17
Tue, Jul
0 New Articles

Top Stories

Grid List

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur jalan dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Dengan adanya penambahan ruas jalan tol dan preservasi pada ruas-ruas jalan nasional, para pemudik memiliki alternatif rute sehingga tidak hanya mengandalkan jalan tol untuk ke kampung halaman.

“Kementerian PUPR tengah melakukan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang berada di Jalur Pantura Jawa yang ditargetkan selesai H-10 bisa selesai dan digunakan. Jalur Pantai Selatan Jawa kondisinya baik. Sementara untuk jalan tol tidak ada lagi jalur darurat,” kata Basuki pada diskusi panel dengan tema “Kesiapan Pengamanan Arus Mudik Dalam Rangka Menghadapi Bulan Ramadhan Dan Lebaran Tahun 2018” di Jakarta, Jumat (4/5).

Basuki sebagaimana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, untuk jalan tol Jakarta hingga Surabaya, jalan tol yang operasional sepanjang 524 km dan fungsional sepanjang 234 km. Jalan tol Jakarta hingga Pemalang (324,55 km) sudah beroperasi, Pemalang-Semarang (108,2 km) bisa dilalui fungsional dimana pada ruas ini terdapat Jembatan Kali Kuto yang ditargetkan selesai H-7.

Selanjutnya ruas Semarang-Salatiga (40,40 km) statusnya sudah operasional, Salatiga-Solo (32,54 km) fungsional, Solo-Sragen (35,2 km) sudah siap diresmikan dan ruas Sragen-Ngawi (55,05 km) fungsional.

Basuki menambahkan, untuk Tol Ngawi Kertosono ruas Ngawi-Wilangan (47,95 km) sudah diresmikan 29 Maret 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Wilangan-Kertosono (38,56 km) bisa digunakan fungsional.

“Di akhir 2018 ruas yang fungsional akan sudah beroperasi seluruhnya. Untuk Tol Bogor Ring Road, karena hanya 2,8 km siap dioperasikan tidak perlu diacarakan secara khusus,” katanya.

Titik kritis mudik tahun 2018 yakni pada lokasi pembangunan Jembatan Kenteng sepanjang 496 meter yang berada pada ruas tol Salatiga-Kartasura. “Kami mohon maaf Jembatan Kenteng masih belum kita selesaikan untuk mudik Lebaran 2018. Kementerian PUPR akan membangun jalan rigid pavement yang akan melintasi di bawah Jembatan Kenteng,” kata Basuki.

Untuk memberikan kenyamanan pemudik pada ruas tol fungsional disediakan 27 tempat istirahat sementara setiap 10-20 km dilengkapi fasilitas parkir kendaraan berkapasitas 250 mobil, mushala, dan tempat makan.

Sementara untuk jalan tol yang sudah operasional di Pulau Jawa, total terdapat 13 tempat istirahat dan 30 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang juga akan dilengkapi dengan fasilitas toilet tambahan. Untuk tol yang sudah operasional ditambah dengan adanya tempat parkir sementara (parking bay), sebagai antisipasi meluapnya jumlah kendaraan yang parkir di rest area.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR pada saat arus mudik juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemhub), dan instansi terkait lainnya untuk penanganan mudik lebaran 2018.

Salah satunya yakni bekerja sama dengan Pertamina di setiap TIP dan parking bay akan menyiapkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan kemasan dan mobile dispenser jika diperlukan untuk kondisi darurat.

Kerja sama dengan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga diperlukan dalam mengantisipasi bencana. Kementerian PUPR menyiagakan tim tanggap bencana pada titik-titik rawan bencana

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa besar secara berturut-turut hingga Agustus 2018, yakni bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Pilkada serentak, serta Asian Games. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap pemerintah menyiapkan stok bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) yang mencukupi.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, kebutuhan pasti akan meningkat di bulan-bulang mendatang. "Maka Kementerian Perdagangan dan Bulog sebaiknya meningkatkan stok persediaan bahan pangan," katanya, di Jakarta, Jumat (4/5).

Di sisi lain, permintaan BBM juga akan meningkat saat mudik Lebaran. Untuk itu dia berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk mempersiapkan stok bahan bakar. "Pertama tujuannya agar masyarakat mudah mendapatkan BBM. Kedua, mengawasi dugaan penimbunan BBM," kata politikus Golkar itu.

