25
Wed, Apr
36 New Articles

Top Stories

Grid List

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan tabayun dalam menyikapi informasi yang beredar di ranah media sosial (Medsos) belakangan ini.

"Tidak benar menyimpulkan suatu kegiatan atau program dengan konteks yang tidak utuh dan tanpa data yang lengkap. Kita harus selalu tabayun ketika menerima informasi di medsos," ungkap Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin usai mengunjungi Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, Senin (23/4).

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman bermuamalah atau bersosialisasi dengan menggunakan medsos. Fatwa muamalah melalui medsos ditujukan agar penggunaan media tersebut tidak menimbulkan bahaya.

"Kebencian dan permusuhan itu malah marak melalui medsos ini. Jadi, pengunaan medsos dengan merusak menimbulkan bahaya. Bahaya itu harus dihilangkan maka kami mengeluarkan fatwa bermuamalah medsos. Karena kita tidak mungkin menghindari medsos ini, tapi bagaimana menggunakan medsos dengan bijak," jelas KH Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya selalu mendorong dan memonitor agar bantuan yang dilakukan setiap perusahaan pelat merah bisa membantu semua kalangan tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

"Kegiatan CSR harus menjadi langkah apresiasi atas keberagaman masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati. BUMN juga harus bisa langgeng bersinergi menghasilkan karya terbaik untuk bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo mengatakan, kegiatan CSR yang dilakukan perseroan selama ini sudah proporsional sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Totok Suprayitno mengatakan pihaknya melacak kecurangan individual pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

"Namanya bukan kebocoran soal, tetapi kecurangan yang dilakukan individual siswa. Kami sedang melakukan identifikasi, yang jelas nanti akan ada sanksinya," ujar Totok di Jakarta, Rabu (25/4).

Sejumlah soal matematika tingkat SMP beredar di sejumlah media sosial. Soal tersebut difoto dan kemudian disebarluaskan ke sejumlah grup yang ada di berbagai lini media sosial. Pada foto soal tersebut, di sudut kiri terdapat tulisan "PUSPENDIKCA CBT17". Terdapat sejumlah foto yang beredar yang berisikan soal matematika untuk tingkat SMP.

Meski demikian, Totok belum memastikan bahwa apakah soal-soal yang beredar tersebut merupakan soal UNBK ataukah tidak.

"Insya Allah nanti akan terlacak oleh sistem," tambah Totok.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Heru Purnomo membenarkan bahwa foto soal yang beredar merupakan soal UNBK.

"Namun itu soal UNBK tahun 2017," kata Heru.

Seorang peserta UN tingkat SMP, Keysa, membenarkan bahwa soal yang beredar mirip dengan soal UNBK yang dikerjakannya pada saat ujian.

"Ada yang mirip dengan bocoran soal yang ada, tapi angka-angkanya berbeda," kata Keysa.

Sebanyak 4.296.557 siswa SMP dan MTs mengikuti UN yang diselenggarakan pada 23 April hingga 26 April 2018. Dari jumlah tersebut, peserta yang mengikuti UNBK sebanyak 63 persen atau 2.694.692 siswa dan UNKP diikuti 1.601.865 siswa atau 37 persen.

UN untuk tingkat SMP mengujikan empat mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Pada tahun ini, hanya dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100 persen yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Untuk UN susulan sendiri akan dilangsungkan pada 8 dan 9 Mei 2018, serta pengumuman pada 23 Mei.

 

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Perilaku korup para elit politik atau penyelenggara negara telah merusak tujuan Indonesia berdemokrasi, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perilaku koruptif para elite di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif ini setidaknya tercermin dari hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 stagnan di angka 37 atau sama dengan tahun 2016.

Disebutkan, stagnasi IPK Indonesia ini disebabkan korupsi di sektor politik dan penegakan hukum. Survei itu juga menyebutkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

Peneliti Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan mengatakan, selama korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menggerogoti negeri ini, sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini lantaran setiap kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Karena kebijakan yang dibuat melalui KKN akan berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut masih dirasakan sekarang ini. Dan tujuan demokrasi juga dirusak oleh perilaku elitnya yang korup. Jadi selama KKN masih menggergoti negeri ini, akan sangat sulit bagi masyarakat memperoleh kesejahteraan," kata Fariz kepada SP, Rabu (25/4).

Di sisi lain, Fariz menyatakan, politik kepentingan masih mendominasi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diperparah dengan minimnya integritas para penegak hukum.

"Politik kepentingan masih menjadi hal dominan dalam penegakan hukum hukum diperparah dengan penegak hukum yang minim integritas. Sehingga intervensi dalam pengakan hukum menjadi hal lumrah sekarang ini," katanya.

