25
Wed, Apr
36 New Articles

Tanpa Bos Gajah Tunggal, KPK Yakin Buktikan Kasus BLBI

Hukum
Typography

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berupaya menghadirkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang menjadi saksi penting dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. Bahkan, KPK memastikan bakal menjemput paksa bos PT Gajah Tunggal Tbk yang diduga diuntungkan dari kasus BLBI itu jika diketahui berada di Indonesia.

"Kalau saksinya ada di Indonesia kita bisa menghadirkan atau meminta petugas untuk dihadirkan atau yang disebut secara umum panggil paksa," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/2).

Meski demikian, Febri mengakui KPK tak dapat berbuat banyak saat ini. Hal ini lantaran Sjamsul dan istrinya sedang berada di luar negeri. Meskipun, Sjamsul dan Itjih diduga berperan penting dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun tersebut. "Kalau di luar negeri tentu (panggil paksa) itu tidak bisa kita lakukan," ujarnya.

Meski tanpa keterangan Sjamsul dan Itjih, KPK masih optimistis mampu membuktikan secara utuh adanya korupsi dalam penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul. Setidaknya, penyidik telah memeriksa sejumlah petinggi PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki kaitan dengan Sjamsul Nursalim untuk melengkapi bukti-bukti yang dimiliki. Selain itu, penyidik KPK juga sudah memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin yang disebut tangan kanan Sjamsul dan sejumlah petani tambak PT Dipasena.

Perusahaan tambak udang milik Sjamsul Nursalim itu sempat dikelola oleh Ayin dan suaminya, Surya Dharma (almarhum). Sjamsul diketahui menyerahkan Dipasena yang merupakan salah satu asetnya untuk melunasi kewajiban selaku obligor penerima BLBI. Aset Dipasena tersebut diklaim bernilai Rp 4,8 triliun, sesuai dengan sisa utang Sjamsul Nursalim kepada pemerintah atas kucuran BLBI pada 1998 silam.

Dari total tersebut, sekitar Rp 1,1 triliun ditagihkan dari sejumlah petani tambak yang berada dibawah naungan Dipasena. Jumlah tersebut diklaim sesuai dengan piutang sejumlah petani tambak kepada Dipasena yang dikelola Ayin dan sang suami. Namun, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset sebesar Rp 1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak itu hanya bernilai Rp 220 miliar. Sedangkan sekitar Rp 3,7 triliun ternyata tidak dilakukan pembahasan oleh BPPN dan tidak ditagihkan ke Sjamsul Nursalim. "Nanti akan dianalisis kembali kalau memang sudah cukup tentu akan dilakukan pelimpahan apakah tahap pertama atau tahap kedua atau hal-hal lain yang nanti kami sampaikan lagi," katanya.

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sumber: Suara Pembaruan