JAKARTA - Wakapolri Komjen Syafruddin memerintahkan kasus minuman keras (miras) oplosan tuntas sebelum bulan Ramadan. Dia mengancam akan mencopot Kapolda atau Kapolres yang tak serius menangani kasus tersebut.

"Pokoknya sebelum masuk 1 Ramadan itu harus selesai dan opini tidak ada lagi. Berhenti. Kalau ada para kepala wilayah Kapolres, Kapolda yang tidak serius, kita akan ganti," ujar Syafruddin di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).

Menanggapi penemuan bunker tempat produksi miras oplosan di Bandung, Syafruddin memerintahkan jajarannya untuk terus bekerja sampai tuntas.

"Terserah dia mau bikin di ruang angkasa tidak ada masalah. Yang penting cari sampai tuntas, itu perintah saya," tegas Syafruddin.

"Pokoknya mau sindikat, mau kelompok, mau perorangan enggak ada urusan. Harus dihabiskan," imbuhnya.

Syafruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu tidak ingin umat dibikin resah. Kasus miras oplosan terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan merenggut puluhan nyawa korbannya.

"Kita akan memasuki bulan suci umat Islam. Jangan sampai umat Islam mau beribadah terganggu dengan urusan miras, itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam," kata dia.

Karena itu, Syafruddin memerintahkan jajarannya agar menuntaskan kasus miras oplosan dengan menggelar operasi besar-besaran secara simultan, operasi kewilayahan, dan operasi terpusat.

 

Tindak Tegas 

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham meminta pihak kepolisian dapat menindak tegas pengecer hingga pembuat industri minuman keras (Miras) oplosan. Jenis miras ilegal ini, telah menelan banyak koran jiwa dalam kurun waktu belakangan ini.

"Saya minta kepada pihak kepolisian agar menindak tegas para penjual eceran hingga industri miras oplosan. Karena dampak miras oplosan, baik secara hukum dan agama juga dilarang," kata Idrus di sela kunjungan ke Kabupaten Bogor, Jumat (13/4).

Idrus mengatakan, dengan korban yang bergitu masif akhir-akhir ini dan sangat banyak merugikan, mulai hilangnya sumber daya manusia (SDM) hingga kerugian materil, pengawasan miras oplosan harus terus ditingkatkan. Hal tersebut harus di mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah (Pemda).

"Selain polisi, pengawasan juga harus dari mulai keluarga hingga pemda-pemda. Setiap orang harus peduli dengan lingkungannya. Sehingga, setiap masyarakat dapat terkontrol," tambahnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, memberikan batas waktu 19 hari hingga akhir bulan ini kepada seluruh Kapolda untuk segera menuntaskan kasus minuman keras (miras) oplosan. Perintah itu dikeluarkan agar tidak ada lagi miras beredar pada bulan Ramadan.

Menurutnya, seluruh Kapolda di setiap wilayah juga harus memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku pengedar miras oplosan menyusul insiden tewasnya 82 orang karena meminum miras oplosan bernama Gingseng Gaul.

Syafruddin juga telah menginstruksikan para Kapolda agar terus mengejar distributor miras oplosan hingga ke mekanisme perizinan dan penjualan miras tersebut. Menurutnya, hal tersebut dinilai efektif menghentikan peredaran miras di Indonesia.

 

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan sebanyak 1.025.577 pemilih di Pilkada Serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan tidak memiliki surat keterangan. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada.

"Hasil pengawasan di 16 Provinsi menunjukkan terdapat 1.025.577 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan tidak memiliki surat keterangan," ujar Anggota Bawaslu M. Afifuddin saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Senin (12/3).

Afifuddin mengatakan yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, kata dia, yang bersangkutan harus terdaftar sebagai Pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan e-KTP.

"Dalam hal pemilih belum mempunyai e-KTP dapat menggunakan surat keterangan atau suket yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Namun, jika tidak punya e-KTP dan Suket, maka mereka berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya," tandas dia. (Agus)

 

Berikut ini hasil pengawasan Bawaslu di 16 Provinsi

1. Bengkulu: 797 pemilih

2. Bangka Belitung: 7.137 pemilih

3. Jawa Barat: 2.766 pemilih

4. Jawa Tengah: 273.895 pemilih

5. Banten: 2.655 pemilih

6. Kalimantan Selatan: 33.123 pemilih

7. Kalimantan Timur: 50.046 pemilih

8. Gorontalo: 5.456 pemilih

9. Maluku: 10.558 pemilih

10. Maluku Utara: 32.858 pemilih

11. Sulawesi Tenggara: 76.732 pemilih

12. Sulawesi Utara: 12.101 pemilih

13. Sulawesi Barat: 21.854 pemilih

14. Kalimantan Barat: 7.885 pemilih

15. Sulasewi Selatan: 49.885 pemilih

16. Riau: 51.397 pemilih

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) menahan Irvanto Hendra Pambudi, keponakan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, Jumat (9/3). Irvanto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Irvanto ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjeratnya.

"(Ditahan) di Rutan Guntur selama 20 hari pertama," kata Febri saat dikonfirmasi.

Irvanto terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Irvanto enggan berkomentar apapun mengenai kasus yang menjeratnya saat dikonfirmasi awak media. Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu memilih bungkam dan bergegas masuk ke mobil tahanan yang membawanya ke Rutan Guntur.