Akibatnya, kata Fariz, sebagus apapun yang dibuat akan menjadi sia-sia. Hal ini lantaran masih kuatnya intervensi politik dalam proses penegakan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga sebagus apapun UU dibuat hal tersebut menjadi sia-sia jika intervensi politik masih menjadi hal dominan," tegasnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap polemik terkait Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, uji materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Penegasan itu disampaikan Moeldoko usai menggelar pertemuan empat mata dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bina Graha Kantor Staf Presiden dalam keterangannya, Selasa (24/4).

Moeldoko mengakui Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing belakangan menjadi komoditas pemberitaan yang menarik dan sangat berkaitan dengan situasi politik saat ini. Namun, ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres itu, dan tak terjebak pada isu yang mencuat sepotong-potong.

“Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua tenaga kerja asing berasal dari China. Ini sungguh berita yang menyesatkan,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, tidak benar bahwa TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia. “Tidak benar, buktinya malah terjadi penurunan jumlah TKA di Indonesia,” kata Panglima TNI 2013-2015 itu.

Moeldoko juga mengingatkan, selain TKA masuk ke Indonesia, perlu diingat bahwa tenaga kerja Indonesia juga membanjiri pasar internasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres No. 20/2018 mengenai TKA lebih mengatur penyederhanaan prosedur perizinan TKA dan mempercepat layanan izin TKA.

“Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia,” kata Hanif.

Ia menekankan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, “Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” papar Hanif Dhakiri.

Hanif menekankan, Perpres ini hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. “Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak,” tegasnya.

Hanya saja ia menekankan, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak digeneralisir. “Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir,” katanya.

Hanif juga memaparkan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta.

“Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” kata Menaker terkait ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia tak ingin masa tugas Jokowi yang tersisa sekitar satu setengah tahun lagi, direcoki hal-hal yang tidak substansial.

"Intinya begini, kasih kesempatan presiden bekerja dengan tenang. Jangan banyak diganggu dengan hal-hal yang tidak substansial. Tapi kalau diganggu saya harus maju," kata Moeldoko, Senin (23/4) malam.

Moeldoko sebelumnya ditanyakan soal berbagai isu yang menerpa pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal sikap polisi yang dianggap berat sebelah dalam menangani kasus ujaran kebencian. 

Polisi dianggap hanya memproses kelompok-kelompok yang merugikan pemerintah seperti Muslim Cyber Army. Namun bergeming terhadap kelompok yang lain.

Terkait itu, Moeldoko menyatakan siapapun yang terbukti melakukan ujaran kebencian harus diproses sama seperti pelaku lain yang lebih dulu ditangani kepolisian.

"Saya pikir kalau ukurannya ke sana harus ada kepastian hukum," ujar dia.

Jokowi dalam beberapa waktu terakhir memang kerap diterpa isu tak sedap. Mulai dari kebijakan soal tenaga kerja asing hingga isu mencuri start kampanye.

Soal tenaga kerja asing, sejumlah pihak menilai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing semakin membuka kesempatan para pekerja dari luar negeri bekerja di Indonesia. 

SBY juga ikut menyoroti kinerja pemerintahan. Dalam kicau di akun Twitter pribadinya, SBY berharap agar penegak hukum tidak 'kesusupan' agen-agen politik dan aparat intelijen tidak jadi alat politik.

Moeldoko merespons pernyataan SBY itu dengan menegaskan bahwa TNI dan Polri bersikap netral.

 

Sumber: CNN

CIKARANG – Memilih hunian yang tepat memang diperlukan perhitungan yang matang. Selain mempertimbangkan faktor lokasi dan fasilitas hunian, faktor harga juga menjadi hal utama. Namun, tak mudah mencari hunian dengan harga terjangkau di Jabodetabek.

Kini, satu-satunya pilihan hadir dari pengembang terkemuka Lippo Group yang memasarkan Meikarta sebagai hunian terlengkap dengan harga termurah.

Di koridor timur Jakarta, Meikarta menawarkan sebuah kota baru yang memasarkan hunian dengan harga terjangkau, mulai Rp 400 jutaan. Impian memiliki hunian nyaman dan lokasinya strategis bisa terwujud dengan hadirnya kota baru Meikarta.

Mengingat harga hunian lainnya dari pengembang properti lain bisa mencapai Rp 1 miliar.

Menurut Chief Marketing Officer Meikarta Ferry Thahir, salah satu faktor Meikarta menjadi incaran masyarakat karena kota ini memiliki fasilitas berskala internasional namun dipasarkan dengan sangat murah.