Bamsoet juga berharap Komisi III DPR mendorong Polri menyiapkan pengamanan serta Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) mempersiapkan infrastruktur jalan dan transportasi, guna memperlancar arus mudik.

Untuk Pilkada serentak, Bamsoet meminta lembaga penyelenggara pemilu dan Polri meningkatkan pengawasan. "Pengawasan penting agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 berjalan aman," kata Bamsoet.

Terkait Asian Games, diharapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Panitia Penyelenggara lebih banyak mempublikasikan kegiatan itu di berbagai media dan tempat publik yang strategis dan ramai pengunjung.

Â

Sumber: BeritaSatu

Tangerang -Â Banyaknya isu global yang terjadi di banyak negara saat ini, UPH turut berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan cara mengedukasi para siswa sejak dini. Hal ini diwujudkan melalui acara yang diadakan oleh program studi Hubungan Internasional UPH pada tanggal 27 April 2017 di MYC Kampus UPH LIPPO Village.Â

Acara ini sendiri terdiri dari dua bagian, yakni sesi pameran dan workshop. Dalam sesi pameran, sebanyak 40 mahasiswa tingkat akhir Program studi Hubungan Internasional mengenalkan kepada para pengunjung melalui karya-karya tugas akhir berbagai display yang menarik. Para kelompok tugas akhir terbagi menjadi beberapa grup yang masing-masing membawakan topik-topik khusus mengenai isu global yang ada di dunia khususnya di Indonesia, yakni Interfaith Dialogue, Migrant Workers, LGBT, AEC, say no to terrorism, climate change, poverty eradication, money laundering, drug trafficking, dan renewable energy.

Sedangkan pada sesi yang kedua yaitu workshop, para siswa mendapat sebuah permainan interaktif edukatif dimana mereka dilatih untuk mengelola persoalan-persoalan yang biasanya ada agar kelak tidak pecah menjadi konflik yang mengancam perdamaian. Masing-masing grup mendapat sebuah studi kasus kemudian di akhir sesi mereka diminta untuk memberikan solusi pada persoalan yang ada.

Dr. Edwin Tambunan, S.IP., M.Si. menjelaskan bahwa lokakarya ini bertujuan tidak hanya mengajak peserta untuk sekedar tau, namun untuk mengerti bagaimana caranya mengelola persoalan supaya kelak tidak pecah menjadi konflik yang membahayakan perdamaian dunia.

"Para siswa yang masih bersekolah merupakan calon pemimpin baik di tingkat lokal, nasional, regional dan bahkan global. Jadi apabila para siswa sejak dini dibekali wawasan kemajemukan dan perdamaian, mereka akan mampu mengelola perbedaan, mampu mengelola konflik lebih baik, menjadikan konflik itu bukan sebagai masalah, namun menjadi pendorong perubahan. Menjadikan sebuah generasi pemimpin yang tidak hanya sadar akan konflik namun tahu cara bagaimana mengatasi konflik itu dan bisa menggunakan konflik itu sebagai kekuatan untuk mendorong dunia menjadi dunia yang lebih damai," tandas Edwin.

Sebab lanjut Edwin, kedamaian dapat tercapai tidak hanya dari golongan atau kelompok, atau posisi tertentu namun melibatkan keseluruhan berbagai pihak dan harus dimulai dari diri sendiri.

Setelah mendapat wawasan melalui pameran, sebanyak 52 siswa kelas 11 dari berbagai SMA, di antaranya dari SMAN 60, SMAN 82, UPHC, Sekolah Dian Harapan, SMA PSKD Depok, SMA Atisa, dan UPH College dibagi menjadi dua untuk mengikuti workshop. (**)

Â

JAKARTA - Anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan DPR Yayuk Sri Rahayuningsih menyoroti perpanjangan libur Lebaran. Dia menilai, penambahan hari libur dan cuti, akan mengganggu kinerja pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang bekerja di institusi pendidikan, sehingga kebijakan tersebut mengganggu proses belajar mengajar.

“Siswa bisa banyak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan mata pelajarannya sesuai waktu," ujar Yayuk di Jakarta, Jumat (4/5)

Jika pemerintah tetap menambah waktu libur, sekolah sebaiknya tidak ikut diliburkan supaya proses belajar siswa dapat tepat waktu.

