17
Sun, Dec
0 New Articles

Top Stories

Grid List

[JAKARTA] Tim penyidik dan tim dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali ke Rumah Sakit Premiere Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (20/9) besok. Tim penyidik dan tim dokter berencana memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto yang menjalani pemeriksaan dan operasi pemasangan ring jantung pada Senin (18/9) kemarin.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik dan dokter KPK sempat mendatangi rumah sakit usai Novanto menjalani operasi. Saat itu, Novanto yang telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP belum dapat diperiksa karena sedang beristirahat. Namun, dokter spesialis jantung yang menangani Novanto menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar itu bisa diperiksa penyidik pada Rabu (20/9).

"Tim sempat menanyakan pada dokter spesial jantung yang menangani SN (Setya Novanto), apakah terhadap SN dapat dilakukan pemeriksaan? Disampaikan, karena perkembangannya baik kemungkinan pemeriksaan dapat dilakukan pada hari Rabu ini," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta.

Meski demikian, Febri mengatakan, dilakukannya pemeriksaan ini akan diputuskan usai tim dokter memeriksa Novanto besok. Dikatakan, tim dokter dan penyidik KPK harus memastikan kondisi kesehatan Novanto dapat menjalani pemeriksaan atau fit to be question.

"Kita lihat perkembangan besok ya saya kira. Informasi lebih rinci kegiatan besok karena keterangan dari dokter masih bersifat lisan. Kami masih perlu cek dan melihat sampai dengan perkembangan besok. Jadi yang paling penting dalam kondisi sesorang dilihat secara hukum adalah apakah yang bersangkutan can to be question atau tidak itu. Itu poin yang paling krusial," tegasnya.

Diketahui, KPK telah dua kali memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun, Novanto tak pernah memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit. Saat dipanggil untuk diperiksa pada Senin (11/9), Novanto melalui surat yang diantar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengaku sedang sakit gula darah usai berolahraga sehari sebelumnya. Gula darah ini berdampak pada fungsi jantung dan ginjal Novanto. Kondisi kesehatan juga menjadi alasan Novanto untuk tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (18/9) kemarin. Melalui surat yang diantar istrinya, Diesti Astriani Tagor, Novanto mengaku sedang sakit jantung. Novanto disebut menjalani pemeriksaan dan operasi pemasangan ring jantung di Rumah Sakit Premiere Jatinegara, Jakarta Timur.Febri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Setia Budi yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Sigit yang menjadi tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sigit diketahui telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur pada Rabu (20/9). Motor Harley yang diduga suap dari Setia Budi kepada Sigit pun telah disita tim penyidik KPK. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga sudah memeriksa sembilan saksi dan satu tersangka yang terdiri dari unsur auditor BPK, pejabat dan pegawai Jasa Marga dan pihak swasta terkait di kantor perwakilan BPKP Kota Bandung beberapa waktu lalu.

 

Jakarta - Penyidik Bareskrim menetapkan Dirut PT Indo Beras Unggul (PT IBU), yang terletak di Jl Rengas Km 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat, yang digerebek Kamis (20/7) kemarin sebagai tersangka.

"Selasa (1/8) penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka bersama ahli hukum dan pengawas internal. Kami memutuskan, berdasarkan alat bukti yang telah terkonfirmasi, memutuskan siapa tersangkanya," kata Direktur Pidana Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya melalui pesan pada Beritasatu.com Rabu pagi (2/8).

Yang dijadikan tersangka dalam dugaan perkara kecurangan terhadap konsumen dan pihak lain itu adalah TW selaku Dirut PT IBU.

Agung belum menjelaskan apakah tersangka sudah ditangkap. Rencananya akan ada rilis soal ini.

Seperti diberitakan penyidik menduga terdapat tindak pidana dalam proses produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT IBU sebagaimana diatur dalam pasal 383 Bis KUHP dan Pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Jakarta- Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan agen perekrut tenaga kerja luar negeri dan para pihak terkait termasuk organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang tenaga kerja untuk memastikan para pekerja migram, khususnya wanita tidak ditarik masuk dalam kelompok radikal atau ekstremis.

Radikalisasi para pekerja wanita (tenaga kerja wanita/TKW) Indonesia di Hong Kong sebagaimana laporan terkini dari Institute Analis Kebijakan Konflik (IPAC) menyebutkan, sekitar 50 pekerja rumah tangga yang tergabung dalam kelompok radikal telah bergerilya di tengah 153.000 para pekerja migram Indonesia yang berada di Hong Kong.