“Kalo pengembang properti lain di Jabodetabek paling murah 60 m2 mencapai Rp 1,3 miliar. Tapi, unit apartemen Meikarta dipasarkan hanya Rp 400 jutaan”, tegas Ferry.

Untuk memiliki hunian konsumen juga dimudahkan dengan fasilitas KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) perbankan dan diskon besar bagi pembayaran tunai.

Persaingan harga yang semakin kompetitif di industri properti ini salah satunya dipicu karena kurangnya ketersediaan lahan di perkotaan. Akibatnya, harga lahan cenderung naik cepat.

Meski begitu, Meikarta tetap menjual unit hunian vertical dengan harga termurah. Sebab, kota baru di Cikarang ini berupaya membantu pemerintah menyediakan ketersediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

Memilih hunian juga harus mempertimbangkan keuntungan investasi. Pengamat Properti Andreas Siregar menjelaskan meski banyak orang mengatakan pasar property sedang tidak stabil, maka saat inilah ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan investasi.

Apalagi mendapatkan hunian di kawasan Cikarang kini yang telah menjelma sebagai salah satu kawasan ‘sunrise property’ di wilayah penyangga Jakarta.

“Ada dua hal penting yang menjadikan sebuah kawasan sebagai ‘sunrise property’ yaitu peruntukan dan kawasan yang baru berkembang”, kata Andreas.

Daerah yang ditopang oleh basis kawasan industri, lanjut dia, pantas dijadikan pilihan untuk berinvestasi properti. “Cikarang telah ditetapkan sebagai ibukota Bekasi sehingga potensi kawasan ini sangat besar. Minimal capital gain yang diberikan sekitar 15% per tahun,” tukas Andreas.

Pembangunan hunian Meikarta tidak dilakukan hanya satu tower, namun pembangunan dilakukan secara cepat yang mencakup 70 tower. “Saat ini pembangunan apartemen di Meikarta ada yang sudah mencapai lantai empat. Kami buktikan proyek ini bisa diserah-terimakan tepat waktu”, kata Ferry Thahir, CMO Meikarta.

Meikarta merupakan proyek skala besar dengan membangun kota terlengkap, terencana, terpadu dan modern di Cikarang. Kota modern ini akan dilengkapi pusat bisnis dengan gedung setinggi 35 hingga 40 lantai, pusat perbelanjaan, rumah sakit internasinal dan pusat pendidikan kualitas global.

Untuk keluarga muda yang mau membeli hunian berupa rumah tapak sepertinya harus mempertimbangkan kembali karena harganya kian melambung tinggi. Jika ada hunian vertikal termurah seperti Meikarta yang memiliki fasilitas lengkap dan lokasinya strategis, adalah pilihan solusi yang jitu.

“Apartemen menjadi satu-satunya solusi bagi keluarga yang ingin tinggal di kota besar dengan harga terjangkau”, kata Ferry Thahir.

Meikarta dinilai kian potensial menjadi lokasi hunian karena gencar pembangunan infrastruktur dengan kemudahan transportasi jalur laut, darat dan udara. 

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sekolah menengah pertama (SMP) diwarani kendala server di beberapa sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyampaikan permintaan maaf terkait adanya kendala pada pelaksanaan UN khususnya untuk UNBK.

“Kami menyampaikan permintaan maaf atas adanya gangguan server pada pelaksanaan UNBK hari ini yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ujian beberapa menit,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Kemdikbud, Ari Santoso berdasarkan siaran pers diterima SP, Senin(22/3).

Ari mengatakan, gangguan tersebut, terdapat di server pusat. Untuk itu, bagi sekolah-sekolah yang terkena dampak gangguan tersebut, Kemdikbud memberikan solusi dengan beberapa pilihan, yaitu, jadwal ujian dimundurkan, menambah sesi ujian, atau ikut serta dalam ujian susulan.

Menurut Ari, kendala pada server tersebut tidak berakibat fatal terhadap pelaksanaan ujian karena waktu pelaksanaan ujian dapat dimundurkan. Ia mencontohkan, jika sekolah mengalami gangguan terjadi sekitar 30 menit, maka pelaksanaan ujian dapat dimundurkan 30 menit juga. “Yang terpenting di sini adalah siswa tidak boleh dirugikan,” tambahnya

Dengan adanya kendala pada pelaksanaan ujian hari pertama, Ari berharap para siswa peserta ujian tidak resah dan tetap konsentrasi. “Kepada para siswa peserta ujian, jangan resah dan tetap konsentrasi, serta fokus pada pelaksanaan ujian. Kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan ujian nasional,” pesan Ari.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Unsur ilmu bela diri menggunakan pisau 'Libre' menjadi pertunjukan pertama dalam peringatan HUT ke-56 Komando Pasukan Katak (Kopaska) Armada RI Kawasan Barat di Markas Komando Pondok Dayung Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (20/4).

