018, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah menunda pemberian paspor kepada 1.833 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Selain itu, sebanyak 83 orang TKI dan PMI nonprosedural ditunda pemberangkatannya.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie kepada SP, Selasa (10/4) mengatakan, upaya ini sebagai bentuk kepedulian Ditjen Imigrasi melalui seluruh kantor imigrasi di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 125 kantor. “Ini bentuk perlindungan terhadap mereka (calon TKI dan PMI) sebelum berangkat ke luar negeri. Kalau mereka sudah di luar negeri, bentuk perlindungannya sudah menjadi bagian perwakilan negara yaitu KBRI atau Konjen RI,” ujarnya.

Ia mejelaskan, sejak Januari 2017, calon PMI yang berangkat ke luar negeri sudah dihadapkan dengan sejumlah kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Kebijakan pertama, penundaan pemberian paspor terhadap calon TKI dan calon PMI yang nonprosedural, tidak melalui prosedur yang benar, yaitu tanpa sepengetahuan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), hingga Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten/kota. Kedua, penundaan pemberangkatan bagi çalon TKI dan calon PMI yang nonprosedural di tempat pemeriksaan Imigrasi di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara.

Dia menjelaskan, pada tahun 2017 lalu Ditjen Imigrasi sudah menunda pemberian 6.000 paspor bagi calon TKI dan PMI nonprosedural. Kemudian menunda keberangkatan sekitar 1.000 orang calon TKI dan PMI nonprosedural.

 

Bertanggung Jawab

Akhir pekan lalu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar lebih bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada para calon TKI. "Saya meminta kepada semua perusahaan pengirim TKI untuk lebih bertanggung jawab memberikan pelatihan maupun pendidikan kepada orang-orang sebelum dikirimkan ke luar negeri," katanya di Kupang.

Menurut Yasona, pemerintah terus bekerja sama dengan negara-negara di tempat TKI agar memenuhi hak-hak para pekerja. Unsur diplomasi tetap dilakukan pemerintah. Namun pada saat bersamaan keterampilan calon TKI perlu dipersiapkan secara baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan perekrut.

Yasonna juga mengimbau semua kepala daerah pada 22 kabupaten/kota se-NTT untuk terus memantau dan mengamati para perekrut calon TKI guna mencegah pemalsuan identitas. Salah satu TKI yang ditahan di Hong Kong karena pemalsuan identitas dan diketahui ketika melakukan perpanjangan paspor yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian (Simkim).

 

Sumber: Suara Pembaruan