"Beberapa dari para perempuan ini diajak bergabung oleh kaum jihadis yang menjadi pacar mereka lewat jaringan online. Namun, beberapa lainnya bergabung dengan ISIS sebagai jalan untuk memperkuat," ujar analis IPAC Nava Nuraniyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/7).

Laporan tersebut menyebutkan, peningkatan perekrutan para pekerja wanita Muslim Indonesia di Hong Kong untuk masuk jaringan radikal ini meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2000 sejalan dengan peningkatan permintaan pembantu rumah tangga di Hong Kong.

Dikatakan, peningkatan komunitas Muslim Indonesia di Hong Kong ini juga diikuti dengan peningkatan kegiatan kerohanian (dakwah) oleh ustaz Indonesia, dimulai dari yang moderat namun secara bertahap menuju yang bersifat ideologi termasuk Salafi dan jihadi. Para wanita Indonesia tersebut menemukan teman-teman mereka di kelompok dakwah ini yang kerap bertindak sebagai pengganti keluarga mereka. Jika satu orang berhasil diajak masuk dalam jaringan radikal  maka yang lainnya akan mengikutinya.

Dalam beberapa kasus, persoalan pribadi menjadi dorongan untuk melakukan pencarian kelahiran kembali dan pembaruan melalui "pemurnian" Islam, namun konflik Suriah justru yang menarik beberapa wanita untuk mendukng Negara Islam (Islamic State). Mereka melihat para pejuang sebagai pahlawan dan mendorong mereka untuk menawarkan bantuan logistik dan keuangan.

Beberapa di antaranya malah mengembangkan hubungan pribadi secara online dengan para pejuang yang kemudian membantu mereka untuk masuk ke Suriah atau bergabung dengan mereka di Suriah. Beberapa di antaranya akhirnya dieksploitasi oleh pacar yang dikenal via online, termasuk mereka yang ditahan di penjara-penjara di Indonesia, yang menjadikan para pekerja wanita ini sebagai pemasok uang yang tak akan berakhir.

IPAC meminta pemerintah Indonesia bekerja sama dengan agen-agen penyalur tenaga kerja luar negeri dan kelompok-kelompok hak migran termasuk modul-modul pelatihan yang mengingatkan para pekerja wanita Indoensia akan risiko eksploitasi oleh para pria yang tergabung dalam kelompok radikal.

IPAC juga meminta konsuler Indonesia di Hong Kong untuk bekerja lebih erat lagi dengan ulama setempat dan otoritas Hong Kong untuk memastikan bahwa para ulama atau ustaz radikal yang sudah diketahui tidak diberikan visa untuk menyebarkan kebencian di kalangan komunitas pekerja migran.

"Pada akhirnya mitra terbaik bagi pemerintah Indonesia dan Hong Kong untuk mencegah radikalisasi di kalangan pekerja migran adalah komunitas Muslim yang lebih luaas itu sendiri," ujar Nuraniyah. (Tim/h)

Jakarta - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, berencana memanggil musisi Ahmad Dhani terkait kasus dugaan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian lewat media sosial Twitter. Kasus tersebut sudah naik dari penyelidikan ke dalam proses penyidikan.

"Yang jelas kondisinya sekarang naik ke proses penyidikan," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan, Selasa (25/7).

Dikatakannya, penyidik menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan karena telah mengantongi minimal dua alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti.

"Intinya untuk kasus itu kita naikkan ke proses sidik. Ya sementara seperti itu (sudah menemukan dua alat bukti). Ada keterangan saksi dan barang bukti," ungkapnya.

Ia menyampaikan, rencananya penyidik akan memanggil saksi-saksi untuk diperiksa kembali, termasuk terlapor Dhani.

"Ya sudah pasti akan kita periksa (Dhani). Ya nanti akan kita kasih tahu jadwalnya. Yang pasti saksi-saksinya yang akan kita lakukan pemeriksaan dulu, setelah itu yang dilaporkan akan kita panggil dengan statusnya sebagai saksi," katanya.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor, tambahnya, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah pentolan Grup Band Dewa 19 itu bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

"Setelah itu baru kita gelar perkara lagi untuk menaikan status apa bisa jadi tersangka atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Ahmad Dhani harus berurusan kembali dengan polisi, setelah pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat melaporkannya terkait kasus dugaan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian melalui media sosial Twitter, ke Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/3) malam.