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menyebutkan satuan Kopaska merupakan pasukan elite khusus yang melaksanakan tugas operasi laut seperti infiltrasi dan menghancurkan kapal musuh.

"Pembinaan Kopaska akan disatukan dari Koarmabar dan Koarmatim ke dalam Pusat Komando Pasukan Katak TNI AL sehingga ada standar peralatan persenjataan dan pelatihan. Saya tidak mau ada ketimpangan antara pasukan katak komando armada barat dan timur," ujar Ade.

Ade menyebutkan akan terus mengembangkan pembangunan armada timur dimulai dari pembangunan infrastruktur beserta sejumlah disposisi kapal combatan di Papua.

Perwira Ahli Bidang Sosial Budaya Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Muda TNI, Djayeng Tirto salah satu pensiunan anggota Kopaska menyebutkan pasukan Kopaska fokus pada kemampuan mematikan lawan dalam sekejap. "Harapan saya di usia ke-56 pasukan ini semakin memiliki kemampuan terbaiknya dalam membela kedaulatan bangsa di wilayah perairan kita yang sangat luas," kata Djayeng.

Ade Supandi dalam peringatan hari jadi Kopaska juga meresmikan lapangan tembak Susilo Dwi Hedianto dari korps bersemboyan 'Tan Hana Wighna Tan Sirna' ini (tak ada rintangan yang tak dapat diatasi).

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa menyayangkan adanya oknum atau kelompok yang menjadikan tempat ibadah sebagai alat politik demi meraih kekuasaan di pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu).

Pasalnya, kata Willy, tempat beribadah, terutama masjid, merupakan sarana untuk menyatukan umat, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai gelanggang politik praktis. Politisasi tempat ibadah juga bisa menimbulkan gesekan dan keresahan di antara sesama warga.

"Kalau sudah seperti itu bisa berbahaya, karena orang itu telah lakukan penghasutan di tempat ibadah demi pilkada atau pemilu. Saya sangat menyayangkan kalau ada yang seperti itu," kata Willy di Jakarta, Senin (23/4). Dia menduga, ada oknum yang sengaja mengemas politik ke dalam ranah agama menjadi penghasutan.

Politisi seperti itu, ujarnya, tak layak dipilih, karena tidak menggambarkan semangat nasionalisme dan tak membawa kepentingan orang banyak. Willy mengajak semua pihak agar bersama-sama menjaga tempat ibadah, sehingga tidak terkontaminasi oleh ambisi politisi yang haus kekuasaan. "Kita sesama umat Muslim harus kompak. Jaga kesucian tempat ibadah dari arena ghibah yang masuk kategori penghasutan," tegasnya.

 

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Masyarakat melihat kerja nyata dari Presiden Jokowi. Itulah sebabnya sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden (capres) terus naik tinggi.

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menyatakan hal itu untuk menanggapi kritikan beberapa pihak yang menyebut sang presiden terus melakukan pencitraan. Dia mengaku memantau kritikan lewat media sosial maupun media massa konvensional.

Menurut Charles, sesuai hasil survei, dalam enam bulan terakhir, elektabilitas Jokowi naik dari 46,3% menjadi 55,9%. Berbagai lembaga survei memperkuatnya, termasuk hasil survei Litbang Kompas.

"Ini menunjukkan bahwa Jokowi memang masih diinginkan oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia lagi lima tahun ke depan," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/4).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan,  masyarakat sekarang ini melihat hasil nyata dari kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Data survei Litbang Kompas menjadi fakta dan bukti bahwa sebenarnya siapa yang sedang berkampanye dengan pencitraan dan siapa yang sedang bekerja untuk rakyat.

"Masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai," imbuhnya.

Maka dari itu, katanya, tuduhan terhadap Jokowi yang melakukan pencitraan sangat tidak benar. Masyarakat Indonesia sudah bisa membedakan siapa yang hanya sekedar membangun isu atau narasi pencitraan atau yang memang terbukti nyata melakukan kerja untuk masyarakat luas.

Kalaupun selama ini Jokowi dianggap hanya pencitraan belaka, lanjutnya, nyatanya hasil survei terhadap Jokowi terus naik.

"Ini membuktikan kalau Jokowi semakin dicintai oleh rakyat karena kerjanya, dan hasilnya bisa dirasakan sampai wilayah terpencil di Indonesia," tukas Charles.

