19
Thu, Jul
0 New Articles

Top Stories

Grid List

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Termasuk menjerat Wakil Presiden ke-11, Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

"Nggaklah, ragu bagaimana?" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/5).

Dalam berkas putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI. Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law principle.

"Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," katanya.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Namun, setelah lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Lambannya penanganan perkara ini membuat Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus?. ?

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mmempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam megakorupsi ini.

"Yang (kasus) Century, masih jalan, timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itukan harus dipelajari pelan-pelan," katanya.

Setelah PN Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI, KPK sebelumnya berjanji akan segera memutuskan tindak lanjut perkara ini dalam waktu dua pekan. Namun, janji tersebut belum ditepati KPK. Saut mengaku, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah hal, sehingga belum dapat memutuskan kelanjutan penanganan kasus ini.

"Ya itu kan harapan kami (selesai mempelajari dalam dua minggu) tapi itukan diperlukan melengkapi yang lain-lain lagi," katanya.

Â

 Sumber: Suara Pembaruan

YOGYAKARTA - Kepolisian DI Yogyakarta (Polda DIY) telah menetapkan 12 tersangka dari 69 pelaku aksi anarkistis saat demo Hari Buruh Selasa (1/5). Dari 12 tersangka, delapan orang ditahan, sedangkan empat tersangka hanya menjadi tahanan kota.

Delapan tersangka yang ditahan adalah AM asal Bandung, MC asal NTT, MI asal Kalimantan Barat, BV asal Sulawesi Utara, WAP asal Wonogiri, ZW asal Sumatra Barat, EA asal Karanganyar, dan AMH asal Jombang. Empat tersangka yang menjalani tahanan kota adalah MS, RAP, HSB, dan MA.

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto di Yogyakarta, Kamis (3/5), mengatakan tidak ada satu pun dari 12 tersangka yang berasal dari Yogyakarta.

"Tersangka dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, tetapi asal tersangka bukan dari Yogyakarta," katanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan jumlah tersangka demo anarkistis bertambah menjadi 12 orang. Sebelumnya, Polda DIY menetapkan tiga tersangka kasus kericuhan dan satu tersangka dari massa yang beraksi karena positif menggunakan narkoba dan belakangan diketahui terlibat kericuhan.

Hadi Utomo memerinci peran delapan tersangka yang ditahan. Pihaknya menahan MC (25), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, sebagai koordinator aksi; AM (24), mahasiswa Sanata Dharma yang melempar bom molotov ke pos polisi;Â MI (22), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang memukul seng pos polisi dengan tongkat besi; BV (24) bekerja sebagai tukang sablon yang melempar bom molotov ke pos polisi dan sepeda motor polisi; WAP (24), mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menendang water barrier dalam pos polisi yang terbakar; ZW (22) mahasiswa UII yang mematahkan rambu lalu lintas; EA (22), mahasiswa Mercubuana yang menyeret payung pos lalu lintas ke tengah jalan dan memukul pos polisi; serta AMH (20) mahasiswa UII yang memukul pos polisi dengan kayu, melempar petasan, dan mematahkan rambu lalu lintas.

Para tersangka ditahan atas tuduhan pelanggaran pasal yang berbeda-beda dan lebih dari satu pasal, di antaranya adalah pasal 187, 170, dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Pekan depan berkas sudah kami serahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian," kata Hadi Utomo.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyono mengatakan demonstrasi di simpang tiga Kampus UIN Sunan Kalijaga ditunggangi pihak-pihak yang ingin melakukan upaya disintegrasi bangsa. DIY dipilih karena menjadi barometer nasional, dan jika berhasil dilaksanakan di Bumi Mataram, gerakan serupa dinilai akan sukses di daerah lain.

Agung menduga demonstrasi yang disertai aksi anarkistis juga memiliki tujuan politik. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah ada partai politik yang mendalangi aksi tersebut.

"Aksi itu memang sengaja didesain untuk rusuh. Kesbangpol DIY mendapat informasi, salah satu peserta aksi bukan mahasiswa, sehingga bisa dikatakan ada penyusupan. Usaha dari pihak yang menginginkan ketidakstabilan di DIY tak akan mempan, sebab DIY punya persatuan, kesatuan, jiwa besar, dan berpredikat sebagai city of tolerance," tegasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bakal digelar pada 27 Juni 2018. Setiap pasangan calon yang berlaga di 171 daerah telah berkampanye mengenalkan diri dan memaparkan program-programnya. Dari ratusan kandidat kepala daerah, terdapat sejumlah calon yang dibayangi perkara hukum, terutama kasus korupsi lantaran namanya disebut turut terlibat.

