17
Tue, Jul
0 New Articles

PLTU II Cirebon Ditargetkan Beroperasi April 2022

Ekonomi
Typography

CIREBON - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit II Expansion ditargetkan beroperasi pada April 2022. Pembangkit berkapasitas 1.000 megawatt (MW) itu merupakan bagian dari proyek ketenagalistrikan 35.000 MW. Proyek ini menelan investasi hingga US$ 2,2 miliar.

Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan proyek pembangunan sudah masuk dalam tahapan konstruksi. Saat ini proses pemadatan lahan sedang berlangsung yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Progres pembangunan sudah mencapai 12,7 persen.

"COD (beroperasi secara komersial) April 2022 atau 51 bulan. Mudah-mudahan masa konstruksi bisa lancar dan selesai tepat waktu dengan kualitas yang diharapkan," kata Heru dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (04/05).

Heru menjelaskan target beroperasi proyek pembangkit ini mengalami perubahan. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan beroperasi pada 2021.

Dia menerangkan penyebab revisi target tersebut lantaran ada gugatan hukum pada Desember 2017 terkait izin lingkungan. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan pada 2 Mei lalu dengan amar putusan menolak gugatan tersebut.

Dikatakannya Majelis Hakim PTUN Bandung menolak gugatan itu antara lain ada dua pertimbangan. Pertama, gugatan tentang izin lingkungan itu sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputuskan. Sehingga pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara gugatan tersebut.

Pertimbangan kedua, terbitnya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan beleid tersebut maka proyek strategis nasional.

Majelis hakim menilai izin lingkungan dari PLTU Cirebon II ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam PP 13/2017. Beleid itu menyatakan sepanjang proyek masuk dalam strategis nasional, maka rencana tata ruang wilayah di tingkat kabupaten harus mengikuti rencana tata ruang wilayah nasional.

"Putusan ini memberikan angin segar buat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Karena kalau PP 13/2017 ini enggak bisa dipakai banyak infrastruktur yang enggak selesai," jelasnya.