Laporan yang dibuat pelapor Jack Boyd Lapian dengan nomor: LP/1192/III/2017/PMJ/ Ditreskrimsus, itu berkaitan dengan cuitan Dhani di Twitter yang berisi: "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya."

Cuitan Dhani itu, diduga mengandung unsur kebencian dan permusuhan, serta melanggar Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Laporan itu, kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut.(Tim/h)

Jakarta - Setelah putusan pengadilan dibacakan, beragam komentar media sosial bermunculan salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memuji para hakim yang mengadili perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fadli bahkan menyebut para hakim yang memvonis Ahok dengan penjara 2 tahun, sebagai hakim-hakim hebat dan pahlawan penegak hukum.

“Keputusan Majelis Hakim sesuai fakta hukum n wakili rasa keadilan masyarakat. Inilah hakim2 hebat yg independen n pahlawan penegak hukum,” tulis Fadli Zon dalam akun Twitter @fadlizon, Senin (9/5) siang. (Tim/h)

Kuala Lumpur-B7, 24/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Pihak Kepolisian Kerajaani Malaysia menyatakan, racun yang digunakan dalam pembunuhan Kim Jong-nam disebut sebagai “agen saraf VX”, yaitu cairan mematikan yang hanya digunakan dalam perang kimia. Temuan berdasarkan analisa awal yang diambil dari lap penyeka wajah dan mata kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, tersebut.

Cairan yang sangat beracun itu dikenal juga sebagai ethyl N-2- Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate, dikategorikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai senjata pemusnah massal.

Kim Jong-nam tewas pada 13 Februari lalu dalam perjalanan ke rumah sakit setelah melapor kepada petugas bandara bahwa dirinya telah disemport cairan di wajahnya saat menunggu penerbangan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Video dari CCTV bandara menunjukkan seorang perempuan mendekap wajahnya.

Sebelumnya, polisi Malaysia menyebut dua penyerang perempuan mengusap cairan ke wajah Kim, lalu berjalan menjauh dan segera mencuci tangan mereka.

Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) menyatakan VX sebagai racun paling ampuh dan hanya digunakan dalam perang kimia. Cairan itu bening, tidak berwarna seperti minyak mesin. Setetes cairan yang diserap lewat kulit sudah cukup fatal untuk menganggu sistem saraf. Cairan itu dikembangkan sekitar tahun 1950 di Inggris saat penelitian pestisida, tapi akhirnya disebut terlalu beracun untuk digunakan.

“Ada kemungkinan kontak dari cairan VX ke kulit, sekalipun langsung dicuci, tetap mematikan,” sebut pusat kontrol tersebut.

Semua agen saraf menyebabkan efek racun dengan cara mencegah proses sewajarnya untuk menghentikan enzim pada kelenjar dan otot. Tanpa penghentian, kelenjar dan otot akan terus distimulasi, sampai akhirnya kelelahan dan tidak mampu mempertahankan pernafasan.

Saddam Hussein disebut sebagai korban dari cairan VX saat Perang Iran-Irak. Pasokan VX diduga juga terdapat di Suriah, meskipun hanya AS dan Rusia yang mengaku memiliki VX atau agen yang sama.

Polisi Malaysia menyatakan Pusat untuk Senjata Kimia masih menganalisa hal lainnya. Malaysia sudah menahan empat tersangka termasuk dua perempuan warga negara Indonesia (WNI) dan Vietnam. Malaysia juga masih mengejar tujuh tersangka lainnya, termasuk sudah meminta bantuan Interpol untuk pencarian empat tersangka warga Korut. Demikian 'Suara Pembaruan' sebagaimana diolah Tim 'SOLUSSInews' dan 'BENDERRAnews' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Jakarta-B7, 21/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Sejauh ini, menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan,  pelaksanaan aksi massa "212" di Gedung Parlemen sejauh ini berjalan kondusif meskipun massa aksi berjumlah ribuan orang.

"Situasi cukup kondusif, orasi dilakukan secara damai sebagaimana dilaporkan kepada kami. Tentunya ini yang kita inginkan massa tertib," katanya saat meninjau aksi massa di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/2/17).

