17
Tue, Jul
0 New Articles

Top Stories

CIREBON - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit II Expansion ditargetkan beroperasi pada April 2022. Pembangkit berkapasitas 1.000 megawatt (MW) itu merupakan bagian dari proyek ketenagalistrikan 35.000 MW. Proyek ini menelan investasi hingga US$ 2,2 miliar.

Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan proyek pembangunan sudah masuk dalam tahapan konstruksi. Saat ini proses pemadatan lahan sedang berlangsung yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Progres pembangunan sudah mencapai 12,7 persen.

"COD (beroperasi secara komersial) April 2022 atau 51 bulan. Mudah-mudahan masa konstruksi bisa lancar dan selesai tepat waktu dengan kualitas yang diharapkan," kata Heru dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (04/05).

Heru menjelaskan target beroperasi proyek pembangkit ini mengalami perubahan. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan beroperasi pada 2021.

Dia menerangkan penyebab revisi target tersebut lantaran ada gugatan hukum pada Desember 2017 terkait izin lingkungan. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan pada 2 Mei lalu dengan amar putusan menolak gugatan tersebut.

Dikatakannya Majelis Hakim PTUN Bandung menolak gugatan itu antara lain ada dua pertimbangan. Pertama, gugatan tentang izin lingkungan itu sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputuskan. Sehingga pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara gugatan tersebut.

Pertimbangan kedua, terbitnya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan beleid tersebut maka proyek strategis nasional.

Majelis hakim menilai izin lingkungan dari PLTU Cirebon II ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam PP 13/2017. Beleid itu menyatakan sepanjang proyek masuk dalam strategis nasional, maka rencana tata ruang wilayah di tingkat kabupaten harus mengikuti rencana tata ruang wilayah nasional.

"Putusan ini memberikan angin segar buat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Karena kalau PP 13/2017 ini enggak bisa dipakai banyak infrastruktur yang enggak selesai," jelasnya.

JAKARTA - Pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) mengancam akan melakukan mogok kerja pada Juni 2018.

Rencana mogok dilatarbelakangi semakin merosotnya kinerja maskapai, serta keberadaan Direktur Cargo yang dianggap hanya membebani perusahaan.

Ketua Umum Serikat Karya Garuda Indonesia, Ahmad Irfan Nasution, mengungkapkan permasalahan Garuda terletak pada manajemen perusahaan, kondisi keuangan, nilai saham hingga pembengkakan jumlah direksi.

"Ada masalah besar di dalamnya, jika tidak diperhatikan kami akan melakukan mogok. Semua karyawan akan mogok kerja termasuk pilot dan kru pesawat," tegas Irfan dalam jumpa pers di Pulau Dua Restaurant di Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

Menurutnya, jabatan Direktur Kargo tidak dibutuhkan karena Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo. Sebelumnya, unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat vice president.

"Ngapain ada Direktur Kargo, sejak 2016 kinerja tidak meningkat malah hanya ada peningkatan biaya organisasi," tegas dia.

"Kenapa (Garuda) rugi? Kita melihat dari jumlah direksi saja, tahun lalu kami sudah mengkritisi pemerintah tapi karena gengsi dua direktur yang wajib dalam UU yakni direktur operasi dan direktur teknik diganti dengan direktur produksi," kata Irfan.

Irfan berharap pemerintah bisa memenuhi permintaan dari para karyawan. Bila tidak maka mereka akan mengancam akan mogok masal. Mereka memberi waktu 30 hari untuk menggelar RUPS. Dia memastikan bahwa ancaman mogok itu akan dilakukan bila tidak ada perubahan direksi.

JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut akan bisa selesai dalam waktu tiga tahun setelah masalah lahan rampung.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin seusai pertemuan antara President of China Railway Corporation (CRC) Lu Dongfu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (2/5).

"Dia bilang kalau masalah lahan sudah beres, dalam tiga tahun bisa selesai. Itu pengalaman mereka di sana," kata Ridwan.

Ia menjelaskan berdasarkan tinjauan oleh CRC, proyek tersebut kini telah berjalan lebih baik karena sejumlah masalah telah diupayakan untuk bisa selesai.

Perusahaan asal negeri tirai bambu itu juga berkomitmen untuk memberikan teknologi dan kontraktor terbaik dalam proyek itu. Sekaligus melatih tenaga kerja Indonesia guna menunjukkan bahwa kerja sama tersebut berdampak positif.

Meski pihak CRC tidak secara spesifik membahas masalah penggunaan tenaga kerja asing, namun mereka menyatakan akan melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dalam proyek transportasi massal itu.

"Yang tadi beliau katakan akan melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia. Bahkan tadi menggambarkan nanti akan ada pendampingan satu tenaga kerja mereka dengan 3-4 tenaga kerja Indonesia," katanya.

Ada pun terkait pembebasan lahan yang ditargetkan tahun ini, Ridwan mengatakan sejumlah titik kritis pembangunan seperti terowongan dan stasiun-stasiun akan segera diselesaikan sebagaimana permintaan pemerintah Indonesia.

"Kalau saya lihat sih beberapa titik kritis seperti terowongan dia mau selesaikan, stasiun-stasiun utamanya juga dia mau selesaikan," katanya.

Pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah mencapai 64,2 persen dan akan segera dituntaskan seiring dengan percepatan pembangunan proyek.

Dari 22 titik kritis yang ada pada pembangunan proyek KCJB, 14 titik di antaranya telah dilakukan site handover, sedangkan sisa 8 titik akan dilakukan pengambilalihan pada 3 dan 8 Mei 2018.

"Perkembangan pembangunan kereta cepat ini semakin menunjukan kemajuan yang baik. Pada saatnya nanti, proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau pengerjaan Proyek Inlet Tunnel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang berada di Halim, tepatnya di KM 3 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Rabu.

Terowongan yang akan ditinjau selanjutnya pada 3 Mei 2018 adalah Walini Tunnel, sekaligus mengunjungi beberapa fasilitas seperti batching plant, laboratorium, dan basecamp. Walini Tunnel akan dibangun sepanjang 608 meter, dengan kapasitas penggalian yang dirancang adalah 510.000 m3.

Pengerjaan yang saat ini sedang berlangsung di Walini Tunnel adalah penggalian lereng di sisi outlet dan telah selesai dengan total 57.000 m3.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pengelolaan Perum Bulog memerlukan tokoh yang tegas dan berani.

"Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4) terkait penunjukan Budi Waseso sebagai Dirut Perum Bulog.

Presiden mengatakan isu beras dan ketahanan pangan merupakan persoalan masyarakat yang harus dibenahi.

Dengan ditugaskannya Budi Waseso di Bulog, Presiden berharap perbaikan perusahaan itu dalam memperbaiki masalah pangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Budi sebagai Dirut Perum Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penyegaran perusahaan dalam memperkuat peran perusahaan sebagai stabilisator harga pangan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menetapkan Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog menggantikan Sudar Sastro Atmojo.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada 2023 hingga 2024 seluruh angkutan massal di Jabodetabek terintegrasi yang setiap hari mampu menampung penumpang tidak lagi satu juta tapi empat hingga lima juta orang.

"Adalah suatu keniscayaan bahwa sejumlah ruas jalan di Jakarta dan sekitarnya akan terus mengalami pertambahan dan ini harus diantisipasi dengan membangun sarana transportasi massal umum yang memadai," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers saat meninjau proyek pembangunan kereta api cepat ringan (LRT) di Jakarta, Minggu (29/4).

Menurut Menhub, pemerintah saat ini terus membangun transportasi massal seperti LRT, kereta api komuter, serta angkutan cepat terpadu (MRT) di Jabodetabek yang dikebut penyelesaiannya.