Adapun bagi PNS yang bolos usai libur panjang, ia minta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi saksi tegas. Perilaku PNS tersebut, dinilai sangat buruk dan memberi pesan bahwa kinerja PNS memang tidak produktif. "Dikasih sanksi yang berat, tak hanya teguran. Sudah libur panjang, tetap bolos, kapan kerjanya, gak produktif itu,” tegasnya.

Sementara dari kalangan pengusaha Yurie Rusphandy, pendiri sekaligus pemilik Rattu Beverage, perusahaan distributor minuman premium di 7 kota besar mengatakan, penambahan libur mengganggu perencanaan bisnis dan manajemen yang sudah disusun. "Padahal sebagai distributor, ia sudah punya target agar bisnis bisa maksimal," kata Yurie.

Perusahaan memang menerapkan sistem libur atau cuti bagi yang merayakan hari raya tersebut. Bagi karyawan yang muslim, maka ada libur khusus di hari raya Idul Fitri. Hal ini berlaku juga bagi karyawan beragama lain di hari raya mereka masing-masing. Namun perusahaan sudah punya perhitungan sendiri soal berapa lama mereka diizinkan libur. "Kebijakan libur panjang yang dicanangkan pemerintah, menurut kami terlalu lama. Padahal sejak awal tahun kami sudah menetapkan libur hari raya perusahaan. Tentu hal ini akan sangat mengganggu kegiatan operasional dan produksi kami," tegas Yurie, saat dihubungi media.

Dia mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang, agar proses dan rencana produksi pengusaha tidak berubah. Menurut dia, kebijakan libur yang terlalu panjang, akan berdampak pada penurunan produktivitas. Seringkali, karena libur terlalu panjang, semangat atau etos kerja para karyawan tidak langsung tune in. Alhasil, dari sisi kinerja cenderung turun.

Seperti diketahui, tiga menteri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Dalam SKB itu tertuang bahwa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah total jadi sembilan hari terhitung dari 11 hingga 20 Juni 2018, dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI) menggugat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun yang digugat adalah Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemohon perkara ini adalah Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian.

"Kami menggugat uji tafsir tentang penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)," kata kuasa hukum dari KANI, Regginaldo Sultan di Jakarta, Rabu (2/5).

Pasal 169 huruf n UU Pemilu mengatur bahwa calon presiden atau calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.

Di bagian Penjelasan, frasa ‘dua kali dalam masa jabatan yang sama’ dimaknai sebagai jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan kurang dari 5 tahun.

Polemik semakin hangat menjelang masa pendaftaran Pemilu Presiden 2019 tatkala Wakil Presiden Jusuf Kalla didorong kembali mendaftar sebagai calon RI-2.

“Pemohon merasa dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945,” kata Regginaldo.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, pegawai honorer harus mengikuti tes pengangkatan Aparat Sipil Negara (ASN) jika ingin menjadi PNS.

"Undang-undang sekarang tidak membenarkan lagi kita merekrut (PNS) tanpa tes," kata Asman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5).

“Kalau ada pegawai sudah bekerja 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun dan mau jadi PNS silakan ikut tes, ada persyaratan dan prosedurnya,” lanjut dia.

Menurut Asman, tes itu harus dilakukan agar orang-orang yang diangkat menjadi PNS benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan negara.

Ia mengatakan, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dilakukan secara terbuka, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kepala daerah bahkan menteri sekalipun.

"Menteri sekalipun enggak bisa membantu Anda jadi PNS, harus lulus tes," katanya.

"Saya berharap nanti orang yang mau jadi PNS itu betul-betul orang yang mau belajar, mau bekerja secara profesional, dan punya kompetensi" ujar Asman.

Untuk itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara serius mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.

"Saya tidak ingin lagi ada yang gelondongan, setiap permintaan formasi per kabupaten/kota harus ada alasannya," kata dia.

JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi isu yang mencuat secara politik beberapa waktu terakhir. Pada perayaan Hari Buruh 1 Mei, isu itu menjadi salah satu bagian dari aksi unjuk rasa buruh dengan alasan khawatir kedatangan TKA akan mengancam.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa isi Perpres TKA sebenarnya tak mengancam keberadaan buruh dalam negeri. Sebab perpres terbaru hanya memudahkan proses administrasi tanpa berusaha mempersulit tenaga kerja lokal dibanding TKA. "Perpres hanya memudahkan administrasi saja," kata Alex, Kamis (3/5).

Di Perpres, kualifikasi pekerja asing yang boleh masuk ke Indonesia masih tetap sama. Yakni hanya pekerja dengan skill tertentu dan tingkatannya hanya untuk posisi manajer ke atas. Kualifikasi itu sudah dibuat sejak Perpres yang sebelumnya.

Kata dia, sebenarnya tak adil juga bila isu TKA diangkat secara politik untuk menyudutkan Pemerintah. Sebab jumlah TKA di Indonesia sebenarnya tak terlalu besar. Datanya, kata Alex, bisa dilihat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan bila dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, jumlahnya juga tak sebanding. "Bukan hendak membanding-bandingkan ya. Tapi tak fair bila Perpres TKA dianggap ancaman, sementara TKI kita banyak bekerja di luar negeri," imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah TKA pada 2017 meningkat ke angka 126 ribu pekerja, dari 74,2 ribu pekerja tahun 2016. Hal ini sebenarnya membuktikan Indonesia menjadi target tempat kerja menarik bagi TKA yang kebanyakan datang dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura itu.

Di sisi lain, sepanjang Januari sampai Agustus 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan telah berhasil menempatkan sebanyak 148.285 orang TKI ke sejumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa. Sementara dari database Dit. Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2011 saja, ada sekitar 3.091.284 WNI di luar negeri, dimana 1.820.077 diantaranya adalah TKI. Dari angka 1,8 jutaan orang itu, 1.650.774 diantaranya adalah TKI informal.

Karena itulah, menurut Alex, yang perlu dilakukan semua pihak adalah memastikan isi Perpres bisa berjalan dan pengawasan yang kuat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap calon TKA yang hendak masuk ke Indonesia. Berdasarkan kesimpulan rapat Komisi IX dengan kementerian, katanya, salah satunya adalah memaksimalkan Satuan Petugas (Satgas) TKA di masing-masing daerah. Kemudian mendorong Kepolisian dan Ditjen Keimigrasian agar benar-benar memantau dugaan penyalahgunaan visa oleh TKA.

"Kita harus berpikir jernih. Sebab yang kita butuh ke depan adalah menangkal yang ilegal dan yang menyalahi aturan harus ditindak tegas," katanya.

Bagi Bendahara Fraksi PDI Perjuangan itu, pihaknya tak ingin menuduh wacana Panita Khusus (Pansus) TKA yang diwacanakan sejumlah fraksi oposisi sebagai sebuah kepentingan politik demi mendelegitimasi pemerintahan. Hanya saja, dia ingin mengingatkan bahwa usulan Pansus TKA itu sama saja menihilkan hasil kerja Komisi IX DPR yang sudah lebih dahulu mendalami isu TKA dan menghasilkan sejumlah kesepakatan perbaikan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Kita rapat perpres TKA dan ada kesimpulan. Ini harus dihargai. Jangan kemudian membentuk pansus seakan menihilkan kerja komisi. Toh masing-masing fraksi punya wakil di Komisi IX," tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, pembatasan sangat jelas di aturan baru itu mengenai jabatan penting di perusahaan yang boleh dipegang TKA. Memang dipermudah bagi TKA untuk posisi pemegang saham atau setara direksi, namun tidak boleh di posisi personalia atau HRD. "Tetap dibatasi," imbuhnya.

Selain itu, TKA juga hanya dibolehkan untuk posisi yang keterampilannya tak dimiliki oleh pekerja lokal. Perpres juga mengatur sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Pada titik itu, yang penting dilaksanakan adalah menguatkan kontrol masing-masing pihak terkait demi memastikan masuknya TKA sesuai dengan bunyi aturan. "Jadi Perpres ini jangan dikaitkan dengan TKA yang ilegal. Justru aturan ini mewajibkan kontrol yang lebih kuat," katanya.