Dia meyakini Pemilu 2019 akan dijadikan momentum untuk menentukan pemimpin yang memang sudah terbukti siap bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara. Ukurannya adalah kerja-kerja dan hasil kinerjanya tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Pak Jokowi sudah melakukan itu semua," tandas Charles.

 

Sumber: Investor Daily

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Madrasah (MTs) serentak dilaksanakan hari ini. Ada 4.295.346 siswa yang mengikuti UN hari pertama ini. Berdasarkan jadwal, Senin(22/4) secara serentak siswa mengikuti UN untuk Bahasa Indonesia. Namun, pelaksanaan UN ini tidak berjalan lancar. Pasalnya, masih ada laporan adanya kendala pada server.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemdikbud Totok Suprayitno mengakui adanya gangguan server khususnya UN yang berbasis komputer(UNBK) sehingga pelaksanaan UN yang dijadwalkan untuk sesi satu pada pukul 07.00 WIB atau sesuai waktu setempat terpaksa ada keterlambatan.

“Ada laporan beberapa daerah mengalami masalah server sehingga pelaksanaan UNBK diundur 30 menit hingga satu jam dan tidak ada yang membatalkan pelaksanaan UNBK,” kata Totok saat dihubungi Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), Senin(22/4).

Totok mengatakan, masalah server ini dapat diatasi karena bersifat situasional, sehingga proses UNBK tetap berjalan dan tidak ada laporan sekolah yang membatalkan pelaksanaan UNBK. Berdasarkan laporan, masalah server ini terjadi di ada empat kota yakni Jakarta, Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara untuk kota- kota lain belum ada laporan.

Ia menyebutkan, adanya keterlambatan 30 menit hingga satu jam ini menyebabkan adanya kemunduran proses pelaksanaan UNBK pada sesi satu dan sesi selanjutnya menyesuaikan.

Inung Kurnia orang tua murid MTs Al Khairiyah Jakarta juga membenarkan adanya kendala server di sekolah. Ia mengaku mendapat laporan dari putrinya yang mengukit UNBK sesi satu.

“Anak UN sesi satu. Barusan saya menelepon anak saya. Benar ada masalah server selama 30 menit,” kata Inung.

Meski demikian, Inung mengaku, tidak khawatir akan psikis anaknya. Pasalnya, sebelum UN, ia telah memberi petuah untuk tetap tenang dan tidak panik ketika ada kendala saat UN.

Secara terpisah, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, panitia UN telah menyiapkan server dengan melakukan peningkatan server. Namun, adanya peningkatan jumlah peserta UNBK. Masalah server kata dia, tentu akan kerap terjadi.

“Ini sulit diprediksi akan terjadinya kendala, tetapi panitia telah melakukan penambahan kapasitas server,” ujarnya.

 

Sumber: BeritaSatu

JALUR GAZA - Sebuah kelompok HAM internasional mendesak PBB agar menetap di perbatasan Gaza-Israel secara permanen selama terjadinya aksi protes Great March of Return, yang hingga kini sudah menewaskan 39 warga Palestina di tangan pasukan Israel.

Menurut pernyataannya, lembaga pengawas HAM asal Swiss Euro-Mediterranean Human Rights Observatory Human Rights Monitor menyurati Clement Nyaletsossi Voule, utusan khusus PBB untuk hak kebebasan berkumpul dan asosiasi.

Surat itu menuntut agar badan PBB mengawasi aksi protes di perbatasan timur Gaza itu untuk mencatat tindakan Israel terhadap demonstran.

Mereka mengatakan unjuk rasa itu damai, namun menuduh pasukan Israel menggunakan kekerasan terhadap demonstran tak bersenjata.

"Antara waktu 30 Maret 2018 dan 20 April 2018, penembak jitu Israel sudah membunuh 39 demonstran, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil tanpa senjata, dan melukai 5.000 lainnya, termasuk wartawan. Pengunjuk rasa itu tidak membawa ancaman apapun terhadap pihak Israel," jelas pernyataan itu, Minggu (22/4).

Dalam protes hari Jumat (20/4), empat warga Palestina - termasuk lelaki 15 tahun bernama Mohammed Ibrahim Ayoub - tewas ditembak pihak Israel.

Sejak 30 Maret, warga Palestina telah berkerumun di perbatasan timur Jalur Gaza dengan Israel untuk menuntut pemulangan pengungsi. Unjuk rasa itu akan terus berlangsung selama enam pekan, hingga 15 Mei. Tanggal itu menandai 70 tahun terbentuknya Israel - yang di Palestina di sebut sebagai hari "Bencana".

 

Sumber: Anadolu

Advertisement