Dari hasil evaluasi pemerintah, kata Menhub, jalur favorit yang banyak digunakan masyarakat adalah Cibubur-Jakarta, Bekasi-Jakarta, serta Bogor-Jakarta.

"Ketiga jalur favorit itu terus dikembangkan transportasi massal yang memadai," kata Menhub.

Saat meninjau proyek pembangunan LRT tersebut, Menhub menyampaikan pesan kepada kontraktor PT Adhi Karya(Persero) agar dalam pembangunan proyek tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan sehingga bisa mencapai nol kecelakaan.

"Keselamatan adalah menjadi utama dan perhitungkan hal itu agar tercapai nol kecelakaan," katanya.

Menhub juga berpesan jepada Adhi Karya agar penyelesaian proyek LRT dapat dikerjakan sesuai target tapi tetap mengutamakan keselamatan.

Soal keselamatan, Menhub juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas pemudik yang didominasi pesepeda motor.

Tahun lalu, kata Menhub, dari total kecelakaan saat arus mudik sebesar 70 persen dialami pesepeda motor.

"Kecelakaan diakibatkan ngantuk dan capek sehingga tidak konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan," katanya.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan, progres pengerjaan light rail transit (LRT) Jabodebek telah mencapai 37 persen. Proyek senilai Rp 29,9 triliun ini, dipastikan berjalan sesuai jadwal. Diharapkan pada pertengahan 2019 sudah bisa dilakukan uji coba pengoperasian atau running test.

"Proyek LRT ini berjalan bagus. Sekarang, progresnya sudah 37 persen dan pada pertengahan 2019 sudah bisa running test. Setelah itu, satu sampai dua bulan kemudian, akan jalan (beroperasi - red)," terang Menhub di sela peninjauannya ke pabrik pembuatan U-Shape Girder LRT Jabodebek di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (29/4).

Budi Karya mengungkapkan, pengoperasian LRT Jabodebek sangat penting guna mengurai kemacetan di Jakarta. LRT nantinya terintegrasi juga dengan mass rapid transit (MRT) Jakarta dan bus rapid transit (BRT), sehingga diharapkan menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

"LRT ini penting karena Jakarta kota yang besar dan akan tidak macet kalau ada transportasi massal terintegrasi seperti LRT, MRT, BRT. Kami rencanakan tahun 2023-2024, Jakarta tidak macet, tapi LRT harus selesai," imbuh Menhub.

Budi menambahkan, pihaknya menginginkan PT Adhi Karya Tbk dapat menyelesaikan proyek LRT Jabodebek lebih cepat. Namun, hal itu tetap disertai dengan mengedepankan aspek keselamatan.

Terkait tarif LRT Jabodebek, Budi memperkirakan, besarannya Rp 12.000 per penumpang. Namun, nilai tersebut bisa terealisasi bila didukung subsidi dari pemerintah. Adapun tarif komersial LRT Jabodebek diperkirakan bisa mencapai Rp 25.000 per orang.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugaskan empat perusahaan BUMN untuk membangun dan mengembangkan sarana pelabuhan dari kawasan barat hingga Timur Indonesia.

Keempat BUMN tersebut yakni PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

"Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (28/4).

Ahmad Bambang mengatakan seluruh pembangunan pelabuhan tersebut ditargetkan selesai pada 2019, demi terciptanya konektivitas antarwilayah di Tanah Air dan mewujudkan program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

Selain bisa menjadi alat pemersatu, lanjut dia, terciptanya konektivitas juga akan memberi dampak yang sangat positif bagi perekonomian. Di mana biaya logistik bisa turun dan berdampak pada penurunan harga-harga komoditas.

Adapun detail proyek yang dikerjakan BUMN pelabuhan tersebut, PT Pelindo I ditugaskan membangun Terminal Petikemas Tanjung Pinang yang akan memiliki kapasitas 80.000 TEUs (twenty-foot equivalent unit).

