17
Tue, Jul
0 New Articles

Ditanya Soal KPK Jerat Boediono Cs di Kasus Century, Saut: Nggalah, Ragu Gimana

Hukum
Typography

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Termasuk menjerat Wakil Presiden ke-11, Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

"Nggaklah, ragu bagaimana?" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam berkas putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI. Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law principle.

"Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," katanya.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Namun, setelah lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Lambannya penanganan perkara ini membuat Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus?. ?

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mmempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam megakorupsi ini.

"Yang (kasus) Century, masih jalan, timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itukan harus dipelajari pelan-pelan," katanya.

Setelah PN Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI, KPK sebelumnya berjanji akan segera memutuskan tindak lanjut perkara ini dalam waktu dua pekan. Namun, janji tersebut belum ditepati KPK. Saut mengaku, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah hal, sehingga belum dapat memutuskan kelanjutan penanganan kasus ini.

"Ya itu kan harapan kami (selesai mempelajari dalam dua minggu) tapi itukan diperlukan melengkapi yang lain-lain lagi," katanya.

Â

 Sumber: Suara Pembaruan