Jonan: Soal SDA, Jokowi Tekankan Utamakan Kepentingan Nasional

Uncategorised
Typography

Jakarta. Berita7 - Presiden Jokowi ingatkan soal minerba sebagai sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Oleh karenanya harus di kelolah dengan baik dan betul-betul di manfaatkan untuk kepentingan bangsa. Hal itu disampaikan pada papat terbatas tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1). 

Meskipun saat ini Indonesia masih menduduki peringkat cukup baik yakni ke 10 untuk cadangan batubara dunia, tapi juga harus di ingat bahwa cadangan ini akan habis, dan memang diprediksi 83 tahun mendatang sudah akan benar-benar habis.

Untuk itu, Presiden menekankan agar pemanfaatan sumber daya alam, baik mineral maupun batubara, harus betul-betul dihitung dan dikalkulasi dengan cermat.

“Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam (SDA) harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada acara Rapat Terbatas (ratas) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara tersebut.

Presiden menegaskan, bahwa pengelolaan sumber daya alam, harus selalu memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, dan juga aspek lingkungan hidup. Dan yang lebih penting adalah keberpihakan pada kepentingan nasional .

Sedangkan dari sisi kementerian ESDM, Jonan menyampaikan keterangan usai Rapat Terbatas berlangsung, bahwa  Presiden Jokowi menekankan harus ada penciptaan lapangan kerja dan dampak positifnya terhadap perekonomian baik di daerah maupun secara nasional. Selain itu, lanjut Jonan, Presiden juga menekankan agar tidak ada distorsi atau peraturan-peraturan yang bisa membuat perekonomian lokal maupun nasional menjadi terganggu.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(Dsl)