Diketahui, KPK menetapkan Irvanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK menduga Irvanto menampung uang sebesar USD 3,5 juta dari keuntungan proyek e-KTP yang diperuntukkan kepada Setya Novanto. Aliran uang kepada Novanto dilakukan secara berlapis dan lintas negara.

Tak hanya itu, Irvanto juga terlibat dalam proses pembahasan proyek e-KTP melalui PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga sempat mengikuti pertemuan di Ruko Fatmawati atau biasa disebut Tim Fatmawati untuk membicarakan proses lelang proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut. Meski Murakabi kalah lelang, perusahaan tersebut tetap terlibat dalam proyek e-KTP.

Irvanto juga diduga sudah mengetahui sejak awal soal fee sekitar lima persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun untuk anggota DPR periode 2009-2014.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irvanto dan Oka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - Kabar bohong atau hoax marak berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, menjelang kontestasi politik seperti pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mayoritas hoax dinilai erat kaitannya dengan kepentingan politik kelompok tertentu.

"Dari seluruh hoax yang berkembang, 80 persen bermuatan politis," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, dalam diskusi bertajuk "Hoaks Tumbuh Subur, karena Partai Oposisi Tidak Kredibel" di Jakarta, Jumat (9/3).

Perang melawan hoax, menurut Ray, masih berasal dari pemerintah dan partai politik (parpol) pendukung. Sebab, kedua pihak itu yang memang kerap dirugikan dan menjadi sasaran. "Partai oposisi diam saja. Ini yang harus diperhatikan, seharusnya semua melawan (hoax)," tegasnya.

Ray menuturkan, partai-partai oposisi atau yang berada di luar pemerintahan terkesan acuh terhadap hal ini. Meski begitu, dia tak lantas menyebut oposisi berada di belakang maraknya hoax. Bahkan, kata dia, wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sempat menjadi korban hoax. "Tapi, enggak mau sama-sama bergandengan tangan melawan hoax," tuturnya.

Dia menyatakan, semua parpol dan komponen bangsa sepatutnya berkomitmen anti terhadap hoax. "Komitmen parpol itu penting. Mereka harus marah terhadap siapapun yang menggunakan hoax. Ini untuk mempertahankan demokrasi kita," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indonesian Watch Democracy (IDW), Abi Rekso, mengatakan, fenomena hoax yang beredar di media sosial (medsos) lebih kepada kampanye anti Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kecenderungannya adalah kampanye anti Jokowi, bukan protes," kata Abi.

Dia menambahan, tidak ada sisi positif dari suatu hoax. Sebaliknya, konflik horizontal di tengah masyarakat justru berpotensi terjadi jika hoax dan ujaran kebencian dipadukan. Menurutnya, opini publik semestinya diarahkan pada mengkritisi kebijakan Jokowi.

"Misalnya beberapa proyek bermasalah, ada korban jiwa. Kok saya enggak lihat demo ke BUMN, ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementrian Perhubungan (Kemhub) untuk meminta agar diselesaikan," imbuhnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

JAKARTA - satu-satunya harapan Indonesia meraih gelar dari pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pupus, setelah menyerah dari pasangan Jepang di babak final. Indonesiapun harus pulang tanpa gelar juara di ajang Jerman Terbuka 2018. 

Bermain di Innogy Sporthalle, Senin (12/3) dini hari WIB, Fajar/Rian gagal menaklukkan pasangan Jepang Takuto Inque/Yuki Kaneko. Dalam pertandingan selama 38 menit, Fajar/Rian menyerah 16-21, 18-21 dari unggulan enam itu,

Hasil ini membuat Jepang mendominasi ajang ini dengan merebut tiga gelar juara. Dua gelar lainnya sebelumnya diraih di nomor ganda putri melalui pasangan Yuki Fukushima/Sayaka Hirota yang mengalahkan pasangan Tiongkolk Huang Dongping/Yu Zheng 18-21, 21-14, 21-16.

Lalu gelar kedua diraih tunggal putri Akane Yamaguchi yang mengalahkan Chen Yufei 21-19, 6-21, 21-12. Sementara Taiwan merebut satu gelar lewat tunggal putra yakni Chou Tien Chen yang mengalahkan tunggal Hong Kong NG Ka Long Angus 21-19, 18-21, 21-18. (Agus)

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan para pelaku pembuat berita bohong yang tergabung dalam Muslim Cyber Army (MCA) bukanlah representasi Umat Islam.

"Yang melakukan hatespeech atau hoaks itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab bukan mencerminkan umat muslim," kata Syafruddin di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Oleh karena itu, dirinya meminta Polri tak lagi menyebut Muslim Cyber Army (MCA) sebagai penyebar berita bohong. Menurutnya seorang Muslim semestinya tidak menebar hoaks apalagi sampai membuat fitnah.

"Makanya saya perintahkan jajaran Polri untuk jangan lagi menyebut Muslim Cyber Army, itu no. Karena kalau Muslim pasti tidak melakukan hal-hal yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu penyesatan itu tidak boleh dan saya perintahkan untuk dihentikan," tegasnya.

Syafruddin berharap agar seluruh media elektronik maupun cetak juga tak lagi menggunakan nama Muslim Cyber Army. Karena dirinya merasa terhina sebagai seorang muslim.

"Kan sudah kita bongkar dan akan terus dibongkar. Saya pesankan kepada media tidak lagi membuat judulnya Muslim saya tersinggung sebagai Muslim," ujarnya.

 

Sumber: Beritasatu

More Articles ...