Irma meminta Bupati/Wali Kota dan Gubernur tegas menolak TKA yang bekerja di berbagai proyek BUMN yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan posisi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Usir saja, jangan mau disogok. Petugas harus tegak ke aturan. Dan jika melanggar, harusnya Pemda dan Imigrasi mendeportasi atau mengusir mereka. Jangan main mata dengan investor dan TKA,” ujarnya.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta TNI agar peka dan cermat melihat dinamika pada tahun politik seperti terjadi sekarang ini. TNI sebagai alat negara harus benar-benar hadir untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta memegang prinsip Bhineka Tunggal Ika.

“Tahun 2018 sebagai tahun politik karena terdapat dua kegiatan politik yaitu Pilkada serentak di 171 daerah dan persiapan Pilpres 2019. Kita perlu terus mengamati berbagai perkembangan situasi dengan seksama,” kata Ryamizard saat memberi pengarahan mengenai Alutsista di depan prajurit Korps Marinir di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Ia mengingatkan apabila tidak diwaspadai bersama akan dapat berimbas dan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Dampak dari kehadiran tahun politik selama dua tahun terakhir ini akan bermunculan serangan-serangan abstrak yang menggangu kondisi mental dan psikologis masyarakat.

“Rakyat akan dijejali dengan berita-berita palsu atau hoax. Dalam bahasa intelijen, pilkada adalah medan tempur menuju ke pilpres sebagai medan perangnya,” ujar Ryamizard.

Dia meminta prajurit TNI agar selalu bekerja profesional dan tunduk pada hukum. TNI harus terus menjaga semangat dan menjadi tongkat estafet nilai-nilai kejuangan generasi tahun 1945, “TNI dikenal sebagai organisasi yang solid dan sarat dengan semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa dan tanpa pamrih. TNI berasal dan lahir dari rakyat yang bersama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka TNI harus senatiasa menjadi organiasi yang dicintai oleh rakyat,” tuturnya.

Terkait masalah pengadaan Alutsista, Ryamizard mengemukakan dalam prinsip demokrasi kerakyatan, otoritas sipil memilki kewenangan untuk mengendalikan kekuatan militer. Pelaksanaannya didelegasikan kepada presiden melalui Menteri Pertahanan. Secara politis, Menteri Pertahanan selaku pembantu presiden dalam bidang pertahanan memiliki otoritas tertinggi didalam mendesain dan menentukan kebijakan Strategi Pertahanan. Termasuk didalamnya melaksanakan kontrol demokratis terhadap kekuatan militer.

“Kedudukan TNI adalah sebagai alat atau instrumen pertahanan negara untuk guna mewujudkan objektif arsitektur pertahanan. Sementara itu fungsi Polri sebagai instrumen keamanan dan ketertiban negara dan masyarkat.

”Gunakan anggaran secara efisien, efektif, tertib administrasi dan hindari penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar hukum. Semua permasalahan hukum terkait dengan penyalahgunaan anggaran agar diselesaikan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku,” tutup Ryamizard.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

CIKARANG – Memiliki sebuah hunian yang nyaman adalah impian setiap orang. Namun di masa seperti saat ini, seorang karyawan kian sulit mengalokasikan anggarannya untuk memiliki hunian. Mereka lebih memilih untuk terlebih dahulu membeli mobil dan travelling. Padahal, memiliki hunian itu masuk kebutuhan pokok.

Perencana Keuangan Safir Senduk mengatakan memiliki properti merupakan barang pembelian yang termahal. Namun, membeli hunian adalah kebutuhan pokok. Dengan tekun menabung dan menyisihkan gaji secara teratur, dipastikan rencana membeli hunian akan terwujud.

Jika bingung memilih mobil, travelling atau hunian, pastikan skala prioritas Anda diterapkan dalam memilih pilihan tersebut. Meski membeli hunian adalah barang mahal dibandingkan mobil atau travelling. Namun, hunian adalah aset pertama yang harus dimiliki dalam hidup.

Pastinya, dibandingkan mobil yang harga jualnya semakin turun dan kegiatan traveling yang menghabiskan banyak uang, memilih investasi dengan kepemilikan hunian pasti menguntungkan dan nilainya akan terus meningkat sepanjang tahun. Hal itulah menjadi perbedaan mendasar yang harus dipahami sebagai alasan memiliki hunian.

Tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga instrumen investasi yang menjanjikan untuk masa depan. Ungkapan senada juga diutarakan Rohman yang lebih memilih memiliki aset properti dibanding lainnya. Hal itu karena Bapak yang memiliki dua anak itu menyadari hunian adalah kebutuhan pokok bagi keluarganya. “Saya yakin kami akan lebih bahagia dengan memiliki hunian,” kata Rohman.

Tantangannya yang dihadapi memiliki hunian kini semakin sulit, mengingat harga hunian dari waktu ke waktu selalu meningkat. Pengembang properti terkemuka Lippo Group menjawab kondisi tersebut dengan mempersembahkan kota baru Meikarta.

Meikarta yang hadir di koridor timur Jakarta memberikan solusi setiap orang untuk memili hunian yang nyaman, modern dan harga yang terjangkau. Kota di Cikarang ini akan menciptakan jutaan komunitas baru yang keseharian penghuninya akan terbantu dengan teknologi dan akses transportasi yang mudah.

“Saya yakin kami akan bahagia dengan pindah ke Meikarta dengan fasilitas hunian yang lengkap,” ujar Rohman.

Dengan mengusung kota berskala internasional, Meikarta akan menjadi kota terbaik di Indonesia yang akan memudahkan mobilitas penghuinya kemana saja. Kota modern ini akan fasilitas yang lengkap degan memiliki rumah sakit internasional, hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, sekolah dan universitas berskala internasional, hingga lokasi bebas macet yang mudah dijangkau ke tempat kerja.

Dengan akses yang mudah ke tempat kerja, keinginan untuk memiliki mobil akan sirna. Sebab, dengan memiliki tempat tinggal di Meikarta, maka penghuni akan dimudahkan beraktivitas. Penghuni bisa menggunakan transportasi publik Automated People Mover (APM) yang dapat menghubungkan ke semua kawasan hunian dan pusat kota, sehingga mobilitas warga akan lebih efisien.

Kemudahan itu memang sudah dirancang oleh pengembang Lippo Group dalam master plannya. Jalur transportasi memang sudah disiapkan melalui banyak akses. Kota baru di Cikarang ini memang akan dikembangkan menjadi Smart City.

Belum lagi dengan adanya sejumlah pembangunan infrastruktur pemerintah di sekitarnya, seperti tol Jakarta-Cikampek II Elevated, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Cikarang sebagai salah satu titik pemberhentian, Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor- Depok-Bekasi, Mass Rapid Transit (MRT) dari Bekasi hingga Cikarang, Pelabuhan Patimban, hingga Bandara Internasional Kertajati.

Dengan memiliki hunian di Meikarta, kualitas hidup yang sehat dan modern pasti Anda rasakan. Ketika kebutuhan pokok seperti rumah telah dimiliki, maka kini anda bisa beri hadiah diri sendiri dengan travelling, setidaknya sekali dalam setahun. Hal itu berguna untuk meningkatkan semangat kerja dan menambah inspirasi hidup. (#)

Â

Â

Sumber: Investor Daily

JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (Ika UNJ) menyebutkan tiga ancaman serius bagi peserta dan institusi pendidikan saat ini. Hal ini merupakan buah dari refleksi Ika UNJ atas tantangan dunia pendidikan saat ini.

"Akhir-akhir ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan. Setidaknya ada tiga ancaman serius dan sangat mengkhawatirkan bagi diri anak didik baik pelajar maupun mahasiswa atau generasi muda kita," ujar Ketua Umum IKA UNJ Juri Ardiantoro di Jakarta, Rabu (2/5).

Pertama, kata Juri adalah ancaman narkoba. Pendidikan diklaim memiliki peranan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Ironinya, kata dia menurut data Puslitkes UI dan BNN (2016), terdapat sekitar 27,32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Kekhawatiran ini menjadi semakin bertambah. Menurut info BNN berdasarkan data yang dikeluarkan dalam World Drugs Report 2016, sejak 2008 sampai 2015 telah terindikasi sebanyak 644 total NPS atau new psychoactive substances yang dilaporkan oleh 102 negara dan 65 jenis baru ini telah masuk ke Indonesia," ungkap dia.