Kemudian, Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung yang akan memiliki kapasitas 700.000 TEUs; Terminal Petikemas Belawan fase II yang akan memiliki kapasitas 3 juta TEUs dan Terminal Petikemas Sibolga yang akan memiliki 50.000 TEUs. Semua proyek tersebut dijadwalkan akan rampung pada 2018.

Sementara itu, PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC), membangun Terminal Kijang Pontianak yang akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs yang dijadwalkan selesai pada 2019. Adapula Pelabuhan Sorong di Papua yang saat ini masih dalam proses uji kelayakan.

Kemudian, PT Pelindo III menggarap proyek Terminal Petikemas Teluk Lamong akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs dan Pembangunan Pelabuhan Benoa untuk Kapal Pesiar (5.000 penumpang).

Selain itu, pembangunan Pelabuhan dan Terminal Petikemas Gilimas, Lombok, yang akan memiliki kapasitas 1juta TEUs + 5000 pax Cruise. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada Mei 2019.

Pelindo III juga telah menyelesaikan pembangunan Terminal Petikemas yang sudah operasi pada 2017 dengan kapasitas 500.000 - 750.000 TEUs. Pelabuhan tersebut, yakni Maumere, Waingapu, Kalabahi, dan Kupang.

Pelindo IV akan menggarap proyek Makassar New Port dan Pelabuhan Bitung. Proyek pengembangan Makassar New Port sendiri ditargetkan akan rampung pada 2019.

Konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Upaya mencapai ini, agenda pembangunan Indonesia akan difokuskan pada lima pilar utama, yaitu: membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut, dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Kemudian, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Selain itu, menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Impian warga Jakarta memiliki transportasi massal berbasis rel seperti Mass Rapid Transit (MRT) sebentar lagi akan terwujud. PT MRT Jakarta memastikan pekerjaan fisik pembangunan stasiun bawah tanah, layang, dan depo akan rampung pada akhir tahun 2018.

Bahkan seiring dengan pengerjaaan pembangunan fisik, PT MRT Jakarta sudah melakukan persiapan operasional kereta dengan melatih sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam menjalankan kereta. Itu pun, PT MRT Jakarta optimistis akan dapat merampungkanya pada Maret 2019. Tepat pada target MRT Jakarta harus dioperasikan secara komersial pada Maret 2019.

"Secara fisik, akhir tahun ini akan selesai semua. Namun persiapan menjalankan kareta, seperti melatih masinis dan SDM lainnya, memang masih butuh waktu yang cukup lama. Meski demikian ini akan tuntas pada Maret 2019," kata Direktur Utama PT MRT, William P Sabandar dalam acara forum jurnalis dan blogger MRT di Depo Lebakbulus, Jakarta Timur, Kamis (26/8).

Progres konstruksi per 25 April 2018, lanjutnya, pengerjaan konstruksi stasiun layang telah mencapai 90,45 persen dan stasiun bawah tanah mencapai 96,24 persen.

"Jadi secara keseluruhan, pekerjaan konstruksi MRT sudah mencapai 93,34 persen. Itu sudah termasuk kemajuan pembangunan depo MRT dan stasiun MRT Lebakbulus yang sudah mencapai 94,22 persen," ujarnya.

Saat ini, pengerjaan fisik konstruksi yang sedang fokus dikerjakan PT MRT Jakarta adalah pembangunan pintu keluar dan masuk sisi dan kanan stasiun. Kemudian pengerjaan interior desain di dalam stasiun, persiapan mendatangkan kereta serta pemasangan sistem kereta, rel kereta dan signaling system.

"Memang pekerjaan sudah lebih maju. Dan kita masih on target sampai hari ini. Karena sudah banyak yang selesai. Sekarang kami sudah bersiap-siap untuk Asian Games. Jadi pekerjaan di atas harus kita selesaikan sebelum Asian Games. Sementara pekerjaan di elevated (stasiun layang), kita fokuskan untuk Depo yang khusus harus kita selesaikan," terangnya.

Untuk pemasangan rel kereta api sudah mencapai sekitar 78,2 persen. Dengan rincian, pemasangan rel kereta di Depo Lebakbulus sudah mencapai 5.850 meter dari total panjang rel kereta 6.139 meter atau sekitar 95,29 persen.

Di stasiun layang, rel kereta sudah terpasang sepanjang 15.193 meter dari total panjang 18.714 meter atau atau sudah terpasang sekitar 81,19 persen. Sementara di stasiun bawah tanah baru terpasang sepanjang 7.169 meter dari total panjang rel kereta yang harus terpasang sepanjang 12.275 meter atau sudah mencapai 58,4 persen.

Lalu untuk pekerjaan signaling di Depo sudah mencapai 78 persen, stasiun layang 15 persen dan stasiun bawah tanah mencapai 45,3 persen. "Signaling system akan kami pasang pada bulan-bulan ini," tukasnya.

Saat ini, lanjutnya, kereta MRT yang sudah dikirimkan oleh Nippon Sharyo sudah ada sebanyak dua rangkaian atau terdiri dari delapan badan kereta dan empat kepala kereta.

Rencananya, pengiriman rangkaian kereta ketiga dan keempat akan dilakukan pada Juli, rangkaian kelima dan keenam pada Agustus, rangkaian kereta ketujuh dan kedelapan pada akhir Agustus, rangkaian kereta kesembilan dan ke 10 pada pertengahan September, rangkaian kereta ke 11 dan 12 pada akhir September, rangkaian kereta ke 13 dan 14 pada pertengahan Oktober dan rangkaian kereta ke 15-16 pada awal November.

Nantinya, uji coba akan dilakukan setelah instalasi listrik terpasang di Depo Lebakbulus. Pemasangan listrik akan mulai dilakukan pada April ini dan diharapkan rampung pada Juni mendatang.

"Pada bulan Juni, kami akan mulai mengetes rangkaian kereta pertama di jalur Depo. Kemudian, uji coba kereta kedua dan selanjutnya akan dimulai bulan Juli," ungkapnya.

Setelah diuji coba di jalur Depo, kemudian rangkaian kereta pertama akan diuji coba di jalur utama kereta pada Agustus. Kemudian uji coba rangkaian kereta kedua di jalur utama akan dilakukan pada November.

"Kemudian secara bertahap akan kita coba lakukan tes dan pengujian operasional terintegrasi (integrated testing and commissioning). Dilanjutkan pada bulan Desember, kita masuk pada fase trial run. Ini uji coba rangkaian kereta di main line (jalur utama) tanpa penumpang," jelasnya.

Sebelum dioperasikan pada Maret 2019, William memastikan 16 rangkaian kereta yang terdiri dari 96 gerbong kereta akan mendapatkan sertifikasi dari Ditjen Perkeretaapian pada Desember 2018.

"Jadi nantinya akan ada 16 rangkaian kereta. Satu rangkaian terdiri dari enam gerbong kereta. Satu rangkaian akan dapat mengangkut penumpang sebanyak 1.950 orang dengan kecepatan antarkereta lima menit," katanya.

William mengungkapkan untuk kesiapan operasi dan pemeliharaan per 25 April sudah mencapai 50,86 persen. Itu terlihat dari persiapan institusi sudah mencapai 52 persen dan persiapan SDM sudah mencapai 48 persen.

"Kami sudah memulai diklat di API Madiun angkatan kedua pada 22 Maret lalu. Diikuti 24 orang. Terdiri dari calon masinis sebanyak sembilan orang, petugas lalu lintas kereta tiga orang, petugas penumpang satu orang, staf perawatan mesin lima orang dan staf stasiun 16 orang," terangnya.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan PT MRT Jakarta untuk menyelesaikan pembangunan konstruksi fisik 13 stasiun MRT. Ia mengharapkan, MRT sudah bisa dinikmati warga Jakarta pada Maret 2019.

"Saya juga sudah meminta agar pekerjaan di atas untuk pembangunan stasiun bawah tanah segera dirapikan karena kita sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018," kata Sandiaga.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan melanjutkan pembangunan 10 pelabuhan yang mangkrak pada tahun ini. Secara total, terdapat 33 pelabuhan yang masih belum selesai atau berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

"10 pelabuhan akan kami lanjutkan pembangunannya pada tahun ini. Kami sudah ada budget. Jadi setelah melalui kajian, 10 pelabuhan itu bisa dilanjutkan," terang Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemhub, Agus Purnomo, di Jakarta, Jumat (27/4).

Agus menekankan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan pengerjaan pelabuhan yang sekarang masih berstatus KDP. Selain beroperasi, Kemenhub berharap perlabuhan-pelabuhan tersebut dapat berguna bagi masyarakat.

"Kami upayakan agar semuanya bisa maksimal dimanfaatkan, tapi kami mengatur bagaimana prioritasnya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu," jelasnya.

Agus menambahkan, pihaknya juga terus mengkaji apakah setiap pelabuhan yang saat ini belum selesai pengerjaanya, bisa tetap berfungsi sebagai pelabuhan nantinya ataukah lebih baik fungsinya diubah sehingga diharapkan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemhub, Wahju Satrio Utomo memperkirakan, ada 4-5 pelabuhan dari total 33 pelabuhan yang fungsinya akan diubah. "Misalnya, fungsinya diubah itu dari maksudnya pelabuhan khusus pariwisata menjadi pelabuhan umum agar dapat lebih menyerap banyak potensi," ungkap Wahju.

Wahju mengatakan, total anggaran yang sudah disalurkan untuk menggarap proyek pelabuhan-pelabuhan yang belum selesai itu hampir sekitar Rp 2 triliun. Inspektorat Jenderal Kemenhub, menurut Wahju, bertugas mencegah adanya kerugian negara sehingga pihaknya turun ke lapangan untuk mencari solusi agar pelabuhan-pelabuhan dapat dimanfaatkan.

Wahju menuturkan, penyebab terhambatnya pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya karena pembangunannya yang dikerjakan secara tahun jamak. Karenanya, ada beberapa proyek yang karena keterbatasan anggaran tidak mendapatkan alokasi dana pada tahun tertentu.

"Ini juga jelas ada perencanaan yang kurang komprehensif atau terpadu. Seperti ada pelabuhan yang tidak didukung dokumen lengkap, di antaranya detail engineering design (DED) dan feasibility study (FS) atau status lahannya masih menjadi sengketa," sebut Wahju.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur mendorong penghasilan negara lebih tinggi.

Dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Progres Proyek Strategis Nasional 2018" di Jakarta, Jumat (27/4), Wismana mengatakan pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Wismana mengatakan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur perkotaan, dan infra pendukung sektor unggulan.

"Urban transport menjadi penting karena 52 persen penduduk sudah hidup di daerah urban," katanya.

Wismana menambahkan konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk untuk pariwisata. Ide konektivitas adalah untuk menurunkan biaya logistik.

"Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. Misalnya untuk mendukung 10 Kawasan Bali Baru," katanya.

Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Wismana, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terkait strategi pendanaan infrastruktur, Wismana menegaskan, tentunya tidak bisa pemerintah menuntaskan sendirian. Harus ada kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah).

Ia menyebutkan total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah itu bersumber dari oAPBN dan APBD sebesar 41,3 persen, sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen.

Kendati melibatkan swasta, Wismana menegaskan tetap ada pengawasan negara agar tidak merugikan masyarakat.

Perhatian serius Sementara itu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti saat membuka FMB9 itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap proyek strategis nasional (PSN).

"Percepatan infrastruktur yang menjadi salah satu bagian dari proyek strategis nasional harus kita bangun agar daya saing kita bisa lebih baik dari negara lain. Demikian pesan Bapak Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan," ujar Niken. Menurut Dirjen IKP, percepatan proyek strategis nasional di bidang perekonomian dan bidang lainnya diharapkan mampu memberikan dampak positif.

Percepatan PSN berdampak langsung pada meningkatnya perekonomian nasional hingga naiknya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah di Tanah Air, kata Niken.

Â

Sumber: ANTARA

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pur) Budi Waseso mengaku belum tahu bahwa dirinya dijagokan menggantikan posisi Djarot Kusumayakti sebagai kepala Bulog (kabulog).

“Belum tahu, saya malah belum tahu. Padahal di luar sudah ramai ya,” kata Buwas seperti dilansir dari Beritasatu.com, Kamis (26/4).

Kabar Buwas jadi kabulog memang sudah mencuat belakangan ini.

Senada dengannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku belum mendengar kabar itu.

"Saya belum tahu tentang Bulog, itu dalam (lingkungan) Kementerian BUMN," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/3) lalu.

Kalla menilai penunjukan Buwas cukup tepat mengingat, dia merupakan sosok pekerja keras dan berkomitmen. Namun, Kalla mengingatkan memimpin Bulog berbeda dengan BNN atau Bareskrim Polri.

Kepala Bulog tak hanya memikirkan penindakan hukum terhadap mafia pangan, tetapi juga sektor bisnis.

"Selama dia mempelajari dan bekerja keras di bisnis, tentu dapat bekerja dengan baik," jelas Kalla.

Â

Sumber: BeritaSatu

JAKARTA - Freeport McMoRan Inc menyatakan keinginan sebagai pemegang kendali bisnis dan keuangan pada anak usahanya di Indonesia, yakni PT Freeport Indonesia, meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah menyepakati melepas 51 persen saham ke pihak Indonesia melalui divestasi.Â

"Penting bagi kami untuk terus memiliki kendali atas cara mengelola bisnis dan kebijakan keuangannya," kata CEO Freeport McMoRan Richard C. Adkerson dalam conference call kuartal I/2018 Selasa, (24/4) waktu setempat.

Pelepasan 51 persen saham itu menjadi bagian dari negosiasi antara Freeport dengan pemerintah. Saat ini pemerintah dan PT Inalum (persero) sedang melakukan perundingan terkait harga hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto. Rencananya Inalum sebagai Holding BUMN Pertambangan akan membeli 40 persen PI Rio Tinto. PI tersebut nantinya akan dikonversi 40 persen saham Freeport.

Rio Tinto tidak secara langsung memiliki saham Freeport Indonesia. Namun, dalam laporan keuangan Freeport McMoRan disebutkan, perusahaan tambang asal Australia ini memiliki perjanjian usaha patungan untuk pengerjaan proyek Grasberg dengan Freeport McMoRan. Dalam perjanjian ini, Rio Tinto berhak atas 40 persen hak partisipasi di aset tertentu dan 40 persen hak partisipasi untuk semua aset di Grasberg sampai 2022 jika produksi emas, perak, dan tembaga mencapai level tertentu. Setelah 2022, berapapun produksi, biaya, dan pendapatan dari Proyek Grasberg akan dibagi dua, yakni Freeport Indonesia 60 persen dan Rio Tinto 40 persen.

Richard menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam proses tawar menawar PI Rio Tinto tersebut. Dia menilai langkah pemerintah membeli hak partisipasi Rio Tinto itu sebagai strategi yang positif.

Divestasi ini ditargetkan rampung paling lambat akhir April. Saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen telah dialihkan ke Inalum. Bila Rio Tinto dan Inalum mencapai kata sepakat maka jumlah saham belum mencapai 51 persen. Artiannya Inalum akan membeli saham Freeport McMoRan agar divestasi genap 51 persen.

Â

Sumber: BeritaSatu

Advertisement