17
Sun, Dec
0 New Articles

Soal Harga Acuan Gula Tani, APTRI Akan Datangi Mendag

Ekonomi
Typography

Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mendatangi Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait harga acuan pembeli di tingkat konsumem atau harga eceran tertinggi (HET) gula tani. APTRI akan meminta Mendag untuk mencabut aturan tentang HET gula tani sebesar Rp 12.500/kg dan harga patokan petani (HPP) sebesar Rp 9.100/kg yang dinilai terlalu rendah.

“Kami mendesak pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan (Kemdag), untuk membenahi aturan tentang tata niaga gula di Indonesia. HET yang ditetapkan sebesar Rp 12.500/kg sangat merugikan petani,” ujar Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (2/8).

Dikatakan, pada 11 April lalu DPN APTRI telah melayangkan surat kepada Mendag dan mengusulkan agar HPP gula petani musim giling 2017 sebesar Rp 11.767/kg. Usulan tersebut didasarkan atas besaran biaya pokok produksi (BPP) sebesar Rp 10.600/kg dengan asumsi produksi tebu pada tanaman plant cane 100 ton/ha dan rendemen 7,5%, sedangkan pada tanaman ratoon produksi tebu 90 ton/ha dengan rendemen 7%.

Dijelaskan, BPP tersebut telah memperhitungkan biaya bibit, pupuk, traktor, dan kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produkis itu, antara lain biaya garap, upah tenaga kerja, dan biaya tebang angkut akibat kenaikan harga BBM.

Sekjen DPN APTRI Nur Khabsyin menegaskan, pada dasarnya kebijakan penetapan harga acuan atau HET gula tidak tepat, karena gula (termasuk gula tani) tidak termasuk barang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah tidak boleh menekan harga pasar.

Menurut Khabsyin, jika ingin gula murah untuk rakyat, maka pemerintah harus mensubsidi harga sebagaimana yang dilakukan pada HET pupuk. Dengan adanya HET gula berarti petani tebu yang justru mensubsidi harga gula kepada rakyat.

“Semestinya, pemerintah cukup menetapkan HPP gula tani sebagai harga dasar perhitungan di dalam usaha tani tebu. Makanya, kami meminta Mendag agar mau berdiskusi dan menerima kami untuk beraudiensi. Biar masalahnya menjadi terang,” tuturnya.