Ancaman kedua, kata Juri, adalah kekerasan di institusi pendidikan sebagaimana terungkap dengan adanya berbagai informasi, pemberitaan, tontonan video yang disebarkan secara berantai melalui jaringan media sosial. Menurut dia, kekerasan fisik maupun kekerasan mental ini sudah menjangkit ke pihak-pihak utama dalam institusi pendidikan, baik perorangan maupun kelompok.

"Kekerasan sudah dilakukan oleh antaranak murid, murid kepada guru atau sebaliknya guru kepada murid, orangtua murid dengan anak maupun guru. Ini sudah menunjukkan bahwa pendidikan kita sudah darurat akan kekerasan," tandas Mantan Ketua KPU RI ini.

Ancaman ketiga, lanjut dia adalah krisis kebangsaan. Juri merujuk pada data hasil Survei Alvara Research Center (2018) yang menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 milenial (1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia).

Mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah negara.

Di tahun sebelumnya, survei BIN tahun 2017 memperoleh data bahwa 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam.

"Angka-angka persentase pelajar dan mahasiswa memang sebagian kecil dari keseluruhan, tapi tidak boleh dibaca jumlah yang kecil. Sebab, baik narkoba, keerasan dan paham anti kebangsaan Indonesia telah berkembang sangat signifikan," terang dia.

"Kita tidak ingin generasi Indonesia yang akan datang adalah generasi yang tidak memiliki kepasitas mumpuni untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan gagap dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang indah ini," pungkas dia menambahkan.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

Tangerang - Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, Lippo Karawaci masih mampu mencatatkan kinerja yang cukup positif, meski ekonomi domestik mengalami perlambatan, begitu pula daya beli belum putih seutuhnya.

Simak saja secara mendetil laporan keuangan sektor properti dan bisnis ritel grup yang tetap merupakan pengembang papan atas nasional saat ini.

“Memang, lemahnya keyakinan konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi, menyebabkan calon pembeli properti bersikap wait and see (menunggu dan melihat) waktu yang tepat. Hal ini berdampak pada kinerja emiten di sektor properti, salah satunya PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR),” kata praktisi properti di Tangerang Selatan, Teddy Sanjaya kepada Tim ‘BENDERRAnews’ dan ‘SOLUSSInews’, Rabu (2/5/18).

Tetapi, kesungguhan korporasi dalam mengelola properti, ditambah lagi upaya hebat dalam pengembangan beberapa kawasan hunian strategis, utamanya Kota Meikarta, menjadikan LPKR tetap menjadi salah satu penghuni ‘rating’ terbaik di bidangnya.

Dari data laporan keuangan, menurutnya, LPKR masih mencatat angka pra penjualan yang kuat, yakni Rp8,2 triliun, di mana Rp7,5 triliun berasal dari Meikarta. Selain itu, tuntasnya penjualan aset ke REITS sebesar Rp1,1 triliun, total penjualan properti 2017 mencapai Rp9,3 triliun.

“Ini sekaligus mematahkan isu negatif yang sengaja disebar sebuah media ‘online’, seolah bisnis Lippo Group terseret masalah keuangan di lini properti. Malahan seolah peringkat atau rating kredit grup menurun. Dan ini disebut turut menyeret ‘rating’ grup korporasi Lippo. Info ini cukup menyesatkan, karena tidak mendalami detil kinerja LPKR secara utuh,” demikian Teddy Sanjaya.

LPKR salah satu terbaik

Sebagaimana Teddy, hal senada juga dikemukakan pengamat bisnis properti lainnya, Dadiet Waspodo, yang menilai, LPKR sejauh ini masih merupakan pengembang papan atas, bahkan nomor satu dilihat dari aset maupun landbank-nya.

“Data juga menunjukkan, LPKR mampu mencatat angka pra penjualan sangat kuat. Yakni Rp8,2 triliun, di mana Rp7,5 triliun berasal dari Meikarta, sebuah kawasan hunian modern, lengkap dan menjadi ikon baru properti Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” katanya.

Memang, diakuinya, pasar sedang sepi. “Dan bukan cuma LPKR, banyak pengembang besar lainnya menghadapi kenyataan demikian. Tapi, data yang ada pada kami menunjukkan informasi sebuah situs berita, seolah ‘rating’ LPKR menurun, dan bahkan bisa menyeret korporasi, adalah sebuah isu yang kurang kuat,” tegasnya.

