20
Fri, Apr
32 New Articles

Jakasa Agung Minta Aktivis Anti Koropsi Objektif, Utamakan Fakta!

Hukum
Typography

Jakarta, Berita7.com - Antara fakta dan opini menjadi polemik pada kebanyakan kasus koropsi. Hal itu membuat Jaksa Agung HM Prasetyo meminta aktivis antikorupsi mengedepankan fakta dan obyektivitas serta memberikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan institusinya.

Diakui Jaksa Agung, di tengah penanganan berbagai kasus besar korupsi seperti perkara pengalihan lahan PT KAI di Medan yang melibatkan pejabat pemerintah provinsi setempat dan kasus dana Bansos Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kejagung justru disudutkan.

"Mestinya aktivis antikorupsi mengedepankan fakta dan obyektivitas. Kami justru berharap dukungan aktivis antikorupsi ketika menangani perkara korupsi. Kami menangani kasus korupsi tapi malah disudutkan," kata Prasetyo, Senin (25/10).

Dirinya pun mempersilakan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Korps Adhyaksa. Dengan demikian akan diperoleh penilaian secara objektif.

Jaksa Agung menyayangkan masih munculnya tudingan miring terhadap pengambilalihan perkara dana bansos Sumut. Terlebih hal itu dikaitkan dengan penersangkaan terhadap Patrice Rio Capella dalam kasus dugaan suap pada kasus yang sama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo memandang banyaknya suara miring terhadap langkah Kejagung dalam menangani kasus korupsi sebagai bentuk perlawanan balik para koruptor.

Prasetyo meyakinkan, sejak diangkat menjadi jaksa agung, dirinya telah memisahkan diri dengan politik dengan cara keluar dari Partai NasDem. Penegakan hukum, ujarnya, tak disangkutpautkan dengan politik.

Prasetyo juga mengemukakan meski berasal dari Partai NasDem, dirinya selaku jaksa agung tak pernah menghentikan proses hukum kader partai tersebut.

Sebagai contoh disebutkannya, Kejaksaan Tinggi Sulteng justru menahan mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga eks Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Sulteng HB Paliudju terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran operasional Provinsi Sulteng tahun 2006-2011.

Demikian pula sikap tegas Kejati NTT yang menersangkakan Bupati Sumba Barat Daya, Jubilate Pieter Pandango dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor pada 2011 senilai Rp3,2 miliar. Jubilate sebelumnya diketahui sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat.

Ketika KPK menangkap hakim dan panitera PTUN Medan terkait dana bansos Sumut, Prasetyo meminta lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap hingga dalangnya.

"Ketika mereka (KPK) menginformasikan OTT di PTUN di Medan, ketika mereka mengatakan menangkap hakim dan panitera, saya sejak awal mengatakan ungkap tuntas. Saya mengapresiasi dan bahkan meminta dituntaskan kasus tersebut hingga ke dalangnya," ujarnya.

Lebih jauh Prasetyo memandang ada upaya kepentingan politis yang cukup tinggi berupa mengaitkan penersangkaan Rio Capella dengan hubungannya dengan Jaksa Agung.

"Ada kepentingan politis tinggi. Saya tidak pernah bertemu dengan OC Kaligis dan Rio Capella. Teleponnya mana? Coba buka saja," ungkap Prasetyo. (sla/edr)