Untuk itu, KPK kembali mengimbau masyarakat untuk jeli menelisik rekam jejak atau track record para calon termasuk yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Rekam jejak ini menjadi penting untuk mencegah kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi kembali melakukan tindak pidana serupa.

‎"Track record para calon sebaiknya jadi pertimbangan bagi masyarakat, karena hal ini penting agar misalnya untuk pelaku kasus korupsi agar di kemudian hari tidak terulang kembali, dan itu kan yang dirugikan masyarakat sendiri‎," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/5).

Tak hanya itu, KPK pun mengingatkan para calon terutama yang berasal dari penyelenggara negara untuk menjauhi tindakan-tindakan yang koruptif dalam proses pilkada. KPK juga mengingatkan para calon yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak bermain-main dalam mengelola anggaran negara.

"Para calon kami ingatkan, proses pilkada itu dijalankan secara demokratis tentu saja, tidak ada politik uang, dan juga kalau terpilih nanti harus jauh lebih dapat hati-hati (serta menghindari) praktek-praktek korupsi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, KPK juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memantau jalannya pesta demokrasi di daerah. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada penyelenggara Pemilu atau aparat penegak hukum jika menemukan adanya politik uang atau tindak pidana lainnya.

"Kalau masyarakat menemui misalnya ada poltiik uang, ingin membeli suara masyarakat, maka kami imbau agar melapor (ke penyelenggara dan pengawas pemilu), dan untuk calon-calon jangan gunakan APBD untuk membeli suara," kata ‎Febri.‎

Salah satu calon yang tersangkut dan dibayangi kasus korupsi yakni calon Gubernur Bali, I Wayan Koster. Nama Wayan Koster kerap muncul dalam sejumlah kasus, seperti perkara Kemendiknas, Hambalang, Wisma Atlet, dan suap pembangunan Universitas Udayana.

Meski demikian, Wayan Koster hingga saat ini masih berstatus saksi. Bahkan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengaku heran dengan KPK yang belum juga menjerat Wayan Koster dan mantan Pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

Padahal, kata Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Wayan Koster dan Mirwan yang kini menjadi politikus Partai Hanura. Hal ini diungkapkan Nazar usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2).

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Korupsi merupakan tindak pidana yang masih masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Akibat dari praktik korupsi menyebabkan efek yang luar biasa bagi pembangunan nasional dan membuat sebagian besar masyarakat tidak dapat hidup layak.

Kendati demikian, upaya negara dalam mencegah meluasnya praktik korupsi tidak selaras dengan upaya penegakan hukum di bidang korupsi. Buktinya, rata-rata koruptor di Indonesia masih divonis ringan.

Hasil Pemantauan dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sepanjang tahun 2017, rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Belum lagi ditambah dengan remisi atau potongan bebas bersyarat menyebabkan koruptor tidak membutuhkan waktu lama untuk menebus perbuatannya.

"Temuan ICW, dari 2017, rata-rata vonis hanya dua tahun dua bulan. Kategorinya ringan. Salah satu masalah adalah apa yang menjadi standar hakim maupun jaksa. Rata-rata tuntutan jaksa hanya tiga tahun dua bulan untuk semester dua. Baik tuntutan maupun vonis tipikor masih tergolong ringan," kata peneliti ICW, Lalola Easter di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

ICW melakukan pemantauan terhadap perkara yang telah divonis yaitu sebanyak 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa,1 dengan total pidana denda sebesar Rp 110.688.750.000 dan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 1.446.836.885.499.

Dalam pemantauan diketahui, terdapat peningkatan jumlah perkara dan terdakwa dari waktu-waktu sebelumnya, karena pada tahun 2017, sumber data diperoleh bukan saja dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, tapi juga dari SIPP masing-masing Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tiap tingkat pengadilan hanya dua tahun dua bulan penjara.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau, Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri memiliki jumlah perkara dan terdakwa terbanyak dari antara pengadilan-pengadilan lainnya yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%).

