17
Sun, Dec
0 New Articles

Ahok unggul, PDI-P buka Posko Pengaduan atasi pelanggaran di basis Pendukung Ahok-Djarot

Hukum
Typography

Jakarta-B7, 16/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Berdasarkan catatan yang masuk redaksi hingga jam 16.30 WIB, Rabu (15/2/17) menunjukkan, perolehan suara pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mulai stabil di angka 42-43 persen, membuat mereka memimpin di atas dua kandidat lainnya.

Atas hasil tersebut, Ahok mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih pada pendukungnya, meskipun tidak sesuai keinginan untuk menang langsung satu putaran.

“Kita pantas bersyukur dengan hasil yang kita capai,” kata Ahok kepada para pendukungnya di posko Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

“Mengapa? Tiga empat bulan yang lalu ada lembaga survei yang mengatakan Ahok jatuh nomor buncit, Ahok nomor tiga. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan suara kita hanya 10%.”

Melihat perkembangan hitung cepat, Ahok meyakini pemilihan gubernur ini akan berlanjut ke putaran kedua.

“Tapi apa pun yang terjadi, kita sudah pantas bersyukur,” kata Ahok, yang mendapat halangan besar di pemilihan ini karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dan kerap dihadang massa ketika kampanye di lapangan.

Posko pengaduan

Jajaran PDI Perjuangan kini membuka Posko Pengaduan warga yang tidak menggunakan hak pilih di Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta.

Dilaporkan, Posko Pengaduan dibuat karena disinyalir banyak pelanggaran terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung PDIP.

"Kami membuka posko pengaduan kasus-kasus pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu (15/2/17) kemarin.

Dikatakan, posko pengaduan itu dibuka mulai Kamis (16/2/17) pukul 12.00 WIB. Posko tersebut terletak di Jalan Majapahit No 26, Blok AG, Jakarta 10160, Telepon 021-3518457/62 dan Faksimili di nomor 021-3510479. Selain itu, warga juga bisa mengirimkan pengaduan ke alam surat elektronik bbhapusat.pdip@gmail.com.

Sebelumnya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilgub DKI Jakarta.

Peristwa penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis dalam Pilgub DKI Jakarta merupakan pelanggaran hak asasi warga.

Disebut Trimedya, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 diwarnai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelanggaran tersebut terjadi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

"Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara sangat merugikan pasangan Ahok-Djarot dikarenakan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak plihnya. Terhadap pelangaran tersebut, Bawaslu tidak melaksanakan fungsi dengan baik," demikian Trimedya Panjaitan sebagaimana dilansir 'BeritaSatu.com' dan diolah Tim 'SOLUSSInews' serta 'BENDERRAnews' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Jakarta-B7, 16/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Berdasarkan catatan yang masuk redaksi hingga jam 16.30 WIB, Rabu (15/2/17) menunjukkan, perolehan suara pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mulai stabil di angka 42-43 persen, membuat mereka memimpin di atas dua kandidat lainnya.

Atas hasil tersebut, Ahok mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih pada pendukungnya, meskipun tidak sesuai keinginan untuk menang langsung satu putaran.

“Kita pantas bersyukur dengan hasil yang kita capai,” kata Ahok kepada para pendukungnya di posko Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

“Mengapa? Tiga empat bulan yang lalu ada lembaga survei yang mengatakan Ahok jatuh nomor buncit, Ahok nomor tiga. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan suara kita hanya 10%.”

Melihat perkembangan hitung cepat, Ahok meyakini pemilihan gubernur ini akan berlanjut ke putaran kedua.

“Tapi apa pun yang terjadi, kita sudah pantas bersyukur,” kata Ahok, yang mendapat halangan besar di pemilihan ini karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dan kerap dihadang massa ketika kampanye di lapangan.

Posko pengaduan

Jajaran PDI Perjuangan kini membuka Posko Pengaduan warga yang tidak menggunakan hak pilih di Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta.

Dilaporkan, Posko Pengaduan dibuat karena disinyalir banyak pelanggaran terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung PDIP.

"Kami membuka posko pengaduan kasus-kasus pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu (15/2/17) kemarin.

Dikatakan, posko pengaduan itu dibuka mulai Kamis (16/2/17) pukul 12.00 WIB. Posko tersebut terletak di Jalan Majapahit No 26, Blok AG, Jakarta 10160, Telepon 021-3518457/62 dan Faksimili di nomor 021-3510479. Selain itu, warga juga bisa mengirimkan pengaduan ke alam surat elektronik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sebelumnya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilgub DKI Jakarta.

Peristwa penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis dalam Pilgub DKI Jakarta merupakan pelanggaran hak asasi warga.

Disebut Trimedya, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 diwarnai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelanggaran tersebut terjadi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

"Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara sangat merugikan pasangan Ahok-Djarot dikarenakan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak plihnya. Terhadap pelangaran tersebut, Bawaslu tidak melaksanakan fungsi dengan baik," demikian Trimedya Panjaitan sebagaimana dilansir 'BeritaSatu.com' dan diolah Tim 'SOLUSSInews' serta 'BENDERRAnews' untuk 'Berita7.com'. (Tim)