Iriawan menambahkan, sejauh ini massa aksi "212" ada sekitar 5.500 orang dan dirinya mengharapkan aksi itu bisa berjalan tertib dan aman dalam menyampaikan aspirasi.

Ditambahkan, saat ini personel gabungan dari Polri dan TNI sudah mencapai 28 ribu orang untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, yang disebar di sekeliling kompleks parlemen maupun di luar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (20/2/17) kemarin, untuk memberitahukan rencana aksi yang digelar Selasa (21/2/17) yang digalang oleh Forum Umat Islam dengan agenda menuntut penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau kulonuwun besok akan ada massa besar, Insya Allah aman. Tujuannya pencopotan Gubernur sesuai dengan tuntutan dari massa yang datang," ujarnya.

Dikatakan Al-Khatthath, pelantikan Ahok melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena yang bersangkutan merupakan terdakwa kasus penodaan agama yang sedang menjalani persidangan.

Kendati begitu, pihak Kemendagri yang bertanggungjawab penuh atas urusan ini tetap konsisten, "tunggu pendapat hukum dari Mahkamah Agung". Demikian 'Antaranews' yang diolah Tim 'SOLUSSInews' dan 'BENDERRAnews' serta didukung foto istimewa olahan 'JR Pro Jakarta' berdasar 'Fajar.co.id' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Jakarta-B7, 20/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Dipidana penjara 4,5 tahun, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurangan, itulah vonis yang dijatuhkan kepada Irman Gusman, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Vonis itu terungkap dalam sidang perkara suap kepengurusan kuota impor gula. Selain pidana badan, majelis hakim yang diketuai Nawawi Pamulango juga mengenakan pidana tambahan penncabutan hak politik Irman untuk dipilih selama tiga tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok.

"Menyatakan mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun," kata Nawawi membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2/17).

Irman dinyatakan terbukti menerima suap dari pemilik CV Semesta Berjaya pasutri Xaveriandy Susanto dan Memi yang lebih dulu dipidana, sebesar Rp100 juta, setelah mengurus CV Semesta Berjaya mendapat kuota dengan menghubungi Dirut Bulog Djarot Kusumayakti.

Majelis hakim berpendapat, perbuatan Irman memenuhi unsur menerima hadiah atau janji dalam Pasal 12 hurub b UU Tipikor. Namun, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana tujuh tahun penjara, denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan, serta pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyebut, perbuatan Irman telah mencederai amanatnya selaku Ketua DPD. Irman juga tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak jujur selama persidangan.

Seusai mendengarkan vonis, baik Irman maupun pihak penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Demikian 'Suara Pembaruan' dan 'BeritaSatu.com' yang diolah Tim 'SOLUSSInews' serta 'BENDERRAnews' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Jakarta-B7, 16/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Nama pengusaha Hary Tanoesoedibjo terseret 'nyanyian Antasari'. Antasari sendiri yang mengekspos, Hary Tanoe alias HT mendapat suruhan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan 'sesuatu' pesan kepada dirinya.

Ternyata, keadaan ini berpengaruh kepada pergerakan saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang masih lanjutkan pelemahan di perdagangan hari ini, Kamis (16/2/17) ini. Saham MNCN dibuka di level Rp1.590 atau melemah dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di 1.595 per USD.

Mengutip data dari Bursa Efek Indonesia, saham MNC kembali anjlok 50 poin atau 3,13 persen usai pembukaan ke level 1.545 pada pukul 10.26 WIB.

 

Saham MNCN bergerak melemah usai nama Hary Tanoe disebut Antasari yaitu pada Selasa (14/2/17) lalu. Padahal, pada Senin (13/2/17), saham MNCN bergerak cukup stabil di level 1.690-an. Di Selasa sore usai pengumuman Antasari, saham MNC terjun bebas 105 poin atau 6,18 persen ke 1.595.

 

Sebelumnya, nama Hary Tanoesoedibjo disebut dalam kasus mantan ketua KPK Antasari. Antasari mengungkap aktor di balik rekayasa kasus yang menyeretnya ke penjara selama 8 tahun. Dia menyebut ada peran Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di balik cerita cinta segitiga Antasari, Rani dan Nasrudin Zulkarnain.

 

Antasari menceritakan, pada bulan Mei 2007 rumahnya didatangi pengusaha bernama Hary Tanoesoedibjo tengah malam. HT datang ke rumahnya karena membawa pesan penting dari Cikeas. Pada Antasari, HT mengaku dirinya bisa didepak dari Cikeas bila misi yang diembannya gagal.

 

"Ada orang malam-malam ke rumah saya. Orang itu, Hary Tanoesoedibjo. Dia diutus Cikeas, siapa orang Cikeas? Dia diminta untuk bilang ke saya tak menahan Aulia Pohan," beber Antasari di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/17).

 

Saat itu, Antasari masih menjabat sebagai ketua KPK. Kebetulan, saat itu KPK baru saja menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.

 

"Dia (HT) bilang 'Saya datang membawa misi menemui bapak," kata Antasari menirukan ucapan Harry Tanoe saat itu dan disiarkan 'Merdeka.com'.

'Nyanyian Antasari'

Nama Hary Tanoesoedibjo kini terlanjur semakin populer sejak disebut dalam kasus mantan ketua KPK Antasari. Antasari mengungkap aktor di balik rekayasa kasus yang menyeretnya ke penjara selama 8 tahun. Dia menyebut ada peran Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di balik cerita cinta segitiga Antasari, Rani dan Nasrudin Zulkarnain.

Antasari menceritakan, pada bulan Mei 2007 rumahnya didatangi pengusaha bernama Hary Tanoesoedibjo tengah malam. HT datang ke rumahnya karena membawa pesan penting dari Cikeas. Pada Antasari, HT mengaku dirinya bisa didepak dari Cikeas bila misi yang diembannya gagal.

 

"Ada orang malam-malam ke rumah saya. Orang itu, Hary Tanoesoedibjo. Dia diutus Cikeas, siapa orang Cikeas? Dia diminta untuk bilang ke saya tak menahan Aulia Pohan," beber Antasari di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/17).

 

Saat itu, Antasari masih menjabat sebagai ketua KPK. Kebetulan, saat itu KPK baru saja menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.

 

"Dia (HT) bilang 'Saya datang membawa misi menemui bapak," kata Antasari menirukan ucapan Harry Tanoe saat itu.

 

Kasus ini direspons negatif para pemegang saham. Dikutip dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) saat ini terjun bebas 6,18 persen atau 105 poin ke level 1.595.

Penutupan perdagangan kemarin, MNCN masih berada di level 1.700 dan tadi pagi dibuka 1.695. Demikian seperti diolah Tim 'SOLUSSInews' dan 'BENDERAnews' untuk 'Berita7.com' berdasar laporan 'Merdeka.com'. (Tim)

Jakarta-B7, 16/2/17 (SOLUSSI/BENDERRA) - Berdasarkan catatan yang masuk redaksi hingga jam 16.30 WIB, Rabu (15/2/17) menunjukkan, perolehan suara pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mulai stabil di angka 42-43 persen, membuat mereka memimpin di atas dua kandidat lainnya.

Atas hasil tersebut, Ahok mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih pada pendukungnya, meskipun tidak sesuai keinginan untuk menang langsung satu putaran.

“Kita pantas bersyukur dengan hasil yang kita capai,” kata Ahok kepada para pendukungnya di posko Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

“Mengapa? Tiga empat bulan yang lalu ada lembaga survei yang mengatakan Ahok jatuh nomor buncit, Ahok nomor tiga. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan suara kita hanya 10%.”

Melihat perkembangan hitung cepat, Ahok meyakini pemilihan gubernur ini akan berlanjut ke putaran kedua.

“Tapi apa pun yang terjadi, kita sudah pantas bersyukur,” kata Ahok, yang mendapat halangan besar di pemilihan ini karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dan kerap dihadang massa ketika kampanye di lapangan.

Posko pengaduan

Jajaran PDI Perjuangan kini membuka Posko Pengaduan warga yang tidak menggunakan hak pilih di Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta.

Dilaporkan, Posko Pengaduan dibuat karena disinyalir banyak pelanggaran terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung PDIP.

"Kami membuka posko pengaduan kasus-kasus pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu (15/2/17) kemarin.

Dikatakan, posko pengaduan itu dibuka mulai Kamis (16/2/17) pukul 12.00 WIB. Posko tersebut terletak di Jalan Majapahit No 26, Blok AG, Jakarta 10160, Telepon 021-3518457/62 dan Faksimili di nomor 021-3510479. Selain itu, warga juga bisa mengirimkan pengaduan ke alam surat elektronik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sebelumnya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilgub DKI Jakarta.