Di Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memutus perkara korupsi terhadap 255 terdakwa (18,46%), dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Adapun jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 29.419.317.602.972, dengan jumlah suap sebesar, Rp 715.077.754.582; SGD 814.887; USD 1.363.000; MYR 63,500; EUR 30.000, dan jumlah pungli sebesar Rp 155.874.000.

Rata-rata vonis pada seluruh pengadilan adalah dua tahun dua bulan, jika dijabarkan secara lebih rinci, masing-masing tingkat pengadilan memiliki rata-rata yang relatif sama.

"Sepanjang rentang waktu 2017 juga muncul tren baru penjatuhan pidana dengan pidana penjara di bawah satu tahun, atau dalam hitungan bulan," ucap Lila.

Berdasarkan pemantauan ICW, perkara-perkara yang diputus di bawah 1 (satu) tahun penjara adalah perkara pungli yang jumlahnya berkisar antara Rp 250.000 sampai Rp 47.000.000, dengan pidana antara 3 sampai 8 bulan penjara.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas putusan masih berada di level Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%); Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi sebanyak, 255 terdakwa (18,46%); dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

Dari keseluruhan sebaran tersebut, sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan; 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang; 2 (dua) orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat; 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas/ lepas; 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya; dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

Sedangkan vonis Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, ada 255 terdakwa tipikor yang diputus pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Dari 255 terdakwa tersebut, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan; 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang; 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat; 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas/ lepas; 21 terdakwa (8,24%) tidak dapat diidentifikasi vonisnya; dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.

Â

Vonis Tipikor Mahkamah Agung

Pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, tercatat 34 terdakwa korupsi yang dijatuhi vonis. Berbeda dengan 2 (dua) tingkat pengadilan di bawahnya, mayoritas vonis di tingkat Mahkamah Agung justru berada pada kategori sedang. Rinciannya adalah sebagai berikut, 13 terdakwa divonis ringan (38,24%); 20 terdakwa divonis sedang (58,82%); 1 (satu) orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas/lepas.

Menyingkapi kondisi ini, ICW merekomendasikan agar seluruh jajaran pengadilan (mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi) harus memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman koruptor harus luar biasa (jera, malu, cabut hak-haknya) karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

"Harus diwujudkan secara konkrit agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku. Begitu pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan tuntutan maksimal terhadap pelaku korupsi," ujar Lola.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM juga memiliki peran besar dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang napi korupsi menerima remisi maupun pembebasan bersyarat. PP 99/ 2012 tentang remisi harus diterapkan dengan maksimal dan ketat. Remisi dan pembebasan bersyarat sebaiknya hanya diberikan sebagai hak bagi napi-napi yang memang kooperatif sejak awal proses hukum (Justice collaborator).

Selain itu, Kejaksaan dan KPK juga harus memaksimalisasi bentuk pidana tambahan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Jika memang tidak seluruh kerugian keuangan negara dinikmati oleh terdakwa, harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut.

Dengan demikian penggunaan TPPU semakin relevan digunakan, agar tidak ada sepeserpun uang negara yang dirugikan, tidak berhasil dikembalikan, baik melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti, maupun UU TPPU.

"Kejaksaan juga perlu melakukan penuntutan untuk pencabutan hak politik dari terdakwa. Terutama yang berlatar belakang politisi, agar penjeraan dapat dicapai," kata Lola.

Kemudian, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal yang itu-itu saja untuk penuntutan. Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dapat dipandang sebagai pasal sapu jagat yang paling sering digunakan dalam penuntutan.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JOGJA - Sebanyak 12 orang dijadikan tersangka, buntut aksi demo hari buruh yang berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (1/5) lalu. Mereka adalah sebagian dari orang yang telah ditangkap.

“Polda Yogyakarta sudah sempat melakukan penangkapan 69 orang, 59 laki-laki dan 10 perempuan. Sebanyak 12 dari mereka sudah ditetapkan jadi tersangka,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di PTIK, Kamis (3/5).

Polisi sedang melakukan pendalaman dan melihat identitas mereka apakah mereka betul-betul mahasiswa atau bukan.

“Kalau mahasiswa kita akan koordinasikan dengan pihak universitasnya,” lanjutnya.

Seperti diberitakan demo rusuh pecah di depan kampus UIN Yogyakarta. Mereka berdemo bukan terkait isu buruh melainkan masalah bandara Kulon Progo, Sultan Yogyakarta, dan lainnya.