Ia memastikan, ‘rating’ Lippo Karawaci masih tetap salah satu terbaik di antara korporasi di Indonesia “Dan yang punya ‘rating’ seperti itu tidak banyak, di antaranya LPKR,” ungkapnya.

Tahun penuh tantangan

Secara terpisah, brdasarkan hasil audit laporan keuangan konsolidasian 2017, total pendapatan LPKR tercatat Rp11 triliun, atau flat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

“Ini merupakan tahun penuh tantangan bagi sektor properti,” kata Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya dalam pernyataan resmi Selasa (17/4/18) lalu.

Tetapi, LPKR tetap meraih laba kotor 2017 sebesar Rp4,7 triliun, sedangkan laba bersih Rp614 miliar.

Khusus di divisi properti, pendapatan memang menjadi Rp 3,5 triliun. Dan perlu diketahui, segmen properti berkontribusi 31 persen terhadap total pendapatan LPKR.

Sementara, pendapatan berulang alias recurring income tumbuh 13 persen menjadi Rp7,6 triliun dan berkontribusi sebanyak 69 persen terhadap total pendapatan.

Kontribusi Meikarta

Selanjutnya, dari divisi urban development, pendapatan tercatat menjadi Rp2,3 triliun akibat pelemahan pasar properti 2017. Sedangkan divisi large scale melandai menjadi Rp1,2 triliun.

Sebaliknya, divisi healthcare mencatatkan pertumbuhan 13 persenmenjadi Rp5,8 triliun, di mana pendapatan untuk enam rumah sakit mature naik 7,9 persen menjadi Rp2,6 triliun. Disusul, pendapatan dari divisi komersial LPKR yang tumbuh tipis lima persen menjadi Rp770 miliar.

Kemudian, dari bisnis aset manjemen, yang terdiri dari town management dan portofolio dan properti management, ikut mencatatkan kenaikan 15 persen menjadi Rp983 miliar tahun lalu. Ini didukung meningkatnya total kelolaan aset dalam portofolio REITS.

Di luar kinerja divisi, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, dan telah diekspos beberapa media ‘mainstream’ seperti Kontan.co.id, LPKR masih mencatat angka pra penjualan yang kuat, yakni Rp8,2 triliun, di mana Rp7,5 triliun berasal dari Meikarta. Selain itu, tuntasnya penjualan aset ke REITS sebesar Rp1,1 triliun, total penjualan properti 2017 mencapai Rp9,3 triliun.

Â

BANDUNG - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia memaksimalkan teknologi informasi guna memperbanyak kuliah dalam jaringam (daring/online).

“Harus sebarkan sistem pembelajaran jarak jauh, dengan daring, sehingga bisa meningkat (angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, Red) dari Aceh sampai Papua,” kata Nasir saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (2/5) pagi.

Menurut Nasir, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya akan bertumbuh 0,5 persen per tahun apabila mengandalkan kelas konvensional semata. “Sangat sulit menempuh pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan tinggi,” kata Nasir lagi.

Saat ini, sambung Nasir, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia baru mencapai kisaran 31,5 persen. Persentase itu masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Nasir merujuk pada Malaysia yang mencapai 37 persen, Thailand 51 persen, dan Singapura sebesar 81 persen.

“Indonesia masih sangat jauh ketinggalan. Harus ada perubahan mendasar dalam pendidikan tinggi di Indonesia," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Nasir menyebutkan jumlah publikasi internasional Indonesia semakin meningkat bila dibanding empat tahun lalu. Pada tahun 2014, publikasi internasional dari Indonesia masih berada di posisi empat di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada 2017, publikasi internasional itu mencapai 18.857 publikasi menyalip Thailand yang menerbitkan 15.800 publikasi.

“Kita masuk ranking tiga. Tahun 2018, tepatnya April kemarin, Indonesia menduduki ranking dua di Asia Tenggara. Publikasi kita sudah mencapai angka 6.250, sementara Singapura masih di bawah 5.950. Ini kemajuan Indonesia yang luar biasa, mudah-mudahan kita komitmen di 2018, sehingga bisa selalu meningkatkan mutu pendidikan,” terang Nasir.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

Advertisement