21
Tue, Aug
29 New Articles

KPK Pastikan Jerat Pihak Lain yang Terlibat Korupsi E-KTP

Hukum
Typography

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak berhenti dengan putusan 15 tahun pidana penjara terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Lembaga antikorupsi bakal menjerat pihak-pihak lain yang terlibat atau menerima aliran dana dari proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan pihaknya bakal segera mencermati setiap fakta yang muncul dalam proses persidangan Novanto maupun tiga terdakwa lain yang telah divonis bersalah, yakni dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan mempelajari dan menganalisis fakta persidangan dan putusan Novanto untuk dilaporkan kepada Pimpinan yang nantinya akan memutuskan langkah hukum selanjutnya.

"Untuk pengembangan pada pelaku lain, segera kami cermati fakta-fakta sidang. Tentu seperti yang pernah disampaikan, kasus ini tidak akan berhenti kepada SN (Setya Novanto) saja," kata Agus saat dikonfirmasi, Selasa (24/4).

Tak hanya pihak yang terlibat, KPK juga membuka kemungkinan untuk menjerat Novanto dalam kasus dugaan pencucian uang. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Novanto disebut menerima USD 7,3 juta dari proyek e-KTP dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. Uang itu diterima Novanto melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung. Berdasarkan fakta persidangan, uang kepada Novanto dialirkan melalui sistem barter antar money changer.

"Sejak tuntutan diajukan kami sudah sampaikan, jika ada bukti yang kuat adanya upaya penyamaran uang hasil korupsi tentu akan diproses," tegas Agus.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terhadap Setya Novanto. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Hakim juga menolak permohonan Novanto untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus ini.

Agus mengatakan, KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terutama terkait uang pengganti dan pencabutan hak politik. Meskipun, 15 tahun pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim berselisih satu tahun dari tuntutan Jaksa, yakni 16 tahun pidana penjara.

"Apresiasi terhadap putusan hakim karena tuntutan KPK tentang uang pengganti dan pencabutan hak politik dikabulkan, meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun," katanya.

Agus menyatakan, dalam mengusut perkara Novanto, KPK menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat kerja keras tim penyelidik, penyidik dan penuntut serta unit terkait lainnya, berbagai tantangan dan hambatan itu dapat diatasi hingga kasus ini dapat dituntaskan dan diadili pengadilan. Tak ketinggalan, KPK juga mengapresiasi dukungan masyarakat dalam penuntasan kasus ini.

"Dukungan dan pengawalan dari publik sangat di appresiasi oleh kami di KPK. KPK menyampaikan terimakasih juga pd masyarakat. Karena kami sadar, kasus ini merugikan masyarakat luas," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya bakal mempelajari dan menganalisis putusan Novanto untuk menentukan pengembangan kasus ini. Dari analisis tersebut, KPK akan menjerat pihak-pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait korupsi e-KTP.

"Karena kita tahu masih ada pihak lain baik yang diduga bersama-sama maupun pihak yang diduga mendapatkan keuntungan atau aliran dana dari proyek e-KTP. Peran mereka tentu harus dilihat lebih rinci sampai akhirnya perlu dilakukan pengembangan perkara ini. Kasus e-KTP seperti yang beberapa kali kami sampaikan tidak akan berhenti pada Setya Novanto. Apalagi sekarang kita sedang proses tiga orang tersangka yakni satu anggota DPR dan dua pengusaha dan kami akan tetap melihat peran pihak-pihak lain. Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK," katanya.

Febri masih enggan menyebut pihak lain yang bakal menyusul Novanto sebagai pesakitan di kasus korupsi ini. Febri hanya memastikan terdapat sejumlah nama yang bakal ditelusuri keterlibatannya oleh KPK.

"Tentu saya tidak bisa sebut nama ya, tapi yang pasti peran pihak-pihak lain akan kita telusuri. Masih ada cukup banyak ya pihak-pihak di kasus e-KTP ini. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat, pertama, pihak yang diduga bersama-sama, kemudian pihak yang diduga mendapatkan aliran dana atau diperkaya. Tentu akan kita lihat lebih lanjut. Apakah mereka dari klaster politik, birokrasi Kemdagri misalnya atau yang lain yang terkait ataupun pihak lain dari swasta. Itu nanti kita harus lihat secara lebih hati-hati," katanya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan