25
Wed, Apr
36 New Articles

Gandeng Polri Awasi Program BBM Satu Harga, BPH Migas: Pemerintah Buka Peluang Investasi

Ekonomi
Typography

JAKARTA - Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga membuka peluang investasi. Cukup menggelontorkan modal Rp 50 juta untuk membangun satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Investor pun kini semakin dipermudah dalam membangun SPBU itu seiring dengan kebijakan pemangkasan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar mengatakan investasi Rp 50 juta itu bukan berbentuk SPBU konvensional yang dapat dijumpai di kota-kota besar. Namun investasi yang dimaksud berupa SPBU mini atau sub penyalur. "Kapasitas SPBU mini ini sekitar 1000-2000 liter per hari. Kalau SPBU konvensional bisa 30 kilo liter/hari," kata Ibnu di Jakarta, Selasa (10/4).

Ibnu menerangkan SPBU di kota besar seperti Jakarta menelan investasi hingga Rp 20 miliar. Namun kini investor sudah jarang melirik bisnis SPBU di kota-kota besar. Pasalnya margin yang didapat dari menjual BBM bekisar Rp 278-400 per liter. Belum lagi populasi SPBU yang tidak terkontrol mengakibatkan persaingan ketat lantaran jarak satu pom bensin dengan lainnya belum diatur.

Dia kemudian mencontohkan Manhattan, kota di New York, Amerika Serikat yang tidak memiliki SPBU. Di kota tersebut investor lebih tertarik membangun apartemen ketimbang bisnis SPBU. Hal serupa kini terjadi di Jakarta.

Bisnis SPBU tidak lagi menarik di kota besar. Padahal SPBU konvensional tercatat hanya 7.455 unit yang 50 persennya berada di Jawa. Di sisi lain jumlah kendaraan mencapai 125 juta dan 100 juta di antaranya merupakan kendaraan roda dua.

"Berarti satu SPBU melayani sekitar 33.000 kendaraan. Ini tidak ideal. Seharusnya satu SPBU itu 5.000 kendaraan yang ideal," ujarnya.

Namun Ibnu mengungkapkan bisnis SPBU di daerah masih masih menggiurkan. Lantaran Indonesia masih kekurangan penyalur BBM. Selain itu masih ada 73 titik BBM Satu Harga yang ditargetkan tahun ini.

Terbitnya Peraturan Menteri 13 Tahun 2018 mendorong investasi SPBU Mini atau sub penyalur. Dengan beleid itu investor hanya perlu meneken kontrak dengan badan usaha seperti PT Pertamina (persero). Tidak perlu lagi memerlukan izin dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

"Ini terobosan bagaimana supaya orang investasi dengan biaya tidak mahal untuk SPBU dan kembali modal tidak lama," ujarnya.

 

Gandeng Polri 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Polri dalam menjaga dan mengawasi implementasi program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kerja sama itu dikukuhkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang segera diteken.

"Pekan depan teken MoU dengan Kapolri untuk mengawasi BBM Satu Harga. Kami meminta bantuan Kepolisian di semua titik BBM Satu Harga diawasi," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Selasa (10/4).

Fanshurullah menuturkan pengawasan diperlukan mulai dari ketersediaan, pola distribusi dan hingga konsistensi harga BBM. Dia menegaskan harga yang dibanderol yakni 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar subsidi.

Sementara itu, anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad menambahkan pihaknya setiap pekan melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan. Sepanjang tahun lalu ditemukan 700 kasus penyimpangan distribusi BBM.

Pada umumnya terkait penjualan Solar subsidi kepada kelompok industri. Sedangkan untuk penyimpangan dalam program BBM Satu Harga terjadi di Sumenep Madura. Penyimpangannya itu penjualan BBM dengan drum. "Kami sudah berikan sanksi berupa penghentian operasi," ujarnya.

 

Sumber: BeritaSatu