Polisi menduga para demonstran hanya mendompleng hari buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Satu pos polisi dirusak dan dibakar saat itu.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin mengimbau agar masyarakat yang berbeda pendapat, khususnya di Pemilu 2019 mendatang, tidak melakukan reaksi fisik dari pendapat yang dipandang berbeda tersebut.

Hal itu terkait dengan adanya tindakan intimidasi atau persekusi yang terjadi di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Minggu (30/4), terkait dengan perbedaan dukungan antara pendukung Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan berbeda pendapat terus ada reaksi fisik. Oleh karena itu, kalau ada dua kelompok yang berbeda, jangan bertemu," kata Syafruddin di Gedung DPR, Rabu (2/5).

Kemudian, katanya, aparat keamanan juga tidak boleh mengatur sedemikian rupa yang tujuannya agar tidak terjadi pertemuan di lokasi yang sama sebab di alam demokrasi, katanya, perbedaan pendapat diperbolehkan tetapi jika ada dua kelompok masa yang berbeda pendapat agar diusahakan jangan bertemu di satu titik.

"Ini saya tujukan pada orang yang berbeda pendapat dua kelompok. Saya meminta pada aparat keamanan polri supaya menjaga dua kelompok yang berbeda itu tidak bertemu," katanya.

Ia menilai, dalam kejadian persekusi yang terjadi di kawasan CFD beberapa hari lalu, juga ada kekeliruan dari kepolisian yang membiarkan dua massa berbeda pendapat itu bisa bertemu.

Adapun di kawasan CFD, disebutkannya, sedianya tidak digunakan sebagai ajang politik. Sebab, CFD ditujukan untuk masyarakat berolahraga, serta kegiatan masyarakat untuk bersosialisasi satu sama lain.

"Ya kalau persekusi itu pelanggaran hukum. Seharusnya (laporan di Polda) diterima saja. Semua laporan itu mau benar atau salah itu diterima," pungkasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan diminta menjelaskan lebih rinci tentang jumlah 39 persen mahasiswa dari 15 provinsi di Tanah Air, yang dicurigai terpapar paham radikalisme. Tidak sekedar mengumumkan, aparat diminta mengambil tindakan.

"Kita menghormati laporan itu. Namun, klarifikasi dianggap penting dalam upaya penyelamatan nama baik perguruan tinggi dan mahasiswa dari bahaya radikalisme tersebut," ujar pengamat sosial dan politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji, Minggu (29/4).

Sinuhaji mengharapkan, Budi Gunawan dapat memberikan informasi tentang identitas dari mahasiswa yang terpapar paham radikalis itu. Apalagi, jumlah mahasiswa yang disebutkan terpapar ajaran radikalisme itu sudah mencapai 39 persen dari 15 provinsi di Indonesia.

"Angka 39 persen mahasiswa dari perguruan tinggi di 15 provinsi terpapar radikalis itu jika memang benar pernah disampaikan Kepala BIN, merupakan angka yang sangat mengejutkan. Kita berharap, BIN sudah mengidentifikasi mahasiswa yang dicurigai itu, dan berkoordinasi dengan polisi dalam penangkapan," katanya.

Menurutnya, setiap perguruan tinggi mempunyai standart pengamanan dalam rangka memberikan jaminan kenyamanan terhadap mahasiswanya. Bila ada kegiatan illegal dari oknum mahasiswa, apalagi menyangkut ajaran radikalisme, cepat atau lambat maka dipastikan akan ketahuan.

"Tidak ada satu perguruan tinggi pun yang akan membiarkan paham radikalis berkembang. Selain bisa mencoreng dan merusak nama baik perguruan tinggi tersebut, paham radikalisme ini bisa menghancurkan masa depan dunia pendidikan. Angka 39 persen mahasiswa sudah terpapar paham radikalis, apalagi terdapat perguruan tinggi di 15 provinsi, merupakan jumlah sangat fantasis," sebutnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

SEMARANG - Munculnya pernyataan Kepala Badan Intelejen Negara bahwa 39 persen mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air yang telah terpapar ajaran radikal, harus menjadi peringatan untuk mewaspadai agar bibit radikalisme itu tak sampai tumbuh subur dan berbuah menjadi terorisme.

"Itu pernyataan yang sangat serius, karena dipublish langsung oleh Kepala BIN. Ini warning bagi kita semua, agar mewaspadai dan mencegah agar paparan radikalisme itu tak sampai berbuah jadi tindakan terorisme," demikian ditegaskan guru besar UIN Walisongo Semarang Prof Dr H Ahmad Rofiq, MA kepada SP di Semarang, Senin (30/4) pagi.

Rofiq menyatakan, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama berjuang memberantas paham dan ajaran radikalisme tersebut. Apalagi, ajaran itu telah merasuki kalangan terpelajar dan kaum intelektual, yakni mahasiswa.

"Kalau ajaran radikal itu sudah masuk kepada kalangan intelektual, akan sulit membasminya. Karena jangan sampai radikalisme itu tumbuh subur, ujungnya pasti terorisme," tegas guru besar hukum Islam itu.

Untuk itu, ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah dituntut memberi peran yang sangat penting dan vital untuk memberi pencerahan khususnya kepada generasi muda di sekolah menengah maupun di kampus-kampus, tentang ajaran agama yang benar.

"Generasi muda, khususnya intelektual muda di kampus, harus diberi pemahaman dan pengajaran yang benar. Islam itu mengajarkan kedamaian, memberi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin), bukan agama yang merusak. Wong, membunuh semut saja tidak boleh, apalagi membunuh manusia. Jangankan membunuh, mengencingi lubang semut saja tidak boleh," tandasnya.

Untuk itu, para intelektual kampus, para mahasiswa harus belajar dari orang yang memahami benar tentang Islam, yang pemahaman ilmu agamanya luas, bukan sempit. Sehingga tak mudah terpapar pemahaman agama yang sempit, yang cenderung menghalalkan kekerasan atas nama agama.

Selain itu, pemerintah juga berperan untuk dapat membentengi mereka dari pengaruh negatif internet. Ajaran radikal umumnya masuk melalui teknologi internet. Menjaring pengikutnya melalui kelompok-kelompok diskusi di dunia maya. Maka, pemerintah berkewajiban memblokir situs-situs berbau radikal yang tumbuh subur di dunia maya.

"Selain itu, pemerintah perlu memberi keteladanan dan mencegah terjadinya ketidakadilan sosial, yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Ketidakadilan sosial menjadi benih subur bagi tumbuhnya paham radikalisme," pungkasnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Mabes Polri menyatakan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan kasus Rizieq Syihab yang hingga kini masih berstatus tersangka dalam dua kasus berbeda yaitu di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

”Betul. Bapak presiden enggak mengintervensi. Kasusnya kan masih jalan. Kalau (presiden) mengintervensi malah salah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jumat (27/4),

Dugaan akan turun tangannya Jokowi pada kasus Rizieq sempat muncul paska pertemuan Presiden Jokowi dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Istana Kepresidenan Bogor pekan lalu. PA 212, yang meyakini kasus Rizieq hanyalah rekayasa, meminta kasus ini untuk di SP3 alias dihentikan.

Seperti diberitakan ada dua kasus yang dijeratkan polisi pada Rizieq. Yang pertama adalah kasus dugaan percakapan pornografi yang ditangani penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya setelah muncul situs 'baladacintarizieq'.

Polisi menyangka Rizieq melakukan percakapan dengan orang yang diduga Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein. Dalam kasus ini polisi juga telah menetapkan Firza sebagai tersangka.

Lalu Rizieq juga dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh Sukmawati Soekarnoputri. Sukma mempersoalkan ceramah Rizieq soal Pancasila.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Advokat Fredrich Yunadi diketahui sempat membicarakan skenario pura-pura gila untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan perkara kasus korupsi KTP-Elektronik.

Dalam percakapan pada 18 Desember 2017 antara Fredrich dan seorang yang bernama Viktor itu mengungkapkan usulan advokat yang sebenarnya sudah mundur sebagai pengacara Setnov pada 8 Desember 2017 untuk menyiapkan skenario pura-pura gila. Percakapan tersebut diperdengarkan dalam persidangan Bhimanesh Sutarjo, Jumat (27/4).

Berikut isi percakapan tersebut:

Fredrich Yunadi (FY): Bagaimana sekarang? Viktor (V): Heh, ini saya kan ngeliat itu yang klien itu, pak Fredrich

FY :Siapa?

V: Pak Setnov

FY: He-eh, bagaimana?

V: Itu kan dianggap orang kan bermain-main berpura-pura gitu

FY: iya

V: Kalau mau, ada temen saya, dia jago. Dia jadi selalu sidang itu dibikin gila, dokter periksa dia gila. Ah nanti abis itu cabut lagi dia gilanya

FY: emang bisa?

V :Bisa. Dia di Bangka, di Bangka nih

Â

FY: Ooh

V: He-eh, kemarin itu saya bilang 'Kamu bener yakin?', 'Yakin saya kirim hantu gunung,'. Nanti pas diperiksa gila. Ah ya di Bangka itu buktinya dia bilang. Jadi saya kasihan juga orang udah kayak gitu udah tahan

FY: Iya

V: Terlepas dia salah, tapi kan jangan kita perlakukan orang udah kayak gini

FY: Iya seperti binatang diberlakukan

V: Saya kemanusiaan saja lah, saya ngeliat bukan. Saya lagi cari cari bagaimana masuk ke keluarga dia, kalau bisa, kalau dia mau, kita buktikan

FY: begitu ya?

V: Iya Firman Wijaya

FY: Dia kan, dia gak dia, dia gak deket dia

V: He-eh. Jadi kalau Pak Fredrich kan udah deket tuh

FY: Heh, percuma

V: Kalau mau

FY: Firman, sebenarnya kan tidak diterima itu juga karena kan dia suka, pura-pura kan jadi anak buahnya Maqdir gitu masuknya

V: Oh itu, tapi kenapa dia kenapa mundur?

FY: Saya gak suka sama Maqdir

V: Oh bener. Bener. Belagu dia

FY: Iya. Memang enggak suka saya sama dia. Ya coba nanti saya bicarakan deh

V: Kalau bagus, masuk, kan sidang ini kita kerjain dia

FY: he eh he eh

V: jadi saya bilang bisa sembuh lagi enggak. Sembuh. Pokoknya kita setiap sidang kita bikin dia gila

FY: Begitu ya?

V: He eh. Nanti diperiksa dokter pun, dia jadi gila.

FY: Memang bisa.. bisa begitu? Kamu yakin bisa?

"Apakah saksi tahu ini suaranya Pak Fredrich?" tanya jaksa penuntut umum KPK Takdir Sulhan.

"Kurang ingat, tapi kumisnya kedengaran," jawab Setnov yang mengundang tertawa pengunjung sidang.

"Dalam percakapan disebut nanti diperiksa dokter pun jadi gila? Apakah dokter yang disebut dalam percakapan itu tahu siapa maksudnya?" tanya jaksa Roy Riady.

"Tidak tahu maksudnya, tidak pernah membicarakan," jawab Setya Novanto dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Novanto menjadi saksi untuk terdakwa dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo yang didakwa bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi untuk menghindarkan Ketua DPR ini diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Termasuk mendalami pihak-pihak yang turut terlibat atau menikmati aliran dana dari kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Terdapat dugaan adanya dana dari korupsi proyek ini yang mengalir ke elite Partai Golkar atau untuk kepentingan partai berlambang pohon beringin tersebut. Dugaan tersebut menguat dengan langkah tim penyidik KPK yang memeriksa Ketua Harian DPD Partai Golkar Jateng, M Iqbal Wibisono, dan Bendahara DPD Partai Golkar Jateng, Bambang Eko Suratmoko.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan terhadap petinggi Partai Golkar di Jawa Tengah itu dilakukan untuk mendalami sejumlah fakta baru yang diperoleh tim penyidik. Salah satunya menyangkut aliran dana dari proyek e-KTP terhadap sejumlah pihak.

"Memang kami dapatkan suatu fakta baru yang belum diungkap selama ini di persidangan Setya Novanto terkait ada aliran dana pada pihak lain. Jadi itu yang sedang kami dalami, karena itu kami lakukan pemeriksaan terhadap dua pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/4).

Febri tak membantah salah satu hal yang didalami tim penyidik dari kedua saksi itu mengenai sejumlah kegiatan Partai Golkar yang diduga menggunakan uang dari proyek e-KTP. Namun, Febri masih enggan mengungkap kegiatan tersebut.

"Kami memeriksa silang dan mengklarifikasi apakah ada pembiayaan-pembiayaan atau penggunaan uang untuk kegiatan atau sejenisnya tapi tentu karena masih dalam penyelidikan kami belum bisa bicara rinci," katanya.

Febri masih enggan membeberkan secara rinci mengenai dugaan aliran dana ke elit Partai Golkar atau kegiatan partai yang dibiayai dari korupsi e-KTP. Febri hanya memastikan, Iqbal dan Bambang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo yang kini sedang menjalani proses persidangan.

"Dua saksi ini sudah pernah kita periksa sebenarnya untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," katanya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sempat disebut-sebut sebagai salah satu wilayah terbesar pengendalian peredaran narkotika di Indonesia. Lebih dari 50 persen pengendalian narkoba dilakukan di dalam Lapas.

Anggapan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Dari data yang dimilikinya, hanya ada sekitar 20.000 pemakai narkoba yang berada di dalam Lapas.

"Data pemakai di kami hanya sekitar 20.000, yang lainnya itu kategori kurir dan bandar. Saya katakan, tidak mungkin lebih banyak toko daripada pembeli. Sekarang ada 243.000 isi lapas. Kalau 60 persennya, atau 80 persen, masa mungkin pemakainya hanya ada 20.000? Berarti ada penerapan hukum yang harus kita koreksi," ungkapnya.

Yasonna mengakui, sebagian besar narapidana di lapas berlatar belakang kasus narkoba. Mulai dari pemakai, kurir hingga bandar narkoba yang sudah divonis untuk menjalani hukuman.

"Bagian terbesar yang ada di dalam (Lapas) adalah narkoba. Saya berkali-kali mengatakan menangani narkoba tidak semata-mata pemberantasannya tetapi juga pencegahan dan rehabilitasinya," kata Yasonna ketika dijumpai sesaat setelah memimpin upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Menurutnya, narkoba tanpa program rehabilitasi, tanpa program pencegahan akan sia-sia. Karena itu pihaknya juga terus berupaya untuk melakukan kampanye anti pengunaan narkoba.

"Yang paling penting kampanye secara masif. Kami juga sudah mengatur strategi itu sekarang. Kampanye secara masif, supaya narkoba jangan digunakan oleh para napi," ungkapnya.

Menurut Yasonna, peredaran narkoba di Indonesia sulit dilakukan selama permintaan di dalam negeri masih tinggi. Saat ini ada sekitar lima juta pengguna narkoba aktif yang membuat permintaan barang haram tersebut masih tinggi.

"Karena saat ini pasarnya sudah lima juta. Kalau asumsinya sehari hanya pakai 0,5 gram, dikali lima juta berapa? Sekitar 2,5 ton. Tertangkap satu bulan katakanlah satu ton, masih ada banyak itu. Selama pasar narkoba di Indonesia masih sangat besar, international drugs trafficker masih akan memasukkan barang haram itu ke Indonesia," katanya.

Lembaga pemasyarakatan sendiri, dikatakan Yasonna, sudah melakukan pencegahan peredaran narkotika. Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian, timnya terus diterjunkan kelapas-lapas yang disinyalir digunakan bandar untuk mengendalikan peredaran narkotika.

"Sudah maksimum kami lakukan (pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas). Sudah beberapa kali tanpa kalian ketahui, kami bersama dengan BNN langsung kami lakukan (penindakan)," ucapnya.

Yasonna juga mengakui, dalam penelusurannya juga ditemui persoalan baru di lapangan terkait penerapan hukum pemakai maupun pengedar narkoba di Indonesia. Terkadang, ada oknum penyidik yang memainkan pasal agar seseorang terjerat pasal pengedar, bukan pemakai. Di sisi lain, ada yang pengedar namun justru hanya terkena pasal pemakai.

"Ada juga persoalan baru yang sudah saya diskusikan (ke BNN), penerapan hukum narkoba, penyidik kita harus sampaikan kalau pemakai itu harus direhabilitasi. Namun kadang-kadang itu pasalnya dimainkan. Misalkan ada sesorang yang tertangkap memiliki tiga butir obat terlarang, ini bisa disebut pengedar atau pemakai? Tergantung negosiasi. Bagaimana dia meyakinkan itu. Itu persoalan," ujarnya.

Â

Sumber: Suara Pembaruan

Advertisement