Peristwa penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis dalam Pilgub DKI Jakarta merupakan pelanggaran hak asasi warga.

Disebut Trimedya, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 diwarnai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelanggaran tersebut terjadi di basis pendukung pasangan Basuki Tjahaj Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

"Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara sangat merugikan pasangan Ahok-Djarot dikarenakan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak plihnya. Terhadap pelangaran tersebut, Bawaslu tidak melaksanakan fungsi dengan baik," demikian Trimedya Panjaitan sebagaimana dilansir 'BeritaSatu.com' dan diolah Tim 'SOLUSSInews' serta 'BENDERRAnews' untuk 'Berita7.com'. (Tim)

Bandung. Berita7 - Surat panggilan kedua Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat yang ditujukan kepada tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden ke-1 Soekarno, Rizieq Syihab ditolak.

"Berdasarkan keterangan dari petugas yang mengirimkan surat, surat pemanggilan kedua untuk saudara Rizieq Syihab yang telah dikirimkan oleh kita sejak Selasa lalu ditolak," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (10/2).

Ia mengatakan Polda Jawa Barat menerima informasi Rizieq Syihab dan kuasa hukumnya tidak menerima surat panggilan kedua tersebut, namun dirinya memastikan bahwa surat panggilan tersebut telah dikirimkan ke kediaman Rizieq Syihab dan kantor perwakilan kuasa hukumnya di Jawa Barat.

Menurut dia, petugas yang mengirimkan surat pemanggilan kedua tersebut bahkan sempat disuruh pergi oleh seseorang yang berada di kediaman Rizieq Syihab, di Kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

"Surat panggilan kedua dikirim ke alamat yang sama dengan surat panggilan pertama, tetapi ditolak oleh yang ada di rumah situ, bahkan disuruh pergi pengantar suratnya, katanya kirim saja ke gunung. Pada panggilan pertama, Rizieq tidak hadir karena ada keterangan saudara Rizieq Syihab sedang sakit," katanya.

Yusri menuturkan penolakan surat pemanggilan kedua tersebut merupakan salah satu tindakan yang kurang kooperatif terhadap Kepolisian.

"Ini kan ada aturan Pasal 216 KHUP, itu sama dengan menghalangi-halangi tugas penyelidikan," kata dia.

Pada Jumat pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, Polda Jawa Barat menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kedua terhadap Rizieq Syihab di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung namun hingga pukul 11.00 WIB, Rizieq Syihab atau tim kuasa hukumnya belum terlihat mendatangi Mapolda Jawa Barat.

Seoul. Berita7 - Jaksa khusus yang menyelidiki skandal korupsi Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye memeriksa pejabat tinggi Samsung Electronics untuk diperiksa sebagai tersangka, Kamis (12/1). Jay Y. Lee, wakil direktur Samsung Electronics akan diperiksa dalam kasus dugaan penyuapan.

Kantor kejaksaan khusus Korsel menyebut Lee juga akan diselidiki atas dugaan kesaksian palsu. Lee masih efektif memimpin Samsung, perusahaan terbesar Korsel. Lee adalah anak dari direktur utama Samsung, Lee Kun-hee, yang telah mulai berkurang aktivitasnya karena masalah kesehatan.

Jay Y. Lee diperkirakan akan ditanya mengenai sumbangan yang diberikan Samsung untuk dua yayasan yang dimiliki Choi Soon-sil, teman lama presiden. Penyidik mungkin juga akan bertanya mengenai jumlah uang yang diberikan, tindakan ap ayang dilakukan, jika dia memang mengambil keputusan untuk memberikan uang. Penyidik di kantor kejaksaan khusus juga telah mempertanyakan eksekutif senior Samsung lain sebagai tersangka terkait tuduhan suap.

Sejauh ini, baik Samsung maupun Lee belum merespons soal pernyataan yang sampaikan kejaksaan.

Tuduhan menyebut Presiden Park membantu Choi untuk menagih uang suap bernilai jutaan dari Samsung dan perusahaan-perusahaan lainnya berada di jantung skandal korupsi. Sejak saat itu, kekuasaan dan wewenang Park telah dibekukan. dan statusnya masih bergantung sidang di MK, yang pada akhirnya akan memutuskan apakah status presidennya akan berakhir. [dsl]

Advertisement