Meikarta akan memiliki perpustakaan digital. Buku-buku yang dikoleksi sebagian  berformat digital yang bisa diakses dengan komputer.

Isi dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang ditempatkan secara lokal, maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui jaringan komputer

Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya mengatakan, Kota baru Meikarta juga membangun  Indonesian Silicon Valley dan di kawasan ini akan menjadi wadah berkumpulnya startup.

Meikarta memang meniru Silicon Valley yang sebenarnya di California Amerika Serikat. Silicon Valley adalah rumah bagi banyak perusahaan teknologi informasi dari yang startup hingga yang sudah lama berdiri. (Tim/h)

 

Jakarta - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Syarif Burhanuddin menyatakan pembangunan kota mandiri Meikarta merupakan terobosan yang sangat berani dan luar biasa. Tawaran produk hunian di Meikarta di bawah Rp 7 juta per meter persegi atau Rp 127 juta per unit juga sangat murah dan menarik. 

Hal tersebut disampaikan Syarif Burhanuddin menjawab pertanyaan moderator Najwa Shihab pada talkshow "BTN Golden Property Awards 2017" di Jakarta, Senin (11/9).

"Dari sisi ekonomi, sektor properti memberikan dampak pengganda (multiplier effect) dan dampak menetes ke bawah (trickle-down effect) yang sangat besar. Itu karena sektor properti memiliki mata rantai dengan sekitar 170 subsektor lain. Jadi, proyek Meikarta akan menggairahkan perekonomian yang sedang melambat," kata Syarif.

Najwa Shihab juga sempat bertanya mengapa Lippo Group bisa menawarkan harga Rp 127 juta per unit, padahal biaya produksi untuk membangun apartemen sekelas Meikarta jauh di atas itu.

Menurut Syarif, penuntasan 11,4 juta defisit perumahan membutuhkan terobosan dari BUMN dan swasta. Kisaran harga Rp 127 juta per unit apartemen di kota baru Meikarta yang ditawarkan Lippo Group sangat membantu masyarakat menengah ke bawah.

"Kisaran harganya terjangkau masyarakat menengah bawah yang punya penghasilan Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per bulan," tuturnya.

Konsep hunian Meikarta berbeda dengan yang lain. Harga apartemen Meikarta sangat kompetitif karena Lippo tidak mengandalkan hasil penjualan apartemen tersebut. Lippo menciptakan komunitas. Dari situ, akan muncul kebutuhan terhadap pendidikan (sekolah), kesehatan (rumah sakit), tempat perbelanjaan (mal), restoran, perkantoran, dan lain-lain. Dari pelayanan itulah Lippo memberikan subsidi harga.

Saat ini, lanjut Syarif, iklim pembangunan properti sudah cukup kondusif bagi pengembang dengan dukungan perizinan yang cepat sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Animo pembiayaan KPR dan KPA dari sektor perbankan yang memiliki likuiditas juga cukup baik.

Di hadapan 300 pengembang nasional, Syarif mengharapkan Meikarta bisa merealisasikan program perumahan berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan perumahan massal. Selain itu, dia berharap pengembang lain bisa mengikuti jejak Meikarta melakukan terobosan, sehingga defisit perumahan bisa segera turun signifikan.

Jakarta - Perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia, Lippo Group, mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional dengan nama visioner "Meikarta". Proyek memiliki nilai fantastis sebesar Rp 278 trilliun.

CEO Lippo Group, James Riady, mengatakan, proyek ini merupakan investasi Lippo terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun.

"Dalam dunia properti, sudah lebih dari sepuluh tahun tidak ada pentolan yang terjun untuk membangun proyek besar-besaran. Sudah lama, pentolan-pentolan tidak turun gunung untuk membangun proyek properti. Mungkin sekarang ini sudah waktunya," kata James Riady, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (4/5).

James Riady juga mengatakan Investasi yang ditanamkan dalam membangun kota baru di kawasan koridor Timur Jakarta ini, sebagian besar akan mengandalkan modal internal.

"Untuk pendanaannya dari internal Lippo, walaupun nanti kemitraannya ke mana-mana. Selain itu, Lippo juga akan menggaet beberapa investor dalam membangun kota baru ini. Beberapa investor yang sudah sepakat bekerja sama antara lain, investor dari Jepang seperti Mitsubishi, Toyota, dan Sanko," tambahnya.

Integrated Township

Konsep awal pembangunan Meikarta, kata James Riady, ditujukan sebagai pusat perekonomian baru. Karenanya, lanjut dia, lokasi pembangunan Meikarta berada di dekat kawasan yang telah berkembang, di koridor Bekasi-Cikarang.

"Dengan demikian, integrasi pengembangan kawasan tersebut bisa mengalir juga ke Meikarta. Apalagi, sebagai pusat perekonomian Indonesia yang baru, konsep pembangunan Meikarta sendiri sudah matang dan terintegrasi, baik dari infrastruktur maupun kawasan sekitarnya," tambah James Riady.

Proyek Meikarta, lanjut dia, nantinya akan terhubung dengan Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, Delta Mas, dan kawasan lainnya. Selain itu, proyek ini juga dikelilingi oleh pusat industri dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, Samsung, Panasonic, dan lainnya.

"Sementara dari sisi infrastruktur, akses Meikarta ditunjang oleh akses seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, ruas jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Highway, pelabuhan Patimban, Bandar Udara Internasional Kertajati, serta kereta api jenis monorail yang menyatukan sejumlah kota di sekitar Meikarta," tambahnya.

James mengatakan, Lippo tengah membangun sebanyak 400.000 perumahan dengan daya tampung mencapai dua juta penghuni. Selain itu, lanjut dia, terdapat 200 gedung berlantai 35-46 lantai di mana sebanyak 50 gedung disebut akan siap huni mulai Desember 2018 mendatang.

Sedangkan untuk fasilitas lainnya, Meikarta akan dilengkapi dengan pusat belanja terbesar di Indonesia, dengan total luasan mencapai 500.000 meter persegi.

"Hal itu, masih ditambah fasilitas rumah sakit dan pusat kesehatan internasional, pusat keuangan internasional, lima hotel internasional bintang lima, perpusatakaan nasional, Opera Theatre dan pusat kesenian serta gedung pertemuan berskala internasional," tambahnya.

Lippo sendiri akan memulai pemasaran proyek Meikarta ini, pada hari Sabtu 13 Mei 2017 di Maxx Box, Orange County, Lippo Cikarang. Adapun kisaran harga yang ditawarkan untuk proyek ini ditawarkan mulai Rp 12,5 juta per meter persegi (m2) disertai dengan fasilitas kredit pemilikan rumah/apartemen dengan bunga dimulai dari 8,2 persen.

"Meikarta menjamin investasi hunian terbaik karena investasi masif infrastruktur dan fasilitas yang dibangun. Meikarta juga akan menampung sebagian penting dari 112.000 karyawan kelompok Lippo Group," tambah James Riady. (Tim/h)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai, setelah Pilkada DKI Jakarta usai, situasi sosial-politik bangsa ini ternyata masih belum reda. Gonjang-ganjing karena isu SARA yang sangat kental dalam Pilkada DKl, yang kelihatannya "diboncengi" oleh‎ kepentingan idiologi oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran, malah terasa makin kuat dan masif.

"Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kekuatiran di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat minoritas," kata Humas PGI, Jerry Sumampouw, Rabu (3/5).

Karena itu, lanjut dia, muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, media online dan media sosial. Pada umumnya bernada gelisah, kuatir, dan takut terhadap masa depan bangsa ini.

Untuk menyikapi situasi tersebut, PGl menyampaikan keprihatinannya, yang sudah disampaikan secara tertulis melalui surat kepada Presiden RI, Joko Widodo, pada 2 Mei lalu.

Surat itu memuat poin-poin keprihatinan PGI tentang kondisi kebangsaan saat ini, kata Jerry. Salah satu keprihatinan yang paling mengemuka adalah kondisi kebangsaan yang dirasakan sedang berada di ujung tanduk.

Sebab di tengah upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental, justru kecenderungan sekelompok masyarakat berniat meminggirkan Pancasila, dan menggesernya dengan dasar agama.

Bagi PGI, pengedepanan agama secara formal sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa hanya akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan.

"Para pendiri bangsa kita telah sangat arif menempatkan Pancasila, dan bukan agama, sebagai dasar negara kita. Tentu nilai-nilai agama tetap akan menjadi landasan etik, moral dan spiritual kita, yang diharapkan membangun semangat persaudaraan sebagai bangsa yang majemuk serta memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan seluruh ciptaan Tuhan."

"Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses obyektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latar belakang keyakinan dan kelompok mana pun."

PGI juga prihatin dengan makin maraknya aksi-aksi intoleran, kekerasan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dalam beberapa kasus terkesan dibiarkan oleh aparat negara. Makin memprihatinkan karena ternyata pendidikan di sekolah-sekolah turut mempersubur aksi-aksi ini. Baik oleh guru-guru yang tidak memiliki komitmen kebangsaan maupun oleh buku-buku yang berisikan ajakan memerangi mereka yang berbeda keyakinan.

PGI juga prihatin dengan semakin maraknya berbagai aksi/deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila. Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan bersama sebagai bangsa yang majemuk.

"Apalagi ditengarai, aksi dan deklarasi semacam ini juga didukung oleh pernyataan-pernyataan para pejabat publik kita," ungkap Jerry.

"Kami berpandangan, selama masih ada kelompok yang mengutak-atik dasar negara, dan dibiarkan oleh aparat negara, maka kita tidak akan pernah siap untuk membangun. Bahkan sedang menuju kehancuran sebagai bangsa."

Sejalan dengan itu, PGI juga prihatin dengan kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu memaksakan kehendak dan aspirasinya lewat pengerahan massa. Padahal, ada jalur hukum dan dialog yang lebih bermartabat.

Kecenderungan semacam ini dinilai PGI akan sangat potensial meruntuhkan sendi-sendi demokrasi yang diperjuangkan selama ini dan menggantinya dengan mobokrasi.

Karena itulah PGI mendukung sepenuhnya langkah-langkah Presiden Jokowi bersama seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik. Yakni untuk meneguhkan ulang komitmen terhadap dasar Negara Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

PGI juga menghimbau Presiden, agar bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. PGI mendukung langkah dan tindakan tegas yang diambil oleh Pemerintah untuk menjaga tetap tegaknya NKRI.

PGI menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"PGI menghimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap taat dan setia terhadap nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memelihara kebersamaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai NKRI dan dalam semangat Bhinneka Tunggal lka."

Jakarta - Tahun ini dianggap sebagai momentum industri properti bisa bangkit kembali. CEO Lippo Group James Riady mengungkapkan, peluang kebangkitan pasar properti Indonesia bisa dilihat dari tingginya angka kebutuhan rumah namun ketersediaannya masih kurang. 

"Di Asia Tenggara, mana lagi kalau bukan Indonesia yang pasarnya bagus? Semua indikator makro meningkat dan kebutuhan juga masih besar. Di Indonesia ada defisit 11 juta rumah. Jadi ada 11 juta orang yang ingin beli rumah tapi harga rumah tidak terjangkau. Jadi bayangkan mana yang bisa memenuhi kebutuhan ini," kata James dalam diskusi pada acara BTN Golden Property Awards di Raffles Hotel, Jakarta.

Angka backlog perumahan saat ini masih cukup besar, mencapai 11,4 juta tersebut menunjukkan betapa besarnya peluang bisnis di sektor properti.

"Jadi pasarnya luas sekali. Jadi jangan ada orang yang menghambat orang biasa punya rumah," tutur James.

Lippo Group sendiri menjawab tantangan tersebut degan melahirkan Meikarta, untuk mengisi absennya para pentolan di sektor properti dalam mengembangkan proyek skala besar.

"Jadi di situasi sulit pun harus optimistis, apalagi kalau kita lihat dunia ini sudah hampir ke level pertumbuhan sebelum krisis. Saya melihat, kenapa negara lain properti booming, Indonesia tidak. Saya dapat jawaban, karena orang-orang seperti pak Ciputra dan pak Mochtar tidak lagi terjun. Sekarang sudah saatnya kita terjun, berani ambil visi dan resiko yang lebih besar,".

Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai, setelah Pilkada DKI Jakarta usai, situasi sosial-politik bangsa ini ternyata masih belum reda. Gonjang-ganjing karena isu SARA yang sangat kental dalam Pilkada DKl, yang kelihatannya "diboncengi" oleh‎ kepentingan idiologi oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran, malah terasa makin kuat dan masif.

"Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kekuatiran di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat minoritas," kata Humas PGI, Jerry Sumampouw, Rabu (3/5).

Karena itu, lanjut dia, muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, media online dan media sosial. Pada umumnya bernada gelisah, kuatir, dan takut terhadap masa depan bangsa ini.

Untuk menyikapi situasi tersebut, PGl menyampaikan keprihatinannya, yang sudah disampaikan secara tertulis melalui surat kepada Presiden RI, Joko Widodo, pada 2 Mei lalu.

Surat itu memuat poin-poin keprihatinan PGI tentang kondisi kebangsaan saat ini, kata Jerry. Salah satu keprihatinan yang paling mengemuka adalah kondisi kebangsaan yang dirasakan sedang berada di ujung tanduk.

Sebab di tengah upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental, justru kecenderungan sekelompok masyarakat berniat meminggirkan Pancasila, dan menggesernya dengan dasar agama.

Bagi PGI, pengedepanan agama secara formal sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa hanya akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan.

"Para pendiri bangsa kita telah sangat arif menempatkan Pancasila, dan bukan agama, sebagai dasar negara kita. Tentu nilai-nilai agama tetap akan menjadi landasan etik, moral dan spiritual kita, yang diharapkan membangun semangat persaudaraan sebagai bangsa yang majemuk serta memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan seluruh ciptaan Tuhan."

"Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses obyektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latar belakang keyakinan dan kelompok mana pun."

PGI juga prihatin dengan makin maraknya aksi-aksi intoleran, kekerasan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dalam beberapa kasus terkesan dibiarkan oleh aparat negara. Makin memprihatinkan karena ternyata pendidikan di sekolah-sekolah turut mempersubur aksi-aksi ini. Baik oleh guru-guru yang tidak memiliki komitmen kebangsaan maupun oleh buku-buku yang berisikan ajakan memerangi mereka yang berbeda keyakinan.

PGI juga prihatin dengan semakin maraknya berbagai aksi/deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila. Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan bersama sebagai bangsa yang majemuk.

"Apalagi ditengarai, aksi dan deklarasi semacam ini juga didukung oleh pernyataan-pernyataan para pejabat publik kita," ungkap Jerry.

"Kami berpandangan, selama masih ada kelompok yang mengutak-atik dasar negara, dan dibiarkan oleh aparat negara, maka kita tidak akan pernah siap untuk membangun. Bahkan sedang menuju kehancuran sebagai bangsa."

Sejalan dengan itu, PGI juga prihatin dengan kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu memaksakan kehendak dan aspirasinya lewat pengerahan massa. Padahal, ada jalur hukum dan dialog yang lebih bermartabat.

Kecenderungan semacam ini dinilai PGI akan sangat potensial meruntuhkan sendi-sendi demokrasi yang diperjuangkan selama ini dan menggantinya dengan mobokrasi.

Karena itulah PGI mendukung sepenuhnya langkah-langkah Presiden Jokowi bersama seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik. Yakni untuk meneguhkan ulang komitmen terhadap dasar Negara Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

PGI juga menghimbau Presiden, agar bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. PGI mendukung langkah dan tindakan tegas yang diambil oleh Pemerintah untuk menjaga tetap tegaknya NKRI.

PGI menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"PGI menghimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap taat dan setia terhadap nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memelihara kebersamaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai NKRI dan dalam semangat Bhinneka Tunggal